Erik Lumban Gaol Website

AKHIR September 2004, media massa mulai mengangkat kasus penimbunan ribuan kantong “material organik” di Pulau Galang Baru, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Belakangan, setelah ditelusuri, di antara 1.762 kantong besar “material organik” itu ternyata mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3 seberat 1.149 ton. Lebih dari lima bulan, kantong-kantong itu ditampung di atas lahan sekitar dua hektar, yang telah dikeruk dengan ketinggian maksimal sekitar 20 meter.

Lahan bertanah kapur itu tersembunyi di lereng bukit, yang tentunya dibuat setelah menebangi pepohonan. Lokasinya sekitar 1,5 jam perjalanan darat dari Kota Batam. Dulu, sebelum akhirnya didesak untuk direekspor, jalan menuju lokasi dijaga dengan portal melintang. Kini, tinggal tanah kosong dengan bekas bakaran yang terasa menyengat di siang hari.

Pencemaran dipastikan terjadi. Sebab, selama berada di sana, kantong-kantong yang mengandung radioaktif itu sebagian telah rusak dan tertimpa hujan dan panas terik.

“Lingkungan dan masyarakat sekitar harus dilindungi dari pencemaran. Limbah harus direekspor,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang mengunjungi lokasi, Selasa pekan lalu.

Adalah PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) yang meng- impor “material organik” itu dari Singapura melalui Asia Resources Enterprises Ltd. Dokumen kepabeanan, sebagaimana diberitakan, menyebutkan barang impor itu material organik yang disebut “fertilizer” alias pupuk. Sementara hasil analisa Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonesia, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional, “material organik” tersebut mengandung limbah radio- aktif.

Sesuai ketentuan Sekretariat Konvensi Basel, negara pengirim wajib menerima kembali kirimannya bila negara tujuan menyatakan barang tersebut tidak memenuhi ketentuan. Namun, hingga kini belum ada lampu hijau dari Pemerintah Singapura untuk menerimanya. Alasan mereka, barang itu “material organik”. Selain itu, Singapura masih menunggu pertemuan yang difasilitasi Sekretariat Konvensi Basel.

Pernyataan itu diperkuat pernyataan National Environmental Agency (NEA) Singapura, bahwa barang impor benar-benar material organik yang tidak berbahaya. Perbedaan pendapat itu akhirnya melibatkan pembicaraan diplomatik antarpemerintah. Padahal, kedatangan limbah awalnya antarsektor swasta. Yang dipertanyakan Pemerintah Indonesia, bila memang itu material organik, mengapa pihak Singapura bersikeras menolak direekspor?

PADA formulir pendaftaran perusahaan yang diajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tertulis, kegiatan usaha pokok PT APEL adalah pertanian holtikultura (kata peternakan ikan dicoret). Usaha lainnya perdagangan. Adapun jenis perusahaan yang didaftarkan merupakan penanaman modal asing (PMA) dengan pemasaran 100 persen ekspor. Penanggung jawab seluruh pengurusan pendaftaran perusahaan adalah Rudy Alfonso, seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa data di atas sempat dipersoalkan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja dengan Menneg LH, Senin pekan lalu. Suasana rapat berlangsung panas. Salah satu “korbannya”, perwakilan PT APEL diusir dari ruangan karena dinilai melecehkan forum rapat yang dihadiri Menneg LH Rachmat Witoelar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrachman, dan salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pihak PT APEL hanya diwakili Managing Direkturnya, Cyprus A Tatali. Jabatannya tiba-tiba ia ubah menjadi Direktur PT APEL ketika diprotes salah satu anggota Komisi VII, bahwa seharusnya yang datang minimal setingkat direktur. Di dalam daftar pemimpin perusahaan dalam dokumen pendirian, nama Cyprus sama sekali tidak terdaftar. Di sana, sebagai komisaris tercantum nama Setya Novanto, dan tiga direkturnya masing-masing Rudy Alfonso, Irawan Darsono, dan Ong Gin Keat (Singapura).

Berbagai kejanggalan terus dijumpai ketika membicarakan impor “material organik” dari Singapura ini. Hampir seluruh anggota Komisi VII yang hadir mengaku heran, mengapa jajaran Bea dan Cukai Batam meloloskan masuknya “material organik” tadi.

“Sejak kapan Singapura jadi produsen pupuk. Ini kan tidak masuk akal,” tanya anggota Komisi VII , Tjatur Saptoedy.

Masih ada sederet kejanggalan lain. Mulai dari proses berdirinya PT APEL, keluarnya rekomendasi hingga masuknya limbah B3 itu, tidak ditemukannya nama PT APEL oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebagai perusahaan pengimpor. serta informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan rekanan PT APEL di Singapura bernama Asia Resources Enterprises Ltd tidak terdaftar di sana.

DARI berbagai kejanggalan di atas, wajar jika kemudian Komisi VII DPR mendesak agar kasus impor limbah itu tidak berhenti sebatas PT APEL bersedia mereekspor. “Kasus pidana harus diungkap tuntas,” kata Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf. Dewan juga merekomendasikan agar kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI dengan kewajiban melaporkannya kepada Presiden.

Hingga kini, pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah menentukan empat tersangka, tetapi mereka tidak hadir pada panggilan pertama. Kini, mereka dipanggil lagi untuk memenuhi panggilan kedua.

Ditarik ke belakang, kasus pembuangan limbah di kawasan Kepulauan Riau tidak istimewa lagi alias “sudah biasa”. Sejak tahun 1970, kawasan kepulauan di sekitar Batam telah tercemari tumpahan minyak yang diduga minyak bekas cucian kapal. Maraknya pembangunan sektor properti dan infrastruktur Singapura, di satu sisi menimbulkan persoalan pembuangan limbah. Di sisi lain, pasir-pasir dari perairan Kepulauan Riau terus dikeruk, baik legal maupun ilegal, untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di Singapura.

Dari rentetan pembuangan limbah yang terbongkar sejak tahun 1989, terbukti pula kawasan Kepulauan Riau merupakan “tong sampah”. Misalnya, kasus pembuangan limbah dalam kantong-kantong 25 kilogram di Pantai Trikora, Pulau Bintan, tahun 1992. Kejadian serupa mencemari ribuan kilometer pantai di Pulau Batam dan Pulau Trikora (1993).

Seperti diceritakan warga Tanjungpinang, yang pernah bekerja di tanker Singapura, berbagai jenis limbah-terutama endapan minyak mentah kapal tanker yang dicuci di Singapura-dibuang secara rutin di wilayah Berakit, Bintan Utara. Tanker bertolak malam hari, terutama dalam kondisi pasang dan bulan gelap. Setibanya di lokasi, tanker berkeliling sambil membuang limbah.

Kasus terakhir terjadi di penghujung tahun 2004, di mana minyak mentah membuat kawasan pinggir pantai Pulau Belakang Padang kehitam-hitaman. Akibatnya, para nelayan harus ekstra keras membersihkan mesin boat-nya agar tidak rusak (Kompas, 24/11/2004).

Entah berlaku umum atau tidak, persoalan penanganan lingkungan hampir tidak pernah menjadi perhatian khusus. Di Batam misalnya, tahun 2003 lalu diberitakan sebanyak 575 dari 719 perusahaan di Batam tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Dari 274 industri penghasil limbah B3, hanya 54 perusahaan yang mengelola limbahnya dengan baik. Tentu saja hal ini dibantah pihak berwenang.

Kasus impor “material organik” di Pulau Batam, lagi-lagi menunjukkan bahwa lingkungan terus dikorbankan secara sistematis akibat manajemen birokrasi yang amburadul dan ketiadaan komitmen lingkungan berkelanjutan. Mulai dari rentetan keluarnya izin usaha hingga kedatangannya di Batam, ditemukan kejanggalan.

Menurut informasi dari salah satu PPNS di Batam, tahun lalu pernah ada pertemuan yang dihadiri para pengusaha dari Singapura, Hongkong, dan Taiwan di Batam. Salah satu materi yang diperkirakan dibahas adalah soal pembuangan limbah.

Terlepas dari itu, keberadaan limbah di perairan Kepulauan Riau merupakan rutinitas. Kasus limbah B3 di Pulau Galang Baru hanya salah satu kasus yang terungkap. Hari-hari ke depan, bergantung pada keseriusan pemerintah pusat dan penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terkait kasus ini. Atau, selamat datang limbah-limbah berikutnya!

KAMPANYE peduli lingkungan menyentuh semua aspek, termasuk pernak-pernik pernikahan. Malah, saat ini kebanyakan calon mempelai lebih memilih tema green wedding untuk pesta pernikahan. Apakah tema ini akan menjadi tren 2008?

Kita lihat! Calon mempelai memilih gaun pernikahan hijau dengan garis pinggang nyata. Mengapa? Banyak wanita lebih memilih gaun pernikahan yang pas di tubuh daripada ornamen di beberapa bagian tubuh.

Kendati begitu, bukan berarti pengantin pada 2008 mengesampingkan model yang sedang in. Mereka tetap memilih gaun yang tampak agung dan elegan. Mereka juga lebih memilih gaun dengan garis leher lebih rendah yang menonjolkan bagian bahu dan leher.

Sentuhan bling semakin mempercantik penampilan. Tambahan bling pada beberapa tahun terakhir selalu disertakan pada gaun dan perhiasan. Metalilics, lace, dan satin sangat populer hingga saat ini. Adapun pemilihan warna cenderung cerah dominan seperti hijau.

Buket pemanis tangan tidak luput dari perhatian. Tambahan kristal menambah kemewahan buket. Karena itu buket di tangan semakin bersinar, berkilau, dan elegan sehingga Anda pun percaya diri melangkah ke pelaminan. Dibandingkan yang lain, kristal mendapat pengecualian. Penambahan kristal tidak ada batasan. Karena kristal sangat cocok dikenakan dalam berbagai variasi warna, ukuran, dan bentuk.

Beralih ke pemilihan warna. Merah, kuning, ungu, dan oranye merupakan warna umum yang sering digunakan pada buket pernikahan. Namun, warna hijau kini mendominasi dalam gelaran pesta pernikahan. Hijau mampu mengesankan aksen natural. Hal ini identik dengan ramah lingkungan dan mendukung konsep pernikahan luar ruangan. Segarnya warna hijau menjadi daya pikat tersendiri bagi pasangan yang mengabadikan momen bersejarah dalam hidup mereka.

Kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dan bersahabat lingkungan semakin ketara. Untuk mengurangi sampah tidak terurai, mereka lebih suka menggunakan bahan yang diolah kembali. Selain itu, menggelar pesta pernikahan di luar ruangan punya tujuan yang baik. Hal ini karena bisa mengandalkan sinar matahari sebagai penerang sehingga mengurangi pemakaian listrik.

Bagi pemerintah barangkali ekonomi dan politik merupakan persoalan terbesar bagi bangsa ini. Itu tercermin dari berbagai kebijakan termasuk dalam pengelolaan anggaran secara nasional. Tetapi bagi sebagian orang persoalan lingkungan hidup tampaknya lebih nyata, lebih konkrit dan kerusakannya bisa sangat luar biasa terutama untuk masa depan kita. Kita akan mendiskusikan persoalan-persoalan lingkungan hidup terutama mengatasi dan memperbaiki krisis ini dengan Prof. Dr. H. Endang Sukara, Deputi bidang ilmu pengetahuan hayati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Endang Sukara mengatakan lingkungan hidup baik flora, fauna, mikro organisme, dan barangkali virus juga, serta segala macam isinya itu sungguh mempunyai manfaat yang luar biasa untuk hidup dan kehidupan umat manusia. Karena itu jasa-jasa lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia penting dipahami untuk memperbaiki krisis lingkungan.

Menurut Endang Sukara, jasa-jasa lingkungan tersebut harus dimanfaatkan dengan menjadikan tiga unsur pembangunan menjadi satu, yaitu membangun ekonomi, membangun sosialnya dengan masyarakat dilibatkan dalam semua proses dan juga mendapat keuntungan dampak ekonomi dari sana, dan membangun lingkungan hidup. Kalau salah satunya saja, misalnya lingkungan hidup seperti hanya untuk proteksi-proteksi, maka itu tidak ada maknanya.

Berikut wawancara Faisol Riza dengan Endang Sukara.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah (Pemda) harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa lingkungan harus dijaga. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ingin menyewa lahan hutan yang oleh pemerintah akan disewakan kepada swasta. Itu hanya untuk menjaga lahan hutan agar tidak dirusak. Apakah langkah ini efektif?

Menurut saya kurang efektif. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kita selama bertahun-tahun setelah merdeka hanya berbasis kepada proteksi, proteksi, dan proteksi. Misalnya, membangun cagar alam, mendirikan taman nasional, tapi tidak ada tautannya dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Jadi masih kepada lingkungan hidup semata-mata. Itu tidak bisa juga. Tidak akan efektif. Bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia harus ikut serta. Dalam hal ini ada suatu konsep yang dikembangkan oleh United Nations Educational, Scientic and Cultural Organization (UNESCO) yaitu Man and the Biosphere (MAB). Kebetulan saya menjadi ketua dari program MAB UNESCO untuk Indonesia.

Apa itu program MAB?

Di dalam program itu konsepnya bukan lagi mengembangkan taman nasional, tapi namanya cagar biosfir. Ini sudah diakui oleh 115 negara di dunia dan sekarang sudah direpresentasikan di lebih dari 500 situs. Di dalam konsep cagar biosfir, pertama kita memang harus punya daerah atau kawasan yang dilindungi oleh undang-undang (UU). Mungkin itu sifatnya taman nasional, hutan lindung, cagar alam, atau apapun namanya. Namun itu saja tidak cukup. Kita harus mempunyai kawasan lain yang disebut buffer zone yang harus dibuat di tempat lain. Dalam pembuatan buffer zone pemerintah daerah harus bekerjasama dengan kepala-kepala taman nasional atau pengelola cagar alam, dan sebagainya. Nah di dalam buffer zone itu tidak mustahil kalau Pemda dan rakyatnya membangun kebun raya, misalnya. Tapi kebun raya itu menjadi tempat untuk menyimpan seluruh flora yang pernah diketahui ada di dalam taman nasional terutama flora yang mempunyai ekonomi tinggi.

Apa contohnya?

Misalnya, gaharu, atau bibit durian, atau bibit duku yang bagus dan ada di tempat itu. Jadi tergantung di mana lokasi kawasan yang dilindungi itu berada. Di Siberut, misalnya, saya melihat ada semacam jenis rambutan yang mungkin belum pernah ada orang yang mengetahuinya. Itu enaknya luar biasa. Kemudian di daerah buffer zone itu benih tersebut ditanam dan dibangun kebun raya sebagai pusat konservasi di situ, di luar lahan dari aslinya. Jadi, orang bisa segera melakukan penelitian yang cermat dan dahsyat di sana.

Ini memerlukan satu kemauan pemerintah yang betul-betul punya komitmen terhadap persoalan lingkungan. Apakah Anda melihat pemerintah sekarang mempunyai komitmen terhadap lingkungan dan lebih baik dari pemerintah yang sebelumnya?

Ini pertanyaan yang sulit, tapi saya melihat pemahaman pengetahuan tentang arti pentingnya lingkungan untuk pembangunan ekonomi itu belum ada. Saya lanjutkan tentang cagar biosfir. Ketika kita melakukan penelitian kajian, misalnya, satu jenis pohon filum yang baru dan telah diteliti oleh LIPI kemarin mempunyai senyawa aktif yang bisa dipakai sebagai bahan baku obat-obatan untuk anti kanker, misalnya. Itu pasti akan menjadi bisnis multi milyaran dolar kalau kita mau melakukannya. Untuk anti kolesterol saja seperti Lipitor yang dibuat perusahaan besar di AS beromzet US$ 19 milyar. Jadi jangan main-main. Di kawasan Siberut, selain buah-buahan ada semacam Calamus Draco yang menghasilkan buah merah seperti jenang, rotan. Marketnya luar biasa seperti untuk ke Cina. Maksud saya, kalau itu sudah diteliti lantas manfaatkan segera mungkin dengan membuat perkebunan-perkebunan. Perkebunan yang ada di Indonesia sekarang didominasi oleh tanaman introduksi bukan asli Indonesia, sehingga kompetisi kita juga lemah.

Saya kira persoalan lingkungan bukan hanya persoalan di Indonesia saja. Pemerintah negara besar pun merasa ini juga menjadi tanggung jawab mereka. Dengan pertemuan besar di Bali tahun lalu. Apa bahaya terbesar secara global terhadap negara-negara terutama negara miskin dari kerusakan lingkungan yang akan bisa kita rasakan setiap hari?

Saya kira lingkungan yang rusak mempunyai dampak yang luar biasa besarnya pada kehidupan kita semua. Pertama, kehidupan kita menjadi tak nyaman. Kedua, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh bangsa kita juga menjadi terbatas. Misalnya, dengan kondisi air sungai yang begitu buruknya pasti perusahaan daerah air minum (PDAM) akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengolah air sungai menjadi air minum. Coba kalau sungainya itu jernih.

Di China Barat ada program Bio Carpet Project. Tidak ada satu hari dari seluruh penduduk yang tidak menanam rumput. Walaupun sulit untuk ditanami rumput, mereka ada teknologi khusus. Jadi mereka menanam rumput semuanya. Rumput itu kemudian dikaitkan dengan industri peternakan modern. Selain mereka bisa mengurangi proses erosi dan pelumpuran terhadap sungai Kuning di sana, rumput itu diolah menjadi pakan ternak. Sekarang di Cina yang ikut industri peternakan modern ada 100 juta orang. Bayangkan.

Mengapa China bisa melakukan itu?

Nah itu, komitmen dan juga kepedulian dari pemerintah, termasuk pemahaman dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak paham, tidak jelas dampaknya bagi ekonomi dan nilai sosial mereka maka itu akan sulit. Karena itu sekarang tiga unsur pembangunan harus benar-benar menjadi satu, yaitu dalam membangun ekonomi, harus juga membangun sosialnya dengan masyarakat dilibatkan dalam semua proses dan juga mendapat keuntungan dampak ekonomi dari sana, dan satu lagi harus membangun lingkungan hidup. Kalau salah satunya saja, misalnya lingkungan hidup, seperti tadi disewa hanya untuk proteksi-proteksi, maka itu tidak ada maknanya.

Saya kira kerusakan lingkungan juga sudah sedemikian berat di Indonesia termasuk pembabatan hutan sehingga jutaan hektar sudah gundul. Saya kira mengembalikan itu membutuhkan waktu dan juga terkait kebutuhan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencari lahan mengembangkan bisnis di beberapa sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan hutan. Bagaimana cara untuk mengembalikan lagi hutan yang dahulu sudah gundul itu?

Apapun caranya harus mulai dari sekarang. Dalam hal ini perlu dibuat program-program konkrit yang masyarakat mau ikut berpartisipasi. Salah satu contoh di Kalimantan Barat, di sana banyak sekali sumber buah Tengkawang. Jadi setiap orang yang menikah di Kalimantan Barat wajib menanam 200 pohon Tengkawang. Kalau pohon Tengkawang sudah berusia 25 - 30 tahun boleh ditebang oleh orang itu. Kalau satu pohon itu harganya sekarang US$ 400, berarti 200 pohon senilai US$ 80.000. Pada masa depan, setiap anak usia 25 - 30 tahun di Kalimantan Barat mempunyai simpanan seperti asuransi tanpa premi Rp 720 juta kalau tinggi pohon Tengkawang itu satu meter persegi. Padahal pohon Tengkawang bisa mencapai 3m2 berarti bisa mencapai Rp 2,1 miliar. Masak sih bangsa Indonesia tidak mau begitu. Tentu sebelum Tengkawang itu bisa dipanen di bawahnya bisa ditanam komoditi yang produktif seperti kedelai atau jagung dulu atau kalau lahannya itu milik orang lain, maka hasilnya bisa bagi dua dengan yang punya lahan. Sekarang ujung tombak memang di otonomi daerah, bisa atau tidak menggerakkan hal tersebut. Kalau tidak mampu meyakinkan masyarakat di kabupaten tentang program ini maka di kecamatan atau satu desa dulu. Kalau di satu desa juga tidak mampu untuk meyakinkan masyarakat tentang program ini, maka coba di satu kampung dulu. Jadi di Kalimantan Barat dengan Tengkawang, misalnya. Sedangkan di Sulawesi bisa menanam Eboni dan itu nilainya lebih mahal lagi. Di NTT bisa menanam Cendana yang kita sudah tahu sangat tinggi nilainya. Saya dengan teman-teman LIPI sudah membuat satu-dua hektar di Flores untuk perkebunan Cendana.

Ada dua menteri yang mengurusi soal lingkungan hidup, yaitu menteri negara lingkungan hidup dan menteri kehutanan. Saya kira keduanya yang paling bertanggung jawab. Sejak zaman kemerdekaan, saya merasa hutan bukannya makin baik tapi kok makin tergerus, makin habis. Anggaran pemerintah yang demikian besar bukan untuk melindungi lingkungan hidup tetapi justru malah seperti menghambur-hamburkan uang. Apa pendapat Anda?

Saya melihat justru karena sektoral itu maka kita menjadi sangat terpuruk seperti ini. Pembangunan itu seharusnya dilakukan secara horizontal. Masing-masing departemen, sektor, maupun universitas, lembaga riset, dan komponen bangsa ini semuanya harus berdiri pada posisinya masing-masing untuk bisa memberikan kontribusi. Saya berikan contoh atau ilustrasi yang telah dilakukan Thaksin Shinawatra sewaktu menjadi Perdana Menteri Thailand dengan Ratu Sirikit. Mereka memberikan informasi pada masyarakat global bahwa negaranya ingin menjadi dapur dunia pada 2010. Sejak itu mereka melakukan pendekatan horizontal. Misalnya, menyediakan benih durian walaupun duriannya asal Indonesia sebanyak satu juta benih durian dan dibagikan kepada masyarakat. Dinas pekerjaan umumnya (PU) membuat irigasi, membuat jalan yang bagus. Kemudian pemerintah daerahnya (Pemda) membuat pusat sortasi. Universitas dan departemen pertanian menyediakan benih yang bagus. Hanya dalam waktu empat tahun sejak program itu diluncurkan, mereka menjadi raja durian dunia yang terkenal. Sekarang beras dari Thailand, sayuran dari Thailand, buah-buahan dari Thailand. Begitu merebaknya kehebatan mereka di sektor pertanian. Padahal tanah di Thailand adalah vulkanik, sedangkan tanah yang lebih subur ada di Indonesia, cahaya matahari yang lebih berlimpah itu ada di Indonesia. Jadi kita bisa membangun ekonomi tanpa harus memerlukan modal yang besar. Modalnya hanya sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki. Tapi bukan hanya Departemen Kehutanan atau Lingkungan Hidup, dalam hal ini menteri perdagangan, menteri dalam negeri, para gubernur, dan bupati juga harus ikut campur. Selain itu, universitas dan lembaga riset termasuk LIPI juga harus turut mengisi. Apa yang dikerjakan bangsa ini harusnya pendekatan horizontal karena tidak ada satu departemen atau sektor atau universitas yang bisa mengerti seluruhnya.

Persoalan lingkungan adalah persoalan yang tidak pernah berhenti, menguras tenaga dan menuntut perhatian yang lebih dari persoalan-persoalan lain. Kalau setiap tahun ada sekitar 10 juta hektar hutan dihabisi, maka bisa dibayangkan setiap hari ada ribuan hektar hutan. Kita seperti berlomba dengan kehancuran masa depan. Nah komitmen terhadap lingkungan dimana Indonesia dianggap sebagai jantung dunia hutan tropis turut menjadi perhatian dunia. Apa yang Anda bisa sampaikan?

Kita harus mulai dari sekarang juga. Kita harus menyadari bumi ini hanya satu dan masalah global climate change sudah bersama kita. Kita banyak yang tidak tahu bahwa dulu Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bersatu selama 600 tahun, namun perlahan tapi pasti terendam air sehingga kawasan itu menjadi dangkalan Sunda dan akhirnya terpisah menjadi pulau-pulau itu. Jika pemanasan global dibiarkan terus maka suhu akan terus naik, sehingga dapat dipastikan banyak pulau hilang dan Jakarta juga bakal terendam. Kemana kita harus lari? Padahal daerah kawasan semakin sempit, dan penyakit akan banyak muncul akibat pemanasan global. Malaria akan booming, kita juga akan mengalami TBC yang sangat akut di masa mendatang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali memperbaiki lingkungan sekaligus membangun ekonomi dan sosial yang tangguh, seperti tadi saya ungkapkan yaitu mengembangkan program penghijauan. Apakah bisa atau tidak program penanaman pohon tersebut ditautkan dengan program untuk mensejahterakan bangsa Indonesia? Kalau tidak bisa dengan satu termin masa pemerintahan, maka bisa selama 25 tahun untuk menjadi visi kita jangka panjang. Jadi sekarang segera lakukan penghijauan tapi kita tautkan dengan program sosial yang lebih tangguh dan kesejahteraan ekonomi.

Yang dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan adalah mereka yang bergerak di sektor industri terutama industri yang mencemari lingkungan. Sering menjadi berita dimana-mana bahwa perusahaan multinasional yang melakukan eksplorasi mengabaikan lingkungan. Begitu juga yang mengembangkan sektor pertanian yang memanfaatkan lahan hutan. Apa kira-kira komitmen yang semestinya mereka lakukan agar ekonomi tumbuh tapi lingkungan tidak hancur?

Saya kira kita semua harus sadar ilmu pengetahuan harus menjadi tulang punggung di sana. Saya yakin kalau kita tidak menjual bahan mentah tapi diproses dulu dengan paripurna maka tidak mencemari lingkungan. Misalnya, serpihan kayu dibuat nano material atau nano fiber. Di Kyoto, Jepang, ada dua staf LIPI bekerja di sana untuk serat kayu dibuat nano fiber. Sekarang mereka bisa membuat material baru dan itu sebening kaca, se-elastis plastik, sekuat baja, dan kekuatannya lima atau enam kali lebih kuat dari baja. Dia sudah membuktikan bahwa ternyata komponen itu mempunyai sifat sama dengan LCD. Dia sudah digaet oleh Mitsubishi untuk membuat LCD yang fleksibel. Dalam tiga tahun ke depan kita mungkin akan melihat flexible screen bukan flat screen. Ilmu pengetahuan harus menjadi soko guru. Kita harus berpacu memberikan nuansa yang keras untuk pentingnya ilmu pengetahuan sehingga semua bisa diolah dengan cermat, cerdas, menghilangkan limbah. Selama industri tidak bersandarkan pada science, kita akan selamanya membeli bahan baku pada orang lain. Seperti CPO belum diolah menjadi Betakaroten, obat-obatan yang strategis, dan diberi ikatan-ikatan rangkap sehingga minyaknya menjadi lebih bagus dari minyak apapun di dunia. Nah, itu belum ada. Yang menjadi masalah, justru itu sudah dimulai di Singapura. Untuk bioscience saja, Singapura menganggarkan dana US$ 3,7 milyar setahun. Sedangkan Indonesia mungkin cuma Rp 1-3 trilyun, dan dana itu kalah jauh dibandingkan dana untuk iklan.

Tapi menurut orang, sebanyak-banyaknya orang berkumpul tetap saja yang menang Amerika atau Jepang. Katanya kedua negara tersebut tidak setuju terhadap rumusan komitmen yang ada di Bali beberapa waktu lalu dimana mereka tidak mau mengurangi konsumsi energi. Terhadap mereka harus ada sesuatu yang dilakukan untuk mengingatkan bahwa kerusakan tidak pernah berhenti. Nah apa kira-kira hal itu?

Saya kira kita tidak harus menguras tenaga untuk hal itu karena itu memang urusan politik yang harus dijalankan. Menurut saya, di dunia itu ada tiga kelompok negara. Satu, adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan genetik yang akan menjadi tulang punggung pembangunan masa depan dunia, tapi memiliki ilmu sangat tinggi. Mereka direpresentasikan negara seperti Jepang, AS, Eropa, dan mungkin juga Kanada. Mereka jago-jago dalam ilmu pengetahuan meskipun tidak mempunyai sumber daya alam tapi mereka akan leading. Kedua, negara yang tidak mempunyai sumber daya alam atau kekayaan alamnya kurang dan SDM juga rendah. Ini mungkin seperti di negara-negara Afrika tropis. Sedangkan ketiga, seperti bangsa ini yang luar biasa kekayaan dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam berlimpah termasuk juga sumber daya genetik, tapi ilmu kita rendah. Kalau kita bisa berangkat dari sekarang dan berniat untuk membangun SDM yang handal, maka SDM yang sekolah di luar negeri disuruh kembali lagi seperti di Pakistan. Dia berani menggaji empat kali lebih besar gaji menterinya bagi seorang scientist yang mau pulang ke Pakistan. Jika meniru itu maka Indonesia akan maju. Karena itu Indonesia akan didongkrak ke atas menjadi negara yang kaya sumber daya alam tapi juga mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni. Jadi apakah sekarang kita bisa atau tidak memberikan apresiasi pada scientist, pada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di Indonesia? Kalau gaji dan anggarannya disamakan dengan anggaran kecamatan dan sistem pengelolaannya disamakan maka akan susah. Tapi kalau dia disuruh bekerja di pusat penelitian atau riset dan mendapat uang memadai dan ada audit penggunaan uang tersebut dan yang dihasilkannya maka itu mungkin menarik.

Jangan-jangan kita bekerja terus untuk memperbaiki lingkungan hidup tapi sebenarnya juga bekerja untuk Amerika yang menyedot, menguras dan menghancurkan lingkungan hidup.

Saya tidak berkata begitu karena bisa atau tidak kita untuk pandai-pandai membawa diri karena ada mutual agreement dan sebagainya. Itu juga sudah diatur dalam konvensi-konvensi yang jelas. Jadi itu harus dilaksanakan sesuai kepentingan kita dan kalau menjadi delegasi RI kemanapun juga, kita harus dibekali itu sehingga kita juga membawa nama bangsa ini. Kadang-kadang kita datang sebagai delegasi RI juga lonely, apa benar keputusan yang diambil itu? Sekarang kita juga duduk di komisi bio ethics international di bawah panji UNESCO atau cagar biosfir seperti tadi, lalu bagaimana komitmen kita terhadap itu? Kita sudah mendeklarasikan ada enam cagar biosfir tapi satupun belum ada yang dikelola mempunyai buffer zone transisi, belum ada pemerintah daerah yang membantu. Jadi yang ditugasi hanya kepala taman nasional yang hanya melindungi kawasan yang dilindungi UU tapi manfaatnya belum jelas. Menurut saya, sekarang ini waktunya bagi kita dan tidak usah menunggu-nunggu lagi untuk memperbaiki lingkungan hidup, membangun ekonomi, melibatkan masyarakat. Juga industri yang mengambil bahan-bahan baku harus mengolah dengan paripurna, olah dengan menggunakan ilmu modern sehingga tidak merusak lingkungan.

“We must alert and organise the world’s people to pressure world leaders to take specific steps to solve the two root causes of our environmental crises - exploding population growth and wasteful consumption of irreplaceable resources. Overconsumption and overpopulation underlie every environmental problem we face today.”

Jacques-Yves Cousteau

Populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Kalau populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya adalah populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah.

Antara 1960 dan 1999, populasi bumi berlipat ganda dari 3 milyar menjadi 6 milyar orang. Pada tahun 2000 populasi sudah menjadi 6.1 milyar. PBB memprediksi bahwa populasi dunia pada tahun 2050 akan mencapai antara 7.9 milyar sampai 10.9 milyar, tergantung ada apa yang kita lakukan sekarang. Dapatkah anda bayangkan berapa banyak bahan pangan, lahan untuk pertanian, lahan untuk perumahan, dan barang konsumsi lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk yang begitu banyak?

Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan makanan pun meningkat padahal lahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, maka hutan pun mulai dibabat habis untuk menambah jumlah lahan pertanian yang ujungnya juga makanan untuk manusia. Konversi hutan menjadi tanah pertanian bisa menyebabkan erosi. Selain itu bahan kimia yang dipakai sebagai pupuk juga menurunkan tingkat kesuburan tanah. Dengan adanya pembabatan hutan dan erosi, maka kemampuan tanah untuk menyerap air pun berkurang sehingga menambah resiko dan tingkat bahaya banjir.

Perkembangan urbanisasi di Indonesia perlu dicermati karena dengan adanya urbanisasi ini, kecepatan pertumbuhan perkotaan dan pedesaan menjadi semakin tinggi. Pada tahun 1990, persentase penduduk perkotaan baru mencapai 31 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2000 angka tersebut berubah menjadi 42 persen. Diperkirakan pada tahun 2025 keadaan akan terbalik dimana 57 persen penduduk adalah perkotaan, dan 43 persen sisanya adalah rakyat yang tinggal di pedesaan. Dengan adanya sentralisasi pertumbuhan dan penduduk, maka polusi pun semakin terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga udara pun semakin kotor dan tidak layak.

Kota-kota besar terutama Jakarta adalah sasaran dari pencari kerja dari pedesaan dimana dengan adanya modernisasi teknologi, rakyat pedesaan selalu dibombardir dengan kehidupan serba wah yang ada di kota besar sehingga semakin mendorong mereka meninggalkan kampungnya. Secara statistik, pada tahun 1961 Jakarta berpenduduk 2,9 juta jiwa dan melonjak menjadi 4,55 juta jiwa 10 tahun kemudian. Pada tahun 1980 bertambah menjadi 6,50 juta jiwa dan melonjak lagi menjadi 8,22 juta jiwa pada tahun 1990. Yang menarik, dalam 10 tahun antara 1990-2000 lalu, penduduk Jakarta hanya bertambah 125.373 jiwa sehingga menjadi 8,38 juta jiwa. Data tahun 2007 menyebutkan Jakarta memiliki jumlah penduduk 8,6 juta jiwa, tetapi diperkirakan rata-rata penduduk yang pergi ke Jakarta di siang hari adalah 6 hingga 7 juta orang atau hampir mendekati jumlah total penduduk Jakarta. Hal ini juga disebabkan karena lahan perumahan yang semakin sempit dan mahal di Jakarta sehingga banyak orang, walaupun bekerja di Jakarta, tinggal di daerah Jabotabek yang mengharuskan mereka menjadi komuter.

Pada akhirnya, pertumbuhan populasi yang tinggi akan mengakibatkan lingkaran setan yang tidak pernah habis. Populasi tinggi yang tidak dibarengi dengan lahan pangan dan energi yang cukup akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara supply dan demand yang bisa menyebabkan harga menjadi mahal sehingga seperti yang sedang terjadi sekarang, inflasi semakin tinggi, harga bahan makanan semakin tinggi sehingga kemiskinan pun semakin banyak. Semakin menurunnya konsumsi masyarakat akan menyebabkan perusahaan merugi dan mem-PHK karyawannya sebagai langkah efisiensi, sehingga semakin banyak lagi kemiskinan.

Jadi, kita mudah saja bilang, kapan negara kita bisa swasembada? Apa bisa kalau masih mau punya banyak anak? Bagaimana dengan masa depan anak cucu kita kalau lahan sudah tidak tersedia, tanah rusak akibat bahan kimia, air tanah tercemar dan bahkan habis sehingga tidak bisa disedot lagi? Bagaimana kita mau menghemat makanan dan air kalau populasi terus berkembang gila-gilaan?

Populasi seperti hal yang besar dan politis yang diomongkan banyak orang. Tetapi hal ini juga merupakan hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Seperti yang telah kita lakukan dahulu dan berhasil, kita bisa Ikut program Keluarga Berencana (KB) atau paling tidak memiliki rencana KB sebagai komposisi keluarga yang ideal. Kalau tidak mau pusing soal KB, paling tidak pakai kondom dan jika anda malu untuk beli kondom di tempat publik maka sekarang sudah bisa beli lewat internet melalui kondomku.com sehingga tidak perlu malu lagi untuk membeli di toko.

Krisis pangan sudah dimulai di seluruh dunia. Harga semakin melejit dan pada akhirnya bukan karena kita tidak mampu membeli makanan, tetapi apakah makanan itu bisa tersedia. Kalau bukan kita yang bertindak dari sekarang, masa depan anak dan cucu kita bisa benar-benar hancur sehingga kita yang berpesta pora pada saat ini baru akan merasakan akibatnya nanti.

Program kemitraan lingkungan antara swasta dengan masyarakat makin mendapat tempat. Program ini melibatkan swasta, yayasan atau perusahaan dalam konservasi sumber daya alam.

Di tengah gempita UNCCC, program kemitraan tersebut menyeruak. Adalah Medco Foundation (MF) yang berusaha menjalin hubungan baik dengan alam. MF bekerjasama dengan Conservation International (CI) melontarkan program pelestarian lingkungan dalam tajuk naturepreneurship.

“Akan dikembangkan program penanaman 1 juta hektare di Papua. Itu salah satu contoh. Yang telah kami lakukan antara lain menamam 50 ribu pohon eukaliptus di Merauke,” kata Chairman MF, Arifin Panigoro usai menyaksikan menandatanganan MoU antara MF dan CI di Seminyak, Kuta, Bali, Sabtu (8/12/2007).

Kerjasama kedua belah pihak saling mendukung. MF sebagai pelaku utama, sementara CI mendukung secara teknis dan pengawasan di lapangan.

“Ada proses belajar bagi rekan-rekan di Medco Foundation,” tambah salah satu pengusaha nasional tersebut.

Sebelumnya MF telah mengembangkan pusat pembibitan di Gombong, Jawa Tengah. Produktifitas pembibitan mencapai 1,2 juta per tahun dengan variasi tanaman Akasia, Jati, Mahoni, Sengon, Durian, Kayu Latin dan Manglid.

Selain itu juga mengembangkan padi organik yang tak memerlukan jumlah air berlebihan. Alhasil dapat mengurangi gas metana yang membahayakan iklim.

Turut menyaksikan dalam penandatanganan itu Gubernur Papua Barnabas Suebu, President CI Russell Mittlermeier, dan Dewan Pembina MF Yani Panigoro.

Tanggung jawab atas keseimbangan tatanan ciptaan Tuhan merupakan unsur essensial iman. Dalam pesan Hari Perdamaian Sedunia, 1 Januari 1990, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diterima kalau merusak tatanan alam yang berkelanjutan.

Mengapa harus dilakukan?

Pemanasan global menjadi tanggung jawab kita semua bukan saja untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang yang akan menjadi penerus kehidupan ini. Kita sebagai bagian dari warga negara dunia mengambil peran dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, perubahan cuaca serta pemanasan dunia dalam satu gerakan berkelanjutan.

Bagaimana caranya?

Mari, ubah perilaku (habitus) lama kita yang cenderung tak acuh dan malah secara sadar atau tidak merusak lingkungan hidup, menjadi perilaku baru (habitus baru) yang memperhatikan dan mencintai lingkungan dengan senantiasa menjadikan lingkungan yang sehat dan seimbang.

Bagaimana saya dapat memulainya??

Mari kita lihat perilaku kita:

• Boros listrik dan air
• Membiarkan alat-alat elektronik terus menyala seperti TV, AC, DVD, MP3/ MP4 Player, computer, music stereo, video games, mesin cuci
• Malas jalan kaki atau bersepedam lebih suka berkendaraan bermotor atau mobil walaupun untuk perjalanan yang dekat
• Tidak memperdulikan penghijauan walaupun di pekarangan sendiri
• Lebih suka berbelanja dengan menggunakan tas plastik

Jika Anda memiliki perilaku seperti di atas, anda telah menjadi penyumbang terjadinya pemanasan global

Tahukah Anda beberapa akibat dari pemanasan global?

• Musim kemarau panjang dan musim hujan terlalu singkat? Gagal panen, krisis pangan dan harga makanan melonjak mahal
• Permukaan air laur naik 9-96 cm menyebabkan garis pantai bergeser, penduduk Indonesia di pesisir pantai terancam mengungsi
• Sumberkebutuhan air tawar sepertiga penduduk dunia kering pada tahun 2100
• Suhu air laut yang panas membuat terumbu karang menjadi putih dan mati, termasuk berbagai jenis ikan karang yang menjadi sumber makanan manusia
• Kekeringan dan kebakaran hutan di hutan tropis Indonesia kian tinggi. Bagaimana dengan habitat binatang yang hidup di dalamnya. Atau kita manusia?
• Sekurangnya 150.000 jiwa tewas setiap tahunnya akibat pemanasan global (sumber: WHO, UNEP, World Meteorology Council)

Mulailah dari anda sendiri, keluarga sendiri:

1. Cintai badan dan lingkungan anda. Mari mulai kembali tradisi jalan kaki dan bersepeda untuk perjalanan dekat anda. Gunakan motor dan mobil sebijak mungkin. Selain sehat anda juga akan mengurangi karbondioksida.
2. Tanamlah pohon. Lebih seru lagi anda lakukan secara berkala baik secara pribadi maupun bersama sahabat, kelompok dan menjadi gerakan masyarakat. Bayangkan 1 pohon saja bisa menghisap 1 ton karbondioksida sepanjang hidupnya
3. Hindari membeli produk dengan bungkus berlapis-lapis. Jika berbelanja bawalah keranjang belanja sendiri. Hindari sampah plastik sebisa mungkin. Setiap kali anda mengurangi 10% sampah saja, anda sudah mengurangi 600 kg karbondioksida.
4. Memilih teknologi dengan energi sedikit namun tetap nyaman. Gunakan lampu hemat energi untuk mengurangi kebocoran energi yang tidak perlu
5. Matikan alat elektronik ketika sedang tidak digunakan. Anda akan menghemat beribu-ribu kg karbondioksida per tahun
6. Gunakan air sehemat mungkin.

Mulailah saat ini, sekarang ini juga dan jadilah bagian dari perubahan, supaya bumi menjadi lebih baik

Para menteri lingkungan dari seluruh dunia bergabung dalam konferensi PBB mengenai perubahan iklim di Bali yang berusaha menetapkan pedoman bagi usaha mengatasi pemanasan global setelah lewat tahun 2012.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon berbicara dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi di Bali itu hari ini dan dia mendesak para menteri tadi untuk menetapkan batas waktu tahun 2009 untuk merundingkan perjanjian baru mengenai perubahan iklim.

Kata Sekjen Ban Ki-Moon, sekarang waktunya untuk bertindak, selanjutnya dia berkata, generasi masa depan mengandalkan mereka agar mencapai persetujuan. Dia mengatakan kepada para menteri lingkungan dari kira-kira 120 negara bahwa ancaman pemanasan global merupakan tantangan moral generasi mereka.

Juga hari ini, Perdana Menteri Australia yang baru, Kevin Rudd menyerahkan dokumen kepada Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon yang berisi ratifikasi perjanjian perubahan iklim Protokol Kyoto tahun 1997.

Perdana Menteri Rudd menandatangani protokol itu pekan lalu, dengan demikian Amerika adalah satu-satunya negara yang belum menandatanganinya.
 

Melakukan yang terbaik pada hari ini akan membawa anda ketempat terbaik di masa depan. Demikian ungkapan bijak Oprah Winfrey, pembawa acara termasyur. Gagasan Winfrey setidaknya membuka mata kita untuk bisa melihat ’warisan’ generasi terdahulu yang boleh dinikmati generasinya saat ini. Seperti bencana demi bencana yang mengalir tiada hentinya beberapa tahun terakhir. Disisi lain, statemen Winfrey dapat menjadi catatan refleksi untuk generasi saat ini yang diberi kesempatan melanjutkan warisan pendahulunya atas kondisi lingkungan dewasa ini.

Bencana banjir yang melanda sejumlah tempat di tanah air seperti wilayah Sambas dan Mempawah di bumi Kalimantan Barat dalam beberapa waktu lalu misalnya, kemudian terakhir banjir pula melanda beberapa wilayah Ambawang dan sekitarnya adalah satu dari sekian banyak bencana alam yang selama ini kerap kali menghiasi wajah bumi ini. Tidak hanya itu, pencemaran air karena penggunaan mercuri (air raksa) tidak pada tempatnya yang dilakukan secara serampangan, kabut asap dan kemarau yang berkepanjangan juga turut mewarnai perjalanan kondisi lingkungan kita dari hari kehari di bumi Khatulistiwa ini khususnya. Perdebatan wacana seputar bencana sebagaimana dimaksud, pun kerap kali dimunculkan dalam berbagai media. Bahkan beberapa waktu terakhir, isu mengenai pro-kontra pembukaan kebun kelapa sawit masih terus mengalir tiada ujung.

Saat terjadi kondisi memprihatinkan tersebut, pernahkah kita berpikir untuk mencari solusi sehingga kedepan kemungkinan terburuk sebagai ekses dari kondisi diatas dapat dikurangi? Ataukah kita tetap diam diri, dengan tetap berkomitmen dengan ego kita untuk serta menyumbangkan derma untuk meringankan beban (membantu) saudara-saudari kita, tanpa disertai upaya real (tindakan nyata) untuk menghentikan/mencegah permasalahan lingkungan yang pernah maupun akan terjadi? Dan ataukah perlu diselamatkan?

Bila kita merasa perlu, maka tentunya tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. ”Mulailah saat ini, Mulai dari hal yang kecil dan Mulailah dari diri sendiri”, demikian pesan AA Gym melalui rumus 3Mnya. Bukankah sesungguhnya upaya menjaga keutuhan lingkungan untuk tetap lestari telah diserahkan kepada kita sebagai makhluk ciptaanNya? Maka tanggungjawab kita sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga keberlangsungannya patut dipertanyakan. Mari kita refleksikan, sudahkah kita yang mengakui peduli terhadap lingkungan membuat hal nyata ”penyelematan” lingkungan?

Tentunya kita juga masih ingat, bagaimana akibat yang ditimbulkan sejumlah bencana yang ada akhir-akhir ini terjadi. Karena banjir, banyak rumah warga dan bahkan fasilitas umum tergenang dan tidak dapat melangsungkan aktivitas. Seperti banjir yang melanda di daerah sektar Sambas, dan di Jakarta beberapa waktu lalu. Karena pennggunaan air raksa (merkuri) yang kurang bijaksana melalui aktivitas pertambangan emas, kebutuhan sumber air bersih untuk MCK jadi terbatas. Bahkan penyakit kulit pun turut menyertai sebagai akibat pengaruh senyawa jenis ini seperti yang terjadi pada kasus mina mata dan lainnya.

Demikian pula akibat kabut asap yang setiap tahunnya sejak 1997 selalu muncul hingga kini. Karena kabut asap beberapa waktu lalu, berbagai aktivitas jadi terganggu. Sekolah diliburkan, arus transportasi seperti bandara penerbangan terkendala, penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA) pun meningkat diderita warga. Bahkan karena kabut asap, peladang berpindah (petani tradisional) yang dikenal dengan kaerifan lokalnya melakukan pembukaan lahan pertanian sejak dahulu kala selalu menerima getahnya, justeru selalu dikambinghitamkan. Padahal harus diakui pula, bahwa maraknya kabut asap yang berawal sekitar tahun 1997 sebagian besar bersumber dari pembakaran lahan skala besar sebagai akibat dari adanya pembukaan lahan perkebunan (sawit, HPH dan sejenisnya). Lihat saja awal Maret lalu misalnya, kabut asap muncul lagi meski tidak berlarut, padahal bukan musim pembukaan lahan bagi peladang berpindah, tapi sebaliknya musim panen.

Hal sama juga terjadi pada tataran kebijakan pengembangan perkebunan sawit yang masih menuai pro-kontra, namun tetap ”dipaksakan” oleh pemegang/pembuat kebijakan (decesion maker). Dengan demikian, asas kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dinegara republik ini jadi seakan terabaikan. Padahal konon, bukankah mereka refresentasi dari rakyat?

Tidak sedikit persoalan sebagai akibat negatif dari perkebunan jenis ini boleh dinikmati warga. Ketidakadilan muncul, perampasan hak dan tanah rakyat mengemuka. Hutan dengan sumber keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya telah mengalami degradasi, sementara sumber air jernih turut tercemari (misal Kasus Manis Mata, Ketapang, sungai kapuas dan sekitarnya di Kalbar ). Sebagai respon kesadaran atas kondisi seperti ini, maka tidak heran bila akhirnya warga (masyarakat adat) dibeberapa daerah seperti informasi data yang dihimpun beberapa lembaga sosial (NGO), menyatakan menolak atas ekspansi sawit didaerahnya.

Meski sering pula terdengar alasan klasik dari berbagai kalangan yang mengkleim diri sebagai pengamat bahwa kesalahan bukan pada tanaman sawitnya, namun pada pengelolaannya. Statemen ini memang telah biasa muncul, namun pertanyaannya; bila memang permasalahannya pada sistem manajemennya yang perlu diperbaiki, kenapa hingga kini persoalan tersebut terus berlanjut dan dialami? Pertanyaan ini patut kita refleksikan, bila di cermati lebih jauh, maka permasalahannya memang sangat logis terletak pada sistem manajemennya, yakni manajemen yang sengaja dikondisikan pihak yang berkompeten baik investor maupun pihak pemerintah sebagai pihak pemberi ijin. Disamping itu, satu alasan yang menguat berdasarkan pengamatan penulis disaat pihak pemerintah bersama investor bersikeras mempertahankan perkebunan sawit di beberapa daerah, karena harus diakui sawit sangat menggiurkan. Sawit sangat menjanjikan dan menguntungkan, khususnya bagi investor dan pemerintah daerah setempat. Karenanya tergiur keuntungan, maka tidak heran muncul manajemen yang menguntungkan secara sepihak. Sementara masyarakat, hanya bisa pekerja upahan dinegerinya sendiri dan gigit jari seakan ditakdirkan. Seperti halnya kasus sawit yang kini mencuat saat ini yang dialami warga Sebunga dan beberapa wilayah di kabupaten Sambas.

Alasan yang selalu logis kerap kali seringkali diimingi oleh pihak perusahaan misalnya bagaimana dengan kehadiran kebun sawit, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu dapat mensejahterakan rakyat, serta pembangunan infrastruktur (sarana jalan) dapat terbuka lebar. Sementara dampak dari sisi negatifnya tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat. Ini merupakan kesalahan fatal yang semestinya terpikirkan sebelum melakukan ekspansi. Namun kenyataannya masyarakat tidak pernah dididik untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan dari sisi negatifnya.

Semestinya apa yang disampaikan tidak diterima mentah-mentah, namun perlu dipahami bersama dimana tentu saja tidak semua apa yang disampakan itu benar. Sangat jelas misalnya, dengan adanya bentuk usaha apapun tentu membutuhkan tenaga. Karena kalau tidak, maka usaha tersebut tidak akan jalan (berlanjut). Termasuk perkebunan sawit. Mengenai kesejahteraan, tentu saja sangat relatif ukurannya. Dalam jangka pendek mungkin saja benar adanya, dapat memberikan kesejahteraan bagi petani. Disamping itu dampak hal demikian juga mendidik masyarakat berpikir instan. Namun pantas dipertanyakan, siapa yang bisa memberikan jaminan dengan membuka perkebunan sawit warga masyarakat dilingkungan setempat bisa sejahtera bagi setiap generasi? Untuk pembangunan infrastruktur, juga bukan alasan yang mendasar sehingga dapat dikatakan membenarkan (melegalkan) dibukanya perkebunan sawit, terutama bagi warga kampung yang menginginkan agar lingkungan mereka tetep terjaga. Karena sesungguhnya adalah menjadi kewajiban pemerintahlah untuk mengupayakan pembangunan bagi warganya termasuk sarana infrastruktur jalan tanpa harus ”merampas” kekayaan SDA yang ada. Dan menjadi hak warga untuk terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebagai warga negara seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk pengadaan sarana infrastruktur lainnya.

Melihat kondisi lingkungan dengan berbagai gejala dan akibat yang menyertainya, maka semestinya upaya reflektif dan rekonsiliasi bagi lingkungan perlu terus dilakukan. Gerakan penyadaran dan penyelamatan atas lingkungan hidup hendaknya tidak hanya disandarkan pada lembaga sosial (NGO, masyarakat adat, mahasiswa dan sejenisnya) maupun masyarakat sebagai kontrol, namun pihak eksekutif maupun legislatif seharusnya memulai menjadi inisiator dalam meletakkan fondasi kebijakan secara bijaksana untuk lingkungan dan warganya. Disampaing itu, semestinya aspirasi mengenai lingkungan yang disuarakan tidak membuat berbagai pihak menjadi alergi untuk meresponnya.

Upaya perumusan kebijakan dengan mendasarkan kepentingan warga banyak diatas kepentingan perorangan tanpa mengesampingkan aspirasi rakyat yang berkembang akan menjadi lebih baik dalam mewujudkan upaya penegakan dan penyelamatan lingkungan kita mulai hari ini. Dimana, bukan hanya warga masyarakat yang aktif merangkul berbagai pihak, namun pihak eksekutif, legslatif serta kalangan elit pun semestinya dapat berbuat lebih, dalam kerangka menggalang dukungan bersama untuk penyelamatan lingkungan. Bila tidak bisa dilakukan, maka ungkapan isnpiratif Winfrey akan tetap menjadi impian semu yang tidak akan pernah terwujud.