KEPALA adat suku Dayak Punan, Satuk dari pedalaman Kecamatan Tabang, dan 12 kepala adat suku Dayak di sepanjang Sungai Atan di Muara Ancalong, Kabupaten Kutai, sebenarnya jarang sekali ke kota apalagi hanya untuk mengadukan nasib.
MENGGERET
LOG - IST
Terakhir, suku mereka ke kota ketika mengantarkan “upeti” untuk pesta rakyat tujuh hari tujuh malam Erau di kota raja Tenggarong, jauh sebelum republik ini berdiri. Mereka berangkat dengan bangga. Karena upeti yang mereka bawa, antara lain berupa macam-macam hasil pertanian dan buruan, bukan saja menunjukkan loyalitas masyarakat terhadap raja, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa mereka selama ini hidup “cukup” dari hasil bumi dan hutan.
Upeti bagi mereka lebih sebagai ungkapan terima kasih terhadap penguasa yang mampu menjadi pengayom, sehingga mereka bisa menanam dan memetik hasil bumi dan hutan. Mereka terbiasa tegar walaupun harus menjalani hidup di alam rimba yang keras dan penuh bahaya. Karena itu mereka lebih senang mencari rotan, memanjat tanyut (pohon madu), berladang, atau berburu binatang di hutan, daripada harus mengadukan nasib, yang mereka anggap memalukan diri sendiri.
“Tapi kami sudah tak tahan lagi, Pak. Hampir semua yang kami akan lakukan dilarang. Padahal kami hidup di tanah adat milik kami sendiri, tanah yang sejak ratusan tahun lalu diwariskan oleh nenek moyang kami,” keluh Satuk di kediaman resmi Gubernur Kaltim H Suwarna AF di Lamin Etam Samarinda, belum lama ini.
Bagaimana tidak, sambung Satuk dan ketua-ketua suku lainnya, mau menebang kayu sekadar untuk membangun pondok dilarang. Hendak membuka ladang harus izin camat. Apalagi ambil sarang burung di goa-goa, harus siap berhadapan dengan aparat keamanan. Sebab salah-salah bisa dituduh mencuri dengan risiko dijebloskan ke sel Polsek.
Tapi pada saat yang sama mereka menyaksikan begitu mudahnya para cukong menebangi batang-batang pohon di hutan dalam wilayah adat milik mereka di Sungai Atan, kemudian merakitnya ke hilir, serta sejumlah paktar (pemegang izin pengelolaan goa sarang burung) dengan pongah memetik sarang walet di goa-goa peninggalan moyang mereka.
Hampir setiap pekan speedboat dan longboat hilir mudik membawa sarang-sarang itu ke kota, di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. “Kalau semua tidak boleh lantas kami harus makan apa?” keluh Satuk lagi didampingi belasan warga Punan lainnya, termasuk Kades Muara Belinau, Gawuk dan Kades Muara Salung, Ebarong. Inilah potret kegelisahan masyarakat Tabang, yang sebenarnya juga dialami oleh sebagian besar masyarakat pedalaman di Kaltim.
Selama puluhan tahun mereka mengalami sesuatu yang sama: tekanan demi tekanan akibat kebijakan politik dan keserakahan satu-dua kelompok dan golongan, yang secara perlahan membelenggu hak-hak masyarakat adat bahkan tak jarang merampasnya.
Dalam diri mereka kini yang tersisa hanyalah keputusasaan dan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Ketika menebang kayu pun sudah tak boleh lagi, ketika ladang dan kebun digusur paksa, ketika sarang burung, gaharu, dan rotan habis dikuasai oleh segelintir orang di kota, dan ketika semua jalan dirasakan sudah buntu, maka hanya dua pilihan bagi mereka : meminta atau memaksa.
Jika dengan meminta masih tidak bisa, maka bukan tak mungkin mereka menggunakan jalan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diyakini sebagai haknya. Hak atas tanah, hak atas hutan, dan hasil hutan ikutan, serta hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dan itulah yang saat ini mereka lakukan.
Sebanyak 12 kepala adat Dayak se-Sungai Atan sepakat menjatuhkan sanksi adat terhadap sembilan pemegang HPH/HPHTI yang mereka nilai telah mengakibatkan kerusakan hutan di wilayah adat di Sungai Atan. Para pemegang HPH itu diharuskan membayar US$ 2/m3 sejak tahun pertama produksi.
“Apabila ini tidak dipenuhi, maka segala risiko yang terjadi akan ditanggung sendiri oleh perusahaan,” ancam mereka dalam surat tertulis yang ditandatangani 12 kepala adat. Para HPH/HPHTI itu adalah PT Sumber Mas Timber, PT Oceanias Timber Prodak, PT Inhutani I, PT Melapi Timber, PT Mugi Triman, PT Samarinda Harapan, PT Mutiara Kalja Permai, PT Mulia Permata, dan PT Rimba Karya Raya Pratama.
***
BATANG Arung, Kepala Adat Long Nyelong mengatakan, kehadiran HPH sebagai biang kehancuran hutan dan tanah adat suku pedalaman. Oleh karena itu mereka harus bertanggung jawab. Apalagi kehadiran mereka selama ini tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat bukan hanya makin terpinggirkan dalam segala hal, bahkan sekadar untuk mencari kebutuhan hidup dari hutan pun kini sudah tidak bisa. Karena hutan di wilayah adat mereka makin tahun makin bertambah rusak, akibat eksploitasi hutan oleh HPH yang tak mempedulikan aspek kelestarian.
“Dulu, kami masih bisa hidup dari kekayaan hutan. Tapi kini, setelah tak ada lagi rotan, damar, kayu madu, tengkawang, gaharu, daun biru, kayu saloq, buah-buahan, dan obat-obatan dari daun dan akar, habislah kekayaan dan sandaran kami,” kata Batang Arung.
Batang Arung adalah satu di antara 12 kepala adat Sungai Atan yang sepakat menjatuhkan sanksi kepada para pemegang HPH itu. Sebelas kepala adat lainnya adalah, Mensea (Kepala Adat Long Bentuk), Liu Bilung (Long Pejeng), Belawing Lenjau (Long Lees), Arang Enjau (Rantau Sentosa), Pebit (Mekar Baru), Tadja Uluy (BPPLH Wilayah Tanah Adat Dayak), Lea Lung (Long Tesak), Pelirung Usat (Tanjung Manis), dan Merang Lahang (Gemar Baru). Sebagian warga pedalaman lain kini bahkan telah berani melakukan tindakan yang cenderung memaksakan kehendaknya, dengan jalan menduduki basecamp HPH/HPHTI, menyandera alat-alat berat, bahkan membakarnya.
“Perusahaan-perusahaan yang datang ke kampung kami seperti pencuri. Mereka tidak bilang-bilang dengan kami orang kampung. Dan hanya bermodal surat izin dari menteri, mereka gusur lahan perladangan dan hutan sekitar yang sejak turun-temurun menjadi tumpuan hidup kami,” tandas Liwang Tangga, tokoh masyarakat Dayak di Kayan Mentarang, Kabupaten Bulungan.
Bagi para pemegang HPH, tindakan masyarakat setempat amatlah merugikan dan mengkhawatirkan. Tidak sedikit pengusaha, menurut Didik Prasetyo dari APHI Kaltim, yang kemudian mengabulkan permintaan mereka sebab diancam dan membahayakan kelangsungan usahanya. Tapi tuntutan lain ternyata masih bermunculan dengan menggunakan jalan yang sama, bahkan dengan melakukan pembakaran alat berat dan basecamp perusahaan.
Konflik-konflik ini telah membuat situasi usaha bidang kehutanan yang berkembang saat ini, berada dalam kondisi krisis. Para pemegang HPH/HPHTI merasa sangat terganggu oleh berbagai tuntutan tersebut, di antaranya tentang tanah adat, denda atas sesuatu yang mereka anggap pelecehan/pelanggaran hukum adat, dan perusakan kualitas sumber daya hutan dan lingkungan, yang tidak ada kepastian hukumnya.
Sejumlah kasus penyanderaan alat berat dan beragam tuntutan masyarakat adat di Tanjung Isuy, Tabang, Sungai Atan, Long Bagun, Muara Lawa, dan Sekatak Buji belakangan ini adalah contoh kasus yang memprihatinkan. Sayangnya, menurut Didik yang juga Kasubdiv Operasi Logging PT SLJ ini, para pengusaha terkesan dibiarkan sendiri dalam upaya penyelesaian dengan masyarakat.
Pihak-pihak terkait bukannya melihat persoalan tersebut dari sisi hukum formal yang berlaku, tapi lebih memilih aman dengan berpihak kepada masyarakat. Padahal para investor mendapatkan seluruh izin usaha secara legal. Mereka mendapatkan rekomendasi dari pemda, keputusan dari pemerintah dan telah pula memenuhi semua ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku, termasuk membayar kemungkinan ganti rugi. Tetapi masyarakat tidak mau tahu, dan cenderung lebih mudah berhadapan langsung dengan perusahaan.
Sikap masyarakat barangkali dipicu karena merasa keberadaan HPH/HPHTI tidak memberikan manfaat (multiefek) yang cukup. Bahkan tidak jarang memang tanah adat dan lembo milik mereka ikut tergusur paksa. Karena itu, para pemegang HPH/HPHTI pun harus introspeksi dengan berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat setempat. Solusi terbaik adalah memberikan hutan kemasyarakatan, tapi jangan hanya dalam gagasan saja. APHI harus segera mewujudkannya, karena masyarakat bisa tidak sabar yang akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara-cara pemaksaan kehendak.
Di era reformasi dan era otonomi daerah, menyusul berlakunya UU No 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah serta UU No 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, keluhan-keluhan dan suara-suara yang dulu hanya terdengar lirih, kini terdengar keras dan semakin keras. Masyarakat awam seperti Satuk, Panariq, Liwang Tangga, dan warga pedalaman lainnya tidaklah mengerti apa itu otonomi.
Mereka juga tidak paham dengan ungkapan-ungkapan eufemisme yang banyak digunakan oleh pemerintah seperti pelepasan kawasan, kuasa pertambangan, kontrak karya, dan lain-lainnya. Yang mereka tahu bahwa tanah dan kebun mereka telah digusur. Mereka tidak boleh lagi menebang kayu, kendati hanya untuk memperbaiki lamin, karena kawasan hutan yang berada di sekitar kampung mereka telah dikuasai oleh perusahaan untuk dijadikan kebun sawit. Kawasan hutan lainnya juga demikian, sudah dikuasai oleh perusahaan yang entah apa tujuannya.
Mereka kini hanya bisa memendam kesedihan yang amat sangat, ketika menyaksikan kawasan yang dulu lebat oleh tegakan meranti itu tiba-tiba telah berubah jadi padang gundul, terbabat oleh cepatnya gerak chainsaw dan bopongan skider. Tinggallah lahan dan tanggul-tanggul saja, tak juga ada ditanam sawit! Begitulah, masuknya banyak pemodal ke Kaltim dipandang oleh sebagian dari mereka justru membawa kesengsaraan dan menimbulkan ketidakadilan.
Kendati sudah banyak puluhan perusahaan HPH berdiri - sebelumnya bahkan sempat beroperasi 107 HPH, belasan perusahaan tambang batubara, puluhan perusahaan perkebunan sawit, puluhan pemegang paktar sarang burung, ada perusahaan emas, dan lain-lain perusahaan di bidang migas, tapi apa yang mereka dapat?
Kehidupan mereka ternyata tidak menjadi lebih baik apalagi makmur. Justru kerusakan lingkungan terus terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Bagaimana bisa mengendalikan kalau oknum-oknum pejabat yang berwenang di dalamnya terima sogokan, terlebih sejak awal memang sudah diwarnai korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
Tidak berlebihan kalau Gubernur Suwarna AF mengatakan mereka termasuk kelompok warga yang belum “merdeka”. Penjelajahannya ke desa-desa di pedalaman dan perbatasan, yang selama puluhan tahun tidak pernah dikunjungi oleh pejabat, seperti mengingatkan kepada kita semua bahwa kebijakan-kebijakan yang telah kita terapkan selama ini terhadap mereka ternyata keliru.
Memang benar Kaltim kini telah bangkit dan berkembang menjadi daerah kaya dengan total PDRB mencapai Rp 82 triliun. Tapi sadar atau tanpa sadar kebijakan selama ini telah cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat pedalaman. Sehingga jangankan mendapat cipratan dari kekayaan itu, sedang untuk dapat mencukupi kebutuhan pokoknya saja mereka kesulitan. Karena semuanya telah dirampas untuk kepentingan “pembangunan”. Inilah PR (pekerjaan rumah) yang belum tertuntaskan di era otonomi daerah, agar jangan sampai konflik sumber daya alam (SDA) itu berkembang, berkepanjangan.
