Erik Lumban Gaol Website

Selamat kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Konferensi PBB Antikorupsi yang berlangsung pekan ini di Bali. Kepemimpinan Indonesia—secara internasional maupun nasional—dalam reformasi antikorupsi merupakan indikasi kuat untuk kemajuan di masa datang.

Presiden Yudhoyono menekankan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prioritas utama. Pemerintah Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam memerangi korupsi dan AS mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan Indonesia.

”Korupsi membunuh bangsa”. Slogan yang dicanangkan KPK merangkum dengan sempurna: korupsi adalah kekuatan yang merusak, yang menghantam inti demokrasi di Indonesia. Apakah itu berupa menyuap atau penggelembungan harga, korupsi membuat bangsa dan masyarakat menderita.

Korupsi memakan korban

Korupsi adalah kejahatan yang selalu memakan korban. Korupsi merebut dana dari masyarakat paling membutuhkannya, yaitu kaum miskin. Persepsi yang berkembang, nyata atau imajiner, korupsi di Indonesia telah menghambat investasi asing dan dalam negeri, yang akhirnya memupus peluang kerja di Indonesia.

Korupsi tak akan dapat teratasi dalam hitungan hari atau minggu, namun perlu komitmen bertahun-tahun dari para pemimpin dan masyarakat. Reformasi institusional jangka panjang adalah proses yang kompleks. Meski demikian, kemajuan terukur yang ditunjukkan berbagai institusi yang mengupayakan reformasi antikorupsi bisa mendapat berbagai keuntungan nyata.

Mengakhiri korupsi merupakan tantangan lintas generasi, tetapi perubahan lintas generasi hanya akan terjadi sebagai hasil kumulatif dari langkah-langkah kecil yang ditempuh selama proses tersebut berlangsung.

Kini, kita sedang menyaksikan langkah-langkah itu. Para anggota KPK telah mewarisi sebuah organisasi yang dapat membuktikan reputasinya sebagai pejuang antikorupsi nasional. Jaksa Agung memiliki pengalaman luas dalam menindak pelaku kejahatan, dan Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam menyelidiki berbagai tuduhan korupsi serta mengembalikan aset-aset yang dicuri.

Berkat Surat Keputusan (SK) tahun 2007 tentang Transparansi, kini masyarakat memiliki akses terhadap berbagai keputusan yang diambil Mahkamah Agung. Departemen Keuangan membangun institusi yang akan memperbaiki proses pajak dan kepabeanan serta mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Sementara itu, polisi menyelidiki dan memerangi korupsi dalam tubuhnya sendiri. Dan parlemen menyusun undang-undang yang akan memberi arah politik dan kewenangan institusional bagi upaya antikorupsi.

Peran media

Namun, memerangi korupsi bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah. Banyak hal mengagumkan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yang berupaya menggalakkan reformasi antikorupsi. Media bahkan memegang peran pengawasan yang lebih besar dalam mengidentifikasi dan mengangkat kasus korupsi. Dibutuhkan dua pihak untuk melakukan tindak korupsi, dan dunia usaha ikut berperan.

Pemilih juga mempunyai tanggung jawab; mereka dapat mengirim pesan ke kotak suara yang tidak akan ditolerir para pejabat yang korup.

Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan media untuk mendukung komitmen Presiden Yudhoyono menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami memberi bantuan teknis jutaan dollar guna mendukung upaya pemerintah mengembalikan aset yang dicuri dan mengadili koruptor. Kami juga mendukung reformasi layanan kelembagaan dan sipil. Pemain ”kakap” harus ditangkap. Begitu pula ”celah dan lubang” kelembagaan harus dibenahi guna mencegah terjadinya tindak korupsi di kemudian hari.

Saya salut dengan upaya Pemerintah Indonesia mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan masyarakat sipil yang baik, serta peran media yang selalu menuntut akuntabilitas dan kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indonesia sedang menorehkan bab baru dalam sejarahnya. AS akan selalu mendukung mitra di Indonesia dalam usaha menjalankan prioritas nasional ini. Tahun 2008 memberi peluang untuk bekerja sama mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan aturan hukum yang baik.

Pemerintah Indonesia dipercaya oleh Australia dan Kanada untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada Myanmar terkait kasus Badai Nargis yang melanda negara yang masih dikuasai junta militer tersebut beberapa waktu lalu. Indonesia sendiri telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat setempat berupa uang tunai sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat, makanan, obat-obatan, selimut dan tenda yang dikirim hari ini melalui 2 pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia. Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Yohannes Kristiarto Soeryo Legowo, dalam acara Media Briefing Jumat (9/5/08) di Jakarta mengatakan, untuk sementara waktu, dalam insiden  alam yang menewaskan ratusan ribu orang itu belum ditemukan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban, namun kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Myanmar mengalami kerusakan.

“Pemerintah Indonesia telah didekati oleh beberapa negara yang meminta Indonesia dapat menjalankan jasa baiknya untuk meminta konfirmasi kepada pemerintah Myanmar atas kesedian mereka menerima bantuan-bantuan dari negara-negara tersebut. Atas dasar itu kemarin sore Menlu (Menteri Luar Negeri) juga secara langsung menelpon Menlu Myanmar, pertama untuk menyampaikan kembali secara langsung ungkapan simpati dan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia atas terjadinya musibah tersebut”, ungkap Kris.

Kristiarto yang selalu menjawab pertanyaan wartawan dengan kata “welcome” itu juga menjelaskan, melalui telewicara langsung antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Myanmar, telah ditegaskan bahwa pemerintah Myanmar akan menerima semua bantuan dari negara-negara lain dengan tangan terbuka. Adanya penegasan itu  karena banyak bantuan dari negara-negara lain termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum bisa masuk ke negara Pagoda tersebut.

Hongkong dengan populasi 6,96 juta jiwa dan pertumbuhan riil produk domestik bruto (PDB) 9,3 persen pada 2007, merupakan pasar potensial bagi Indonesia untuk menjaring sebanyak mungkin investor wilayah China itu.

Dengan menerapkan sistem ekonomi paling bebas di dunia, Hongkong memang sangat layak dilirik Indonesia agar pengusaha setempat mau menggelontor dananya dalam bentuk investasi ke Indonesia.

Data BKPM menunjukkan, jumlah perusahaan Hongkong yang menanamkan modalnya di Indonesia selama 1990-2007 sebesar 315 perusahaan dengan total nilai 3,68 miliar dolar AS.

Bidang usaha yang dilakukan antara lain sektor properti, kimia, industri metal, dan industri tekstil dan pakaian jadi yang tersebar di Jawa barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hongkong menempati urutan kesembilan sebagai asal investor asing terbesar di Indonesia, dengan total perusahaannya menyerap 146.556 tenaga kerja Indonesia.

Menyadari peluang yang masih sangat terbuka untuk menjaring sebanyak mungkin investor Hongkong datang ke Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong pun berupaya menarik sebanyak mungkin investor setempat menanamkam modalnya ke Indonesia.

Caranya, KJRI Hongkong, Selasa 29/4, untuk pertama kali menyelanggarakan “Forum Investasi” yang mempertemukan pengusaha setempat dengan pengusaha Indonesia, disamping dengan Kepala BKPM Muhamad Lutfi.

“Forum Investasi yang akan berlangsung di Hongkong tersebut merupakan upaya kita dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Hongkong, terutama sekali bidang investasi, perdagangan dan pariwisata,” kata Konjen RI di Hongkong, Ferry Adamhar.

Menurutnya, forum yang mengambil tema “Indonesia:An Emerging Land of Opportunities” tersebut merupakan kerjasama antara KJRI Hongkong dengan Kamar Dagang dan Industri Hongkong, serta Dewan Pengembangan Perdagangan Hongkong.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan itu, katanya, adalah untuk mempromosikan potensi ekonomi, investasi, perdagangan serta kerjasama pemerintahan antara wilayah di Indonesia dengan sejumlah masyarakat bisnis yang memiliki hubungan di Hongkong.

Selain itu juga menghubungkan serta mensinergikan sejumlah program di sejumlah daerah di Indonesia, terutama sekali sejumlah program yang bertujuan untuk menarik investasi asing langsung dari Hongkong ke Indonesia.

“Tujuan lainnya adalah menyukseskan Tahun Kunjungan Indonesia 2008 (VIY 200 dengan mempromosikan potensi pariwisata dan budaya serta industri pariwisata di Indonesia kepada warga dan masyarakat bisnis Hongkong,” kata Ferry.

Dalam forum itu, sejumlah pengambil keputusan dan pelaksana bisnis dari pemerintah pusat serta daerah memaparkan sejumlah potensi investasi dan melakukan pertemuan dengan masyarakat bisnis Hongkong.

“Forum itu juga mempertemukan para pihak terkait dari Indonesia dan Hongkong untuk bertemu dan melakukan pertukaran pandangan dalam rangka kemungkinan kerjasama ke depan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia,” kata Konjen RI.

Kesetaraan

Kepala BKPM Muhamad Lutfi dalam forum yang dihadiri sekitar 150 pengusaha Hongkong itu, mengatakan, pemerintah Indonesia menjanjikan kesetaraan investasi dengan investor negara lain kepada pengusaha Hongkong yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan menjamin kepastian hukum serta memberikan sejumlah insentif.

“Sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia bahwa kita harus memberikan kesan yang baik bagi para investor asing untuk memberikan kesetaraan usaha bagi investor dari negara manapun,” kata Lutfi.

Menurut Lutfi, pemerintah Indonesia tidak akan membedakan layanan dan perhatian kepada para investor asing yang ingin menanamkan modalnya dengan nilai yang mencapai puluhan juta dolar, ribuan juta dolar hingga miliar dolar dan dalam bentuk investasi yang akan diminati.

Untuk menjaring sebanyak mungkin serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, katanya, pemerintah juga telah menciptakan suatu kepastian hukum, penyelesaian sengketa, hingga layanan investasi.

Menurutnya, adanya kepastian hukum dari iklim usaha yang ada di Indonesia memang merupakan permintaan yang sering dikemukakan oleh investor asing, di samping layanan untuk menyelesaikan berbagai sengketa apabila terjadi.

“Kita juga berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan memberikan kepastian iklim usaha bagi para investor. Untuk itu kita telah berupaya untuk memperbaiki dan transparan,” katanya.

Di depan ratusan pengusaha Hongkong tersebut, Lutfi juga menekankan mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak korupsi, sebagai salah satu wujud upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, tidak ada kompromi bagi para pelaku tindak pidana korupsi baik itu dikalangan pejabat tinggi pemerintah pusat, lembaga tinggi negara, hingga di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Kita telah dan terus berupaya memberantas korupsi tanpa peduli, seperti yang terjadi di bank sentral hingga DPR. Seperti halnya di Hongkong, Indonesia juga serius memberantas korupsi dan itu sudah komitmen pemerintah Indonesia,” katanya.

Investasi yang dilakukan di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan suatu nilai tambah, yakni tidak lagi menciptakan atau menjual barang mentah tapi menciptakan barang setengah jadi.

“Kita harus mengubah cara pikir dari yang hanya menciptakan dan menjual barang mentah menjadi barang setengah jadi. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama-sama di pemerintahan,” katanya

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, baik bagi investor asing maupun bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Berbagai kemudahan yang dilakukan dan kebijakan yang ditempuh, kata Lutfi, merupakan upaya pemerintah dalam upaya memberikan kesan positif bagi para investor asing untuk datang membuka usahanya di Indonesia.

“Salah satunya dengan cara merubah kesan mentalitas, jikalau dulu mengurus investasi bisa dipersulit maka sekarang kita permudah dan waktu mengurusnya pun lebih singkat dan sederhana,” kata Lutfi.

Langkah lain yang diupayakan untuk menjaring sebanyak mungkin investor asing adalah dengan membenahi sejumlah sarana infrastruktur dan setidaknya pemerintah telah dan akan memperbaiki infrastruktur mencapai 100 miliar dolar AS sejak 2004 hingga 2009.

“Ini semua untuk menjadikan komitmen Indonesia sebagai tempat usaha bagi investor yang kompetitif,” kata Kepala BKPM.

Terkait dengan adanya investor asing yang nakal seperti dengan menggaji upah buruh di bawah upah minimal, ia mengakui bahwa hal itu memang ada dan terjadi di Indonesia.

Namun demikian, ulah tidak terpuji itu hanya dilakukan beberapa kecil saja investor asing dan tidak bisa disamaratakan kepada sebagian besar investor asing yang berusaha di Indonesia.

Untuk itu, katanya, pemerintah menyiapkan suatu sistem yang ketat di beberapa instansi seperti di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai.

Ia mengakui, kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha investasi di Indonesia tidak seperti “menggigit cabai”, yaitu ketika digigit langsung terasa “pedas”. Tapi masih membutuhkan waktu untuk menikmati hasilnya.

Namun Lutfi yakin bahwa suatu proses perbaikan iklim usaha yang selama ini telah dan akan dijalankan pemerintah akan mampu menghasilkan suatu proses efisiensi ekonomi yang baik dan terarah.

Charlie Wong, seorang pengusaha Hongkong, mengatakan bahwa dirinya belum terlalu banyak mengetahui potensi bidang usaha apa yang bisa dilaksanakan.

Menurutnya, adanya forum seperti ini hendaknya bisa dilakukan secara berkala karena sebetulnya cukup banyak pengusaha Hongkong yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia, tapi tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan informasi.

“Walaupun sudah ada beberapa pengusaha Hongkong yang investasi di Indonesia, tapi saya juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai potensi apa yang bisa menguntungkan untuk perusahaan saya,” katanya yang bergerak di bidang usaha pengolahan air.

Ia mengaku pemaparan dari BKPM mengenai iklim usaha di Indonesia, mendorong dirinya segera berinvestasi di sektor yang dia geluti.

Sampai kapankah masa yang disebut transisi ini akan berakhir? Bisakah tahun 2009, melalui Pemilu 2009 mendatang, kita mengakhiri masa transisi ini menuju Indonesia Baru? Pertanyaan ini penting kita ajukan. Sebab bisa kita bayangkan, kalau sampai pada Pemilu 2009 kita tidak bisa mengakhiri masa transisi ini.

Sehingga memasuki periode pemerintahan berikutnya sampai tahun 2014 kita masih berada dalam masa transisi, betapa lamanya bangsa ini terus terombang-ambing dalam ketidakpastiannya menuju masa depan Indonesia yang baru. Sepuluh tahun masa transisi ini, sejak Presiden Soeharto jatuh tahun 1998, bukanlah waktu yang pendek untuk membuat perubahan.

Kalau kita bandingkan dengan periodisasi pembangunan di masa Orde Baru, sepuluh tahun artinya dua kali masa Pelita (Pembangunan Lima Tahun), dengan segala target dan perubahan yang terjadi sepanjang periode itu. Namun, kalau kita bandingkan dengan situasi sekarang, masa transisi ini terasa begitu pendek. Belum terasa ada banyak perubahan, tiba-tiba kita sudah hampir sepuluh tahun memasuki masa transisi menjelang tahun 2008.

Hingga kini bangsa ini masih terus dilanda krisis berkelanjutan, bahkan belum pulih menyamai keadaannya pada awal tahun 1990an. Seakan bangsa ini berjalan di tempat, involutive, tidak terjadi banyak perubahan. Untuk menuju Indonesia Baru ke depan, kita harus mematok waktu, menetapkan benchmark, tiang bendera baru, menandai berakhirnya masa transisi ini. Tanpa itu, bangsa ini akan terus mengambang, tidak bisa meraih masa depan.

Situasi demikian bisa menimbulkan ketidakpastian, anomaly dan degradasi kehidupan, yang bisa membawa bangsa ini ke jurang kemerosotan. Keadaan ini terjadi tidak terlepas dari kinerja pemerintahan transisi selama ini yang tidak membawa banyak perubahan. Selama sepuluh tahun kita telah mengalami empat kali pergantian pemerintahan, mulai dari BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga pemerintahan SBY-JK sekarang.

Namun, masing-masing pemerintahan tidak menyumbangkan perubahan bersifat akumulatif: gonta-ganti pemerintahan bongkar pasang kebijakan. Misi utama pemerintahan transisi sebenarnya sudah jelas, melakukan koreksi total atas praktik pembangunan Orde Baru, yang membawa bangsa ini terjerumus dalam krisis begitu mendalam, menyamai krisis tahun 1965-1969. Namun, koreksi total yang pernah dijanjikan oleh tokoh-tokoh reformasi itu, ketika mereka berkuasa, tidak segera bisa dibuktikan.

Bahkan sebaliknya, ada kecenderungan pemerintahan transisi kembali ke pola lama pembangunan Orde Baru. Rezim dan aktor politik memang baru, tetapi pola pembangunan lama tetap berkesinambungan. Perspektif, cara pandang dan pendekatan tidak banyak berubah. Bahkan, dalam praktik cenderung kembali ke masa lalu, menggunakan cara-cara lama, memakai kendaraan politik lama, mengandeng elite-elite lama warisan Orde Baru dalam mesin politik kekuasaan. Jadinya, sekarang ini kita menghadapi agenda yang menumpuk untuk mengakhiri masa transisi ini.

Selain masih harus melanjutkan koreksi atas praktik pembangunan Orde Baru, kita juga dihadapkan pada status quo pemerintahan transisi yang tidak membawa banyak perubahan. Koreksi atas koreksi dengan demikian perlu kita lakukan. Masalahnya, apakah kita bisa melakukan agenda ini sampai tahun 2009? Sebenarnya, kalau kita mau sedikit membumi, lebih cermat melihat situasi terkini, tidak terjebak pada romantisme masa lalu, banyak hal bisa dilakukan.

Tidak bisa diabaikan, selama sepuluh tahun terakhir, berbagai gagasan, pemikiran dan ide-ide politik baru tumbuh berkembang, dari pemimpin dan tokoh baru di berbagai daerah, juga dari generasi ketiga, tokoh muda, aktivis pro-demokrasi, generasi baru dalam politik angkatan 2000, dalam perjuangan menegakkan demokrasi. Tumbuh dan berkembang di era demokrasi, gagasan demikian sangat menjanjikan untuk terjadinya perubahan. Perubahan besar selalu diawali oleh lahirnya gagasan dan ide-ide besar pula. Dan, aktor politik merupakan pelaku sejarah pada zamannya.

Masa sepuluh tahun cukup bagi generasi ketiga, generasi baru dalam politik angkatan 2000, untuk menjadi aktor sejarah dalam politik menciptakan perubahan. Namun, apakah mereka menyadari pentingnya momentum Pemilu 2009 untuk mengakhiri masa transisi ini, menuju Indonesia Baru ke depan? Segala sesuatunya harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Sebab, kalau tidak, elite-elite politik lama akan tetap menjadi aktor dominan. Dan sampai tahun 2014 bangsa ini akan tetap dalam masa transisi, terjebak dalam status quo, tidak banyak terjadi perubahan.

Kebutuhan utama kita dewasa ini adalah pemerintahan yang efektif, baik di tingkat nasional, daerah tingkat (DT) I, maupun pemerintah DT II: pemerintah yang berani memerintah dan menggunakan wewenangnya demi efektivitas pemerintahan. Dengan kemauan dan keberanian menggunakan wewenangnya secara efektif, akan tersedia solusi penyelesaian masalah. Lebih dari itu, terbangun kepastian. Kalau pemerintah tidak efektif memerintah, mekanisme penyelesaian pekerjaan dan masalah berjalan lamban, tak banyak alternatif solusi, mudah tergoda kompromi, dan akan terbangun persepsi tentang ketidakpastian. Hal yang terakhir ini tak jarang berakibat fatal.

Kalau dikatakan bahwa kebutuhan utama kita saat ini adalah pemerintahan yang efektif, itu karena kita merasakan sistem pemerintahan dewasa ini belum efektif 100 persen. Pada tingkat pusat, misalnya, kita belum tegas benar mengadopsi dan mengimplementasikan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem parlementer. Parlemen kita terkesan ingin mendapat bagian wewenang dari kekuasaan pemerintah, sehingga untuk beberapa kebijakan, kepala pemerintahan masih membutuhkan persetujuan parlemen. Itu sebabnya, presiden merasa belum sepenuhnya full power meski dipilih rakyat. Sebab, penggunaan sebagian wewenangnya harus direstui parlemen dulu.

Pada level di bawah pemerintah pusat, terjadi disharmoni antara pemerintah DT I dan DT II. Para kepala DT II merasa tidak harus mendengarkan gubernur (DT I) karena sudah otonom. Peran dan fungsi gubernur jadi serba tanggung. Rendahnya sistem pemerintahan yang kita terapkan saat makin mencolok, ketika baik pemerintah pusat maupun para gubernur tidak bisa memaksa para bupati mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan pemerintah pusat. Ketika sejumlah pemerintah DT II menempatkan dananya pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pemerintah pusat dan para gubernur merasa tidak memiliki wewenang lagi untuk memaksa para bupati memanfaatkan dana itu untuk menstimulasi kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Lalu, dari semua pemerintahan daerah baru hasil pemekaran, yang bisa dikatakan berhasil tak lebih dari 20 persen. Selebihnya gagal total. Siapa yang menanggung eksesnya? Rakyat! Pemerintah tak mampu menjadi motivator bagi rakyatnya. Dalam beberapa kasus, pemerintah setempat asal bertindak tanpa mengkalkulasi eksesnya bagi rakyat. Kita tunjuk saja contoh ekses dari pengggusuran yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Apakah pembangunan mal baru yang megah otomatis menjawab kebutuhan pedagang yang tergusur?

Apa jadinya masa depan negara ini jika kecenderungan rendahnya efektivitas sistem pemerintahan sekarang dibiarkan berkepanjangan? Kalau kita sudah mengakui efektivitas sistem pemerintahan sekarang belum maksimal, harus ada kemauan dan keberanian untuk melakukan koreksi. Tanpa koreksi, kita akan terus terperangkap seperti sekarang ini.

Beberapa hari lalu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan agar gubernur atau kepala daerah tingkat I dipilih dan diberhentikan oleh presiden, karena posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurut kita, usul ini merefleksikan keinginan mengoreksi sistem pemerintahan sekarang yang memang belum efektif. Usul Lemhanas ini memicu pro-kontra. Sayang terfokus pada proses bagaimana menghadirkan seorang gubernur; diangkat presiden atau dipilih rakyat.

Kita melihat bahwa esensi persoalannya bukan di situ. Kebutuhan utama kita adalah menata dan membangun sistem pemerintahan yang efektif, dari tingkat pusat hingga ke level terbawah. Jangan takut melakukan koreksi, termasuk jika harus memperbarui undang-undang tentang otonomi daerah. Sistem pemerintahan yang kita butuhkan harus efektif untuk melayani segenap rakyat mewujudkan kesejahteraannya. Itulah tugas utama pemerintah.

Menteri Pertahanan (Menhan), Prof DR Juwono Sudarsono, yang Guru Besar di Universitas Indonesia (UI) meminta almamaternya, agar melakukan riset atau penelitian tentang sistem politik, ekonomi dan pemerintahan yang paling sesuai untuk Indonesia, agar masyarakat sejahtera.

“Ini menjadi tugas antar-fakultas yang ada di UI agar bisa memberikan sumbangsihnya kepada negara,” kata Juwono, usai menjadi pembicara pada Research Day, di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Rabu.

Ia mengatakan, seluruh fakultas di UI harus bisa memberikan sumbangan ilmu yang dimiliki. Ilmu Politik bisa memberikan sumbangan bagaimana kepemimpinan politik yang harus dilakukan Indonesia, begitu juga dengan ilmu administrasi bagaimana sistem pemerintahan yang baik.

Begitu juga dengan bidang Antropologi, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengethuan Alam, dan Fakultas Ilmu Budaya.

“Ini semua bisa menjawab semua kesalahan yang ada dalam menjalankan pemerintahan selama ini, yaitu kenapa bangsa Indonesia yang kaya alamnya namun rakyatnya masih miskin,” kata mantan Dekan FISIP UI itu.

Menurut dia, sumber daya manusia di empat daerah yang merupakan daerah terkaya di Indonesia (Papua, Kalimantan Timur, Riau dan Nangroe Aceh Darussalam) bisa digerakkan untuk menyejahterakan warga.

Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia betul-betul bisa dikelola dengan “Managerial Leadership” yang kuat dan terkelola dengan baik, sehingga masuk kas negara dan dibagi-bagikan untuk rakyat banyak.

Saat ini, kata dia, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 17 persen dengan penghasilan dibawah 2 dolar AS per hari, dan 7 persen di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan dibawah 1 dolar AS per hari.

“Jadi seperempat penduduk Indonesia belum dapat hidup secara layak, karena belum terpenuhi kehidupan dasarnya,” jelasnya.

Menteri BUMN Sugiharto baru saja melakukan perombakan pada Manajemen PT KAI. Langkah ini menyusul Menhub Hatta Rajasa yang pasca meningkatnya kecelakaan transportasi laut dan udara dalam tiga bulan terakhir juga merombak pejabat yang mengomandani kedua Dirjen tersebut. Lantas pertanyaan yang mengemuka adalah, apakah langkah tersebut mampu menjawab semua pertanyaan dan harapan publik akan terciptanya sebuah kondisi transportasi massal yang nyaman, aman dan terjangkau?.

Dualisme peran yang dilakukan Dirjen Kereta Api Dephub yang sekaligus menjadi Komisaris PT KAI, memang semakin memperparah problematika kelembagaan di tubuh PT KAI. Merupakan hal yang mustahil ketika regulator berperan juga sebagai operator, dan muaranya adalah “konflik” kewenangan yang melibatkan dua instansi Pemerintah; Meneg BUMN yang berkepentingan terhadap PT KAI sebagai salah satu BUMN di negeri ini dan Menteri Perhubungan yang memiliki Dirjen Perkeretaapian sebagai kepanjangan tangan dalam hal kewenangannya sebagai regulator perkeretaapian.

Oleh karena itu,  harapan kita bersama bahwa kebijakan baru tersebut akan membawa angin segar terhadap iklim perkeretaapian Nasional sebagai jawaban atas terjadinya 79 kasus kecelakaan kereta dengan korban meninggal sebanyak 50 orang, luka berat 71 orang, dan luka ringan 52 orang sepanjang tahun 2006 yang lalu (Kompas, 18 Januari 2006). Terkait dengan kebijakan baru di tubuh PT KAI tersebut, setidaknya Pemerintah harus mampu menjawab beberapa isu sentral yang selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Pertama, Komposisi baru ini harus mampu menjawab kondisi backlog pemeliharaan kereta api yang kian parah, baik sarana maupun prasarana. Setidaknya ada konsep yang jelas disertai ketegasan dan komitmen yang kuat terhadap regulasi yang ada. Sehingga ada perkembangan yang positif dalam alokasi anggaran untuk mengurangi backlog tersebut yang ditaksir mencapai 6-7 triliun untuk prasarana dan 5 triliun untuk sarana.

Kedua, Perlu ada komitmen politik dan moral  dari para pemangku kebijakan di sektor perkeretaapian untuk menegakkan good governance yaitu terkait dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi dalam pengelolaan perkeretaapian. Sebab bukan merupakan isu yang baru bahwa peforma keuangan PT KAI selalu menjadi sorotan, sebagai BUMN seharusnya PT KAI mampu memberikan keuntungan sebagai bentuk kontribusi kelembagaannya terhadap APBN, namun yang terjadi justru PT KAI masih sangat berharap pada dana Public Service Obligation (PSO) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Audit yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kinerja PT KAI akan menunjukkan bagaimana kondisi sesungguhnya BUMN ini, hasil audit tersebut sekaligus menjadi acuan bagi manajemen baru untuk melakukan action plann yang konkrit. Kemudian, pada aspek partisipasi setidaknya perlu dibuka ruang yang lebih luas bagi para karyawan PT KAI, artinya  manajeman baru harus memiliki kepedulian dan konsep tersendiri tentang bagaimanana meningkatkan kapasitas SDM PT KAI, baik dari aspek kesejahteraan maupun kompetensi keahlian yang memadai. Sehingga  tidak terjadi lagi kecelakaan kereta api karena faktor human error akibat rendahnya kapisitas sumber daya manusia yang ada.

Ketiga, Fokus terhadap perkembangan marketing dan bisnis.Jika dahulu kereta api menjadi moda yang diunggulkan karena kecepatan dan efektivitasnya karena mampu mengangkut jumlah penumpang yang banyak dalam satuan waktu,  namun saat ini kondisi tersebut sudah sangat jauh berubah. Bahkan pada beberapa kondisi, konsumen lebih memilih moda darat atau udara daripada kereta api. Perkeretaapian di Indonesia belum memiliki Bussines Plan yang jelas, aspek markerting sering kali dikesampingkan terlebih lagi jika bicara mengenai angkutan manusia (KA Ekonomi dan Bisnis) dan juga idiom yang berkembang bahwa jika kita bermain disektor publik jangan bicara keuntungan dan bisnis, inikan aspek pelayanan semata, jika mau untung ya lakukan pelayanan prima di sektor angkutan batu bara atau angkutan barang lainnya. Jika demikian dimana peran PT KA sebagai Persero, apakah dengan PSO segalanya cukup? Tentu tidak, diperlukan  inovasi-inovasi marketing dan bisnis yang baru dari PT KA. Jika tidak dilakukan segera, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika akan ada ekspansi peralihan moda yang cukup ekstrem dari kereta api ke moda lain. Terlebih lagi dengan banyaknya kecelakaan dan anjloknya kereta akhir-akhir ini. Dan perlu juga di ingat bahwa undang-undang perkertaapian yang baru saja di sahkan oleh DPR mengisyaratkan bahwa akan ada ruang untuk swasta masuk dalam pengelolaan kereta api di Indonesia.

Keempat, menyoal keselamatan, keamanan, keterjangkauan dan mutu pelayanan. Jelas, tidak dapat dinafikan lagi bahwa Kereta Api menjadi salah satu primadona pada mass rapid trans di Indonesia. Namun, kondisi existing yang ada, membuat tingkat kepercayaan publik terhadap kereta api menjadi semakin terpuruk. Rentetan kecelakaan, kondisi gerbong yang rapuh, pemeliharaan jalan rel yang buruk serta law enforcement yang lemah berimplikasi pada tingkat kedisplinan pengguna moda ini yang tak kunjung membaik. Terlebih lagi ketika kita bicara fakta bahwa Masyarakat tidak memiliki pilihan terhadap moda transportasi yang terjangkau dan aman. Mereka tetap memilih untuk berdesak-desakan dalam gerbong kereta yang sudah rapuh dan usang hanya untung menekan spending share harian mereka agar tetap atau bahkan lebih kecil.

Mungkin saja, masih banyak faktor yang perlu diungkap untuk menjadi catatan bagi para pemangku kebijakan baru di PT KAI dari dialektika bernuansa akademis bahkan sampai politis kiranya sudah cukup untuk dijadikan perhatian. Yang juga perlu diperhatikan oleh manajemen baru PT KAI adalah kesungguhan untuk mempertahankan tatanan nilai yang positif baik yang sudah tertuang dalam regulasi yang ada maupun tatanan nilai yang merupakan konsensus bersama antar pemangku kebijakan. Kereta Api harus melayani dan menguntungkan, bukan hal yang mustahil bukan?

Suatu peristiwa langka saat Pontianak menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) yang dilanjutkan dengan Indonesia City Expo (ICE) 2007. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya, mulai dengan menyiapkan acara, mendatangkan menteri serta melayani para peserta. Perhelatan akbar ini dibuka di Pontianak Convention Centre (PCC) pukul 19.00, Senin (12/7).

Acara dilanjutkan dengan ramah-tamah yang terdiri dari berbagi kegiatan. Diantaranya: pembukaan, tarian selamat datang, makan malam, sambutan Walikota Pontianak, Buchary A Rahman, sambutan Ketua Apeksi dr H Jusuf SK, launching City Net Indonesia, penyerahan cendramata dan hiburan tarian multi etnis serta music live.
“Kegiatan ini merupakan kehormatan bagi Kota Pontianak. Sebab sebagai tuan rumah Rakernas Apeksi Indonesia City Expo (ICE) 2007 yang diselenggarakan 5 hari sejak 13-17 Juni tak semua kota bisa menjadi tuan rumah,” kata Walikota Buchary A Rahman saat ditemui Tribune.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Suryadarma Ali dan Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kimanto serta Dirjen Cipta Karya dan Penataan Khusus Perkotaan.

Pontianak diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan tiga pokok bahasan. Yaitu Air Bersih, Kesehatan dan Kebersihan. Ia melihat selama ini ada semacam paradigma bahwa sampah itu kotor. Tapi kalau diatur dengan baik justru mendatangkan uang. Misalnya saja kerja sama antara Gikoko dan Pemkot untuk menangkap gas metan dan bisa hasilkan uang triliunan.

Sementara itu untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Pemkot diantaranya menyiapkan 90 Kamar Kelas VIP. Bahkan persiapan tersebut sejak Januari lalu. Kamar-kamar tersebut diperuntukkan bagi menteri, dirjen, walikota serta pejabat esselon lainnya.

Masuk pada sesi diskusi panel semua Walikota memaparkan keberhasilan dalam pembangunan. Peserta juga menyampaikan berbagai topik, di antaranya optimalisasi peran sektoral terhadap penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Kesempatan sebagai tuan rumah tersebut digunakan Pemkot Pontianak untuk memperkenalkan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Layang dengan investor dari Jepang, PT Gikoko Kogyo melalui sistem pembakaran gas methan untuk mendapatkan sertifikasi pengurangan emisi gas (CER) oleh `Clean Development Mechanism` (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih standar ISO (international standard organization), katanya.

Pelayanan lain yang diberikan oleh Pemkot Pontianak diantaranya memberikan `food security` (keamanan makanan) bagi 500 para tamu yang akan menghadiri Raker APEKSI selama dua hari. Kota Pontianak juga diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan tiga pokok bahasan. Yaitu Air Bersih, Kesehatan dan Kebersihan.

Bahkan agar peserta APEKSI dan ICE 2007 merasa aman dan nyaman, Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan pihak swasta memberikan pelayanan terbaik diantaranya dengan meningkatkan pengamanan saat berlangsungnya dua kegiatan tersebut.
Pengamanan dimaksud dipusatkan pada penginapan, makanan dan kesehatan para peserta Rakernas. Wali Kota Pontianak, Buchary A. Rahman, kepada Tribune, mengatakan, pengamanan terhadap makanan (food security), ditangani Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

“Dinas kesehatan melakukan pemantauan makanan dan minuman secara ketat ke tiap-tiap hotel dan catering yang terlibat dalam kegiatan Rakernas Apeksi dan Pameran. Kita tak mau nanti ada yang keracunan atau sakit perut atau keluhan lain karena disebabkan makanan,” terang Buchary.

Persoalan air bersih dan penginapan, ia mengatakan pihaknya sejak Januari telah melakukan antisipasi. Buchary yakin Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak telah melakukan pengamanan secara maksimal, bahkan tak segan-segan ia minum air ledeng produksi PDAM langsung dari krannya di Ayani Mega Mall.

Upaya ini untuk semacam bentuk penghargaan kepada PDAM yang berhasil dengan program air bersih dan management, mengurangi kebocoran, serta utang piutang. Di hotel pun, tempat para tamu beristirahat dilakukan pengamanan ketat. Hotel yang mendapatkan pengamanan itu antara lain, Hotel Kini, Santika, serta beberapa hotel pendukung lainnya, seperti Hotel Gajah Mada, Kapuas Dharma, Kapuas Palace, Merpati, Garuda, Peony, asrama haji dan lainnya.

Perhelatan akbar kali ini juga didukung oleh stakeholder lainnya. Poltabes Pontianak misalnya melakukan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup. “Kami jelas akan menjaga jangan sampai terjadi hal-hal tak diinginkan. Bagaimanapun kegiatan ini berada di wilayah hukum Poltabes Pontianak,” kata Wakapoltabes, AKBP Andi Musa.
Lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan, misalnya di Ayani Mega Mall sebagi tempat pameran ICE 2007 dan Pontianak Convention Center (PCC) sebagai lokasi seminar serta lokasi-lokasi penginapan para tamu dijaga aparat keamanan. “Kita tidak melihat berapa jumlah yang diturunkan, yang kami pikirkan kerawanan saat kegiatan dilakukan,” kata Andi saat diwawancarai Tribune.

Sementara itu kesempatan pameran di Ayani Mega Mall juga digunakan Pemkot untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), misalnya memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis.

Masyarakat sangat antusias menyerbu pembuatan akta gratis tersebut. Hari pertama saja puluhan pengunjung mendatangi stan tersebut. Tujuan kedatangan mereka ada yang sekadar untuk menanyakan persyaratan dan ada juga yang langsung mendaftarkan diri untuk pembuatan akta gratis. Selama dua hari saja, masyarakat yang mendaftar sudah berjumlah sekitar 33 orang.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Dukcapil, masyarakat yang dilayani untuk pembuatan akta kelahiran gratis dari usia 0-18 tahun. Namun menurut Kepala Seksi Kelahiran Kematian dan Pengesahan Anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Djoko Haryanto, kebanyakan usia yang mendaftar diatas ketentuan.

Pelayanan pembuatan akta kelahiran gratis tersebut tetap menggunakan persyaratan. Persyaratan itu antara lain, persyaratan pendukung seperti surat keterangan dari rumah sakit, akta nikah atau perkawinan dan surat bukti kewarganegaraan. Untuk syarat wajib meliputi kartu tanda penduduk (KTP) orang tua, Kartu Keluarga (KK) dan suara keterangan atau pengantar dari kelurahan.

Bagi mereka yang usianya sudah lebih 18 tahun, joko mengarahkannya ke Kantor Catatan Sipil. Selain itu, mereka yang berusia lebih dari 28 tahun akan dikenakan biaya.
Besar biaya yang harus dikeluarkan warga yang mengurus KK dibedakan berdasarkan umur dan status. Mereka yang berusia lebih tua atau berstatus anak pertama akan dikenakan biaya yang lebih besar. Ia punya pengalaman tersendiri terkait pelayanan tersebut. “Banyak orang dari kabupaten yang mau mendaftar. Namun kita tolak sebab ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pontianak,” kata dia.

Mengapa PT Gikoko mau memfasilitasi Kota Pontianak untuk mengurusi sampahnya? Semua itu berdasarkan Protokol Kyoto. Dimana negara-negara maju diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan meningkatnya pemanasan global.

Berangkat dari itulah pada tahun 1993 , Jepang dan Hongkong mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Gikoko Kogyo Indonesia di Jakarta yang bergerak dalam bisnis Manufacturing dan Engginering. Selanjutnya perusahaan ini aktif mencari mitra untuk proyek Clean Development Mechanism (CDM) atau yang lebih dikenal dengan mekanisme pembangunan bersih.

Proyek ini bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu dengan melakukan pembakaran gas metana yang dihasilkan dari sampah. Dalam implementasi program ini PT. Gikoko telah melakukan penanda tangangan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pemerintah Kota Pontianak pada 26 juli 2006 lalu untuk penerapan sistem Landfill Gas Flaring. MOU ini dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama pada 18 Januari 2007 dengan model kontrak kerja selama 21 tahun.

Pada dasarnya tumpukan sampah akan mengeluarkan gas metana yang tampak seperti asap. Gas tersebut merupakan hasil penguraian an aerob yang dibantu oleh sejumlah bakteri. Gas metana ini merupakan salah satu gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Maka salah satu upaya untuk mengurangi pemanasan ini perlu dilakukan pembakaran pada gas metana hasil penguraian sampah tersebut.

Disahkannya Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten baru, Selasa (17/7) tentu saja menjadi harapan baru bagi kecamatan Kuala Mandor B. Selama ini kecamatan ini seakan menjadi ‘anak tiri’ bagi kabupaten Pontianak. Lihat saja sekolah setingkat SMA baru tahun ini berdiri dan dipusatkan di Kuala Mandor.

SMP negeri untuk kecamatan Kuala Mandor B juga sama memprihatinkannya. SMP negeri pertama terletak di Parit Cahaya Utara dibangun beberapa tahun silam. Belakangan dibangun SMP di Desa Sungai Enau yang kini memasuki tahun kedua dan SMP di Retok yang tahun ini terima murid baru namun gedungnya belum dibangun. Selama ini peran SMP swasta yang dikelola oleh warga setempat yang peduli dengan modal pas-pasan sangat besar. Diantaranya SMP Titi Raya di Retok, SMP Putera Budi Mas di Ampaning dan SMP Sriwijaya di Parit Sriwijaya.

Sehingga untuk melanjutkan sekolah banyak anak-anak yang harus ke Pontianak yang fasilitasnya lebih memadai. Namun tentu saja dana menjadi kendala.

Infrastruktur jalan juga sama. Masih jalan tanah, antar kampung satu dengan kampung lain tak ada jalan darat. Jika ingin berhubungan mesti menggunakan kendaraan air. Mulai dari sampan, speed boat hingga motor air. Jika pun ada maka jalan tanah dan paling banter hanya rabat beton.

Sekolah Dasar juga masih banyak bangunannya yang rusak bahkan roboh. Maret 2007, SD Inpres No 11 Ampaning yang ketiban sial. Bangunan yang dibangun sejak tahun 1979 itu roboh dan rata dengan tanah. Untungnya saat itu sudah sore dan proses belajar-mengajar sedang tidak dilakukan. Salah seorang guru, Herman, seperti sudah punya firasat. Hari sebelumnya ia dengan dibantu murid-murid laki-laki yang besar mengangkut bangku yang masih mungkin digunakan. Benar saja, sehari sesudahnya bangunan itu roboh dan mengagetkan orang sekampung.

Jalan agak memadai baru sampai di desa Mega Timur yang notabene ibukota kecamatan. Selebihnya dari Pontianak atau sebaliknya masih jalan tanah. Jika hujan, becek dan tak dapat dilalui. Jika musim kemarau maka penuh debu.

Pertanyaannya miskinkah Kecamatan Kuala Mandor B? Saat ini mungkin ia. Sebab tak ada lagi hasil hutan yang sangat memadai. Namun jika dilirik tahun 1970-an ratusan triliun uang hasil kekayaan alam mungkin mengalir ke Jakarta. Saat itu belasan perusahaan kayu mengobok-obok hutan di Kuala Mandor B. Masyarakat tak mendapatkan apa-apa, paling-paling sebagai tukang tebang kayu dan setelah hutan habis dijarah meninggalkan kemiskinan.

Saat ini masyarakat mengusahakan pertanian berupa padi, sayur-mayur, keladi, jagung dan lainnya. Sektor perkebunan didominasi kebun karet, sebagian kecil kelapa. Sektor perikanan umumnya udang dan arwana didominasi oleh pengusaha-pengusaha kaya dari kota. Masyarakat mengusahakan peternakan skala kecil. Warga Muslim umumnya mengusahakan sapi dan kambing. Sementara yang Kristen selain keduanya juga mengusahakan babi.

”Kita kurang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Seakan pembangunan dilakukan top down dari atas ke bawah. Sementara usulan hampir tak ada ruang,” kata Adrianus, Kepala Dusun Ampaning belum lama ini.

Ia mencontohkan jalan setapak antara Desa Retok dan Dusun Ampaning sudah ada sejak puluhan tahun silam. Masyarakatnya membuka jalan, menggali parit bahkan pemilik tanah yang dilewati merelakan kebun karet ditebang dan tanahnya diambil untuk dibangun jalan. Namun apa lacur, kini pemerintah membuat jalan dengan format baru yang menggunakan peta dan skema mereka.

Apa keinginan masyarakat? “Kami butuh pendampingan pertanian dan bibit karet unggul serta ternak,” kata Blasius Daeki, warga Ampaning saat ditanya apa harapannya dengan pemerintah.

Sejumlah tokoh adat, pemuda dan tokoh pemuda desa seminggu lalu mengadakan diskusi informal dan sederhana dan berbincang soal Kecamatan Kuala Mandor B kedepan. Mereka adalah Fransiskus Ajong, Sahadin, Atis, Amat, Imus, Jungki, Adrianus AT, Tibi, Bayok, Agustinus Akin, pak Sukinah, Blasius Daeki serta masih banyak yang lain. Salah satu kesimpulannya bahwa pemerintah mesti lebih memperhatikan Kecamatan Kuala Mandor B. Utamanya masyarakat adat Retok dan Ampaning, jangan sampai terjadi marjinalisasi. Pemerintah mesti tahu keunggulan daerah masing-masing dan sektor mana saja yang mesti dibangun. Jangan terulang pembangunan infrastruktur menumpuk di kota sementara desa ditinggalkan.

Kini setelah Kabupaten Kubu Raya terbentuk dan Kuala Mandor B masuk di dalamnya, akankan nasib daerah ini masih seperti dahulu kala. Jawabnya tentu saja tergantung kebijakan pemerintah daerah yang baru.

Hiruk-pikuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat hampir selesai. Di sisi lain masih banyak persoalan pemerintahan yang menunggu untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi, salah satunya penjabat Pelaksana Tugas Bupati Kubu Raya yang hingga kini belum ditetapkan.

Sugeng Isriyadi SH, salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Terentang Kubu Raya, menyarankan agar gubernur H Usman Ja’far segera mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menetapkan Plt Bupati. “Gubernur harus segera menyusul usulan beberapa nama yang sudah diajukan ke Depdagri. Jangan ditunda, sebab jika berlarut-larut banyak persoalan yang nantinya menumpuk,” kata Sugeng yang juga anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pontianak, Mustafa MS S.Ag, mengatakan, jika Plt sudah ditetapkan maka bisa segera menyiapkan nomen klatur pemerintahan. Termasuk menyiapkan perangkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2008.

Di sisi lain partai politik juga bisa segera mempersiapkan pengganti antar waktu (PAW) kader partai yang memiliki hak. ”Penetapan Plt ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat Kubu Raya,” ujar salah seorang presidium Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pontianak ini.

Di kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pontianak H Rahmad Satria SH MH, mengungkapkan, saat ini bola panas tersebut berada di tangan gubernur. Eksekutif, legislatif dan masyarakat di Kabupaten Pontianak sudah mengawal dan mengantarkannya. Kini tinggal menunggu tindakan proaktif dari gubernur dan jajarannya.

Salah seorang tokoh masyarakat asal Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang H. Soetedjo BA yang juga Koordinator Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak melihat, penetapan Plt secepat mungkin penting untuk sebuah daerah baru. Sebab, banyak yang harus dibuat. Bukan hanya perangkat struktur organisasi pemerintahan daerah (SOPD) namun segala struktur yang terkait dengan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.

Surat keputusan gubernur tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Kalimantan Barat sudah berjalan hampir satu tahun. Meskipun demikian masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran, karena tidak mengikuti ketetapan tersebut. Padahal besar UMP dimaksud hanya Rp575.300. Lebih ironis lagi keputusan itu sangat jauh dari kebutuhan hidup layak tenaga kerja.

Sementara itu awal tahun 2008 sudah sangat dekat. Secara otomatis tenaga kerja yang mempunyai masa kerja dibawah satu tahun dengan status lajang akan mendapatkan upah minimum yang baru. Sudah seharusnya juga penetapan tersebut berdasarkan kebutuhan hidup layak, sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 17 tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sesuai dengan peraturan pengertian KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau karyawan lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. “Seharusnya saat sekarang karyawan sudah bisa menerima upah minimum sesuai dengan KHL,” kata Frans Erianto, anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

Dituturkan, dengan adanya rencana penetapan upah baru yang mekanismenya sesuai dengan peraturan, diminta kepada dinas atau bidang terkait yang berfungsi mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut supaya benar-benar melakukan pengawasan. Mengingat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan dengan masih membayar upah dibawah ketentuan.
Dan yang lebih penting menurut Frans, adalah penyesuaian upah bagi pekerja yang telah bekerja diatas satu tahun. Tujuannya supaya selisih upahnya tidak terlalu kecil dengan karyawan yang masa kerjanya dibawah satu tahun. sebab ada karyawan yang masa kerjanya diatas 20 dua puluh tahun lebih selisih upahnya hanya Rp49 ribu dari UMP tahun 2007.

Frans menyarankan, sudah seharusnya surat keputusan Menakertrans No: Kep-49/men/iv/2004, tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah perlu diikuti dan dilaksanakan secara maksimal. Seharusnya pula apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan dapat dilakukan penindakan serta penegakan hukum atas pelanggaran sesuai dengan pasal-pasalnya.

Dengan rencana kenaikan nantinya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sementara karyawan melalui perannya harus ikut serta membantu meningkatkan produktifitas sehingga kelanggengan perusahaan dapat dipertahankan dan berkesinambungan demi peningkatan kesejahteraan serta demi pembangunan.