Erik Lumban Gaol Website

Mode produksi dan konsumsi pangan yang dikuasai dan dilakukan oleh perusahaan besar saat ini telah menghasilkan penghancuran massal terhadap lingkungan termasuk pemanasan global . Hal ini tentunya menimbulkan konsekuensi buruk bagi ekosistem dan mendorong rakyat menuju bencana.

Pemanasan global menunjukkan kegagalan model pembangunan berdasarkan konsumsi energi dari BBM yang berlebihan dimana profit/laba mengalahkan rakyat dan lingkungan.

Petani, khususnya petani kecil, merupakan orang-orang yang pertama menderita akibat perubahan iklim. Perubahan iklim yang drastis menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir dan badai yang menghancurkan lahan pertanian, peternakan, dan rumah-rumah. Petani terpaksa menyesuaikan penggunaan benih dan sistem produksi untuk menghadapi perubahan iklim. Banjir dan kekeringan juga menyebabkan kegagalan panen, yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya angka kelaparan di dunia.

Dalam era globalisasi neoliberal saat ini, produksi pangan melalui produsen raksasa, perusahaan, proses distribusi dan konsumsinya berkontribusi signifikan bagi pemanasan global dan penghancuran masyarakat di pedesaan. Transportasi pangan antarbenua, produksi monokultur secara intensif, penghancuran hutan dan pembukaan lahan baru dan input kimia berlebihan sangat berkontribusi dalam perubahan iklim menuju proses pemanasan global.

Neoliberalisme sistem pangan menghasilkan pemanasan global

• Perdagangan pangan ke seluruh dunia

Pangan—baik mentah maupun kemasan—didistribusikan melalui transportasi ke seluruh dunia dan bahkan kita sangat akrab dengan pangan impor yang tersedia di pasar domestik kita. Sangat gampang mendapatkan buah-buahan dari Cina atau New Zealand, misalnya.

BBM yang dipergunakan untuk proses ini membuang emisi karbon ke atmosfer. Organisasi petani Swiss, UNITERRE, memperkirakan bahwa satu kilo asparagus yang diimpor dari Meksiko membutuhkan 5 liter BBM untuk ditransport via pesawat terbang (kurang lebih 11.800 kilometer) menuju Swiss. Sementara jika diproduksi lokal, asparagus di Swiss hanya membutuhkan 0.3 liter BBM untuk mencapai langsung ke konsumen. Kira-kira penggambaran kasusnya serupa dengan fenomena kedelai, buah, daging, dan gula impor ke Indonesia.

• Perkebunan raksasa monokultur dan agrokimia

Perkebunan raksasa di Indonesia, secara historis adalah struktur agribisnis warisan kolonial Belanda. Tinjauan dampak buruk perkebunan raksasa bukan hanya bisa dikaji secara sosial ekonomi, karena sangat meminggirkan buruh tani dan mencaplok tanah untuk penggarap (land to the tiller). Dalam perspektif lingkungan, perkebunan sangat awam menggunakan input kimia berlebihan, terutama yang menghasilkan senyawa Nitrogen Oksida (NO2), gas yang sangat berkontribusi (nomor 3) dalam proses pemanasan global. Emisi NO2 dari perkebunan raksasa monokultur sudah meningkat sebanyak 10 persen pada era 1990-an, dan diperhitungkan akan melonjak lebih jauh sebesar 30 persen sejak sekarang hingga tahun 2020.

• Penghancuran keanekaragaman hayati

Mekanisme alam sebenarnya sudah lama mengatasi masalah karbon yang bisa diserap oleh tanah serta organisme-organisme lain. Namun, perusahaan agribisnis dan produsen besar pertanian seringkali menghancurkan ekosistem dengan input kimia yang berlebihan, apalagi dengan pembukaan lahan besar. Dalam kasus Indonesia, pembukaan lahan dengan pembakaran tentunya menghancurkan rantai makanan dan memusnahkan organisme dalam mekanisme alami. Hal ini banyak dilakukan dengan dalih ekonomi belaka, terutama oleh perkebunan karet, sawit, dan baru-baru ini untuk komoditas-komoditas agrofuel.

• Konversi lahan pertanian dan hutan

Laju konversi lahan pertanian dan hutan di Indonesia sangatlah mengerikan. Hal ini bisa mencapai 33,000 m² per harinya. Hutan, padang rumput dan lahan pertanian malah dikonversi untuk produksi industri, untuk lahan komersial (mal, toko, komplek ruko), proyek infrastruktur raksasa, permukiman, atau malah pariwisata. Terutama untuk industri, saat ini pemerintah merencanakan penambahan lahan industri untuk komoditas agrofuel sebesar 5.5 juta hektar—diambil dari hutan dan lahan kritis—yang tentunya berdampak buruk bagi lingkungan.

Mengatasi Persoalan yang Justru Menimbulkan Masalah
Agrofuel; adalah BBN (bahan bakar nabati seperti sawit, jarak, singkong), yang seringkali dihasilkan dari sistem agribisnis monokultur, disebut-sebut sebagai solusi dari krisis energi dunia. Namun perkembangan agrofuel ini akan memicu persaingan antara mobil dan manusia, karena keterbatasan lahan dan beberapa komoditas agrofuel ini diperlukan untuk kebutuhan pangan rakyat. Agrofuel pada faktanya juga akan meningkatkan pemanasan global daripada menguranginya, karena produksi 1 ton agrofuel dari sawit akan menghasilkan 33 ton emisi gas CO2, atau 10 kali lebih mengerikan dari bahan bakar fosil (BBM biasa). Di Indonesia, perluasan lahan perkebunan untuk tanaman energi ini telah meningkatkan konflik agraria. Pada tahun 2006 terdapat 350 kasus konflik agraria yang terkait dengan perluasan perkebunan kelapa sawit untuk agrofuel.

Perdagangan Karbon, salah satu solusi yang ditawarkan dalam Protokol Kyoto untuk mengatasi pemanasan global. Mekanisme ini mengijinkan terjadinya perdagangan proyek pengurangan emisi karbon antara negara-negara berkembang dengan negara industri maju. Hal ini merupakan bentuk privatisasi karbon lewat prinsip 3P; Polluter Pays Principles (prinsip dimana pihak yang menimbulkan polusi membayar kepada pihak yang mengurangi emisi karbon), setelah sebelumnya telah dilakukan privatisasi terhadap sumber daya alam lain seperti, air, tanah, bibit. Indonesia sendiri pada tahun 2007 sudah menyetujui 13 proyek perdagangan karbon. Perdagangan karbon yang dikembangkan lewat pembangunan perkebunan besar dan kawasan perlindungan tanaman di Indonesia telah menggusur hak masyarakat akan lahan dan mengurangi hak rakyat terhadap hutan, lahan dan sungai.

Kedaulatan pangan menjamin kehidupan manusia dan melindungi bumi kita
Kami sebagai perwakilan kaum tani Indonesia percaya bahwa tidak akan ada teknologi yang mampu memperbaiki krisis ekonomi, sosial dan lingkungan seperti yang diterangkan di atas. Hanya jika ada perubahan radikal pada mode produksi, konsumsi dan distribusi dari seluruh umat manusia secara global yang bisa menjadi basis penyelesaian masalah ini.

Kami mempromosikan dan mempertahankan praktek-praktek pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Hal ini relevan dengan kedaulatan pangan, konsep yang kaum tani ajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sudah dipraktekkan oleh beberapa negara dan banyak organisasi rakyat di seluruh dunia.

Kedaulatan pangan merupakan hak rakyat terhadap pangan yang sehat dan cocok secara budaya, yang diproduksi secara ekologis dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan juga merupakan hak rakyat untuk menentukan sendiri sistem pangan dan pertaniannya. Karena itu, aspirasi dan kebutuhan produsen, distributor dan konsumen bisa dikerjakan secara kolektif—dibandingkan dengan kebutuhan pasar dan orientasi profit/laba. Kedaulatan pangan juga memprioritaskan ekonomi lokal, sehingga sistem pangan dan pertanian yang dianut tidak bergantung ke luar, membuat produksi, distribusi dan konsumsi lebih efektif dan efisien. Secara sosial, kedaulatan pangan akan membangun ekonomi kecil berbasis keluarga dan gotong royong. Secara sosial, akan terwujud keadilan sosial dan distribusi pendapatan—gap antara si kaya dan si miskin dalam model neoliberal saat ini bisa ditangkal. Dalam perspektif lingkungan, emisi karbon dan perusakan alam bisa dikurangi dengan mengutamakan dan memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Berdasarkan hal-hal di atas kami menuntut segera, untuk:

1. Secara total menghentikan perusahaan agribisnis raksasa: mereka inilah yang menghancurkan kehidupan petani kecil dan mengusir kami dari tanah garapan kami, secara sosial, ekonomi tidak mempromosikan keadilan karena hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, serta berperan besar menghancurkan lingkungan.
2. Mengakhiri sistem monokultur dan agrokimia dan menggantikannya dengan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Hal ini harus didukung oleh pelaksanaan reforma agraria. Dengan memastikan bahwa penguasaan dan kepemilikan lahan-lahan pertanian serta pendukungnya oleh petani kecil
3. Implementasi kebijakan pertanian dan perdagangan pada level lokal, nasional dan internasional yang mendorong pertanian berkelanjutan dan konsumsi pangan lokal. Ini termasuk penghapusan struktur perdagangan bebas saat ini, yang terdiri dari penghapusan subsidi ekspor dan dumping produk pertanian dari pasar internasional ke dalam pasar domestik kita.