Ekonomi Indonesia 2008: Dibayangi Melonjaknya Harga Minyak

Pulihnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kwartal kedua 2007 membawa harapan bahwa perekonomian akan segera kembali ke tingkat sebelum krisisi. Pertumbuhan ekonomi tiga triwulan terakhir yang di atas 6 persen pada tiga kwartal terakhir diharapkan terus berlanjut hingga 2008.

Optimisme membaiknya perekonomian membuat pemerintah cukup percaya diri akan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. Betapa tidak, akhir tahun 2007 saja target pertumbuhan yang dipatok 6,3 persen diperkirakan akan terlampaui mengingat hingga kwartal ketiga target tersebut telah tercapai.

Namun, sejumlah pandangan yang lebih pesimis menilai pemerintah terlalu optimis dengan target di 2008. Pasalnya, selain sektor riil yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya, sejumlah tantangan eksternal dipandang dapat mengancam perekonomian Indonesia.

Kinerja pertumbuhan ekonomi di 2007 yang cukup baik memang belum bisa diartikan bahwa Indonesia telah kembali ke masa sebelum krisis. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut masih didorong oleh sektor konsumsi, bukan oleh investasi yang efeknya memang berdampak lebih baik terhadap perekonomian.

Membaiknya daya beli masyarakat setelah sempat anjlok setelah kenaikan harga BBM akhir 2005 lalu memang menjadi pendorong utama pertumbuhan di 2007. Sedangkan investasi, meski sudah membaik dibanding 2006 yang hanya tumbuh 2,9 persen masih jauh dari yang diharapkan. Target pertumbuhan investasi 12 persen yang dipatok di awal tahun diperkirakan hanya akan tumbuh di bawah 10 persen pada akhir tahun.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi di 2007 ternyata juga banyak disebabkan oleh nasib baik dengan sejumlah upaya dari pemerintah yang pengaruhnya masih bisa diperdebatkan. Pertumbuhan 2007 utamanya ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, terutama produksi beras, memang terutama tertolong oleh kondisi cuaca yang ramah dengan pendeknya musim kemarau.

Kondisi tersebut berbeda jauh dengan kondisi 2006 sebelumnya dimana musim hujan datang terlambat yang berdampak pada singkatnya musim tanam. Tantangannya adalah seberapa ramah kondisi cuaca di 2008? Hal tersebut akan cukup berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Kinerja ekspor yang membaik di 2007 juga layak dicermati. Pasalnya, pertumbuhan ekspor yang diyakini akan mencapai target 14,5 persen hingga akhir tahun lebih banyak tertolong oleh naiknya harga – harga komoditas di pasar dunia seperti CPO dan Batubara yang turut terdongkrak akibat naiknya harga minyak dunia.

Meski harga – harga komoditas tersebut diperkirakan tetap tinggi di 2008 yang berarti positif untuk pertumbuhan ekspor Indonesia, tingginya harga minyak dunia juga akan berdampak negatif bagi kinerja ekspor Indonesia di luar komoditas tersebut. Harga minyak yang memicu perlambatan ekonomi dunia dipastikan juga berdampak terhadap permintaan ekspor Indonesia.

Di sisi lain, tingginya harga minyak perlu diwaspadai, sebab akan membebani neraca pembayaran Indonesia dari adanya peningkatan impor BBM. Selain karena faktor harga, pertumbuhan ekonomi juga pasti turut meningkatkan konsumsi BBM. Belum lagi, potensi penyeludupan yang meningkat akibat disparitas harga dari subsidi yang diberikan di dalam negeri.

Sedangkan sisi belanja pemerintah, sepanjang 2007 masih belum tampak meyakinkan. Selain penyerapan anggaran yang masih terus rendah, pemerintah juga terpaksa menurunkan belanjanya hingga Rp11,2 triliun, dari Rp763,6 triliun dalam APBN P 2007 menjadi Rp752,4 triliun akibat melesetnya target penerimaan pajak.

Terakhir, sekitar Rp75,23 triliun atau 10 persen dari pagu belanja pemerintah dalam APBN P 2007 diperkirakan tidak terserap dan terancam hangus. Pasalnya, Departemen Keuangan tidak akan membayar anggaran milik satuan kerja (satker) yang tidak selesai hingga 31 Desember 2007.

Di 2008, meski dari sisi besaran jumlahnya meningkat, penyerapan belanja masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Sejauh ini belum ada upaya signifikan yang diupayakan untuk meningkatkan kinerja belanja tersebut. Pemerintah memang telah mendorong bahkan menjanjikan sejumlah insentif bagi daerah untuk mempercepat penyusunan APBD nya, namun efektivitasnya masih harus dilihat di 2008.

Tantangan Eksternal

Sejauh ini, pengaruh dalam negeri memang masih cukup terkendali terhadap perekonomian di 2008. Namun, pengaruh eksternal terutama dengan tingginya harga minyak bumi dan perlambatan ekonomi global dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung.

Tingginya harga minyak dunia yang terjadi sejak dua bulan lalu memang cukup mengancam ketahanan anggaran pemerintah. Meski sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menegaskan kenaikan harga minyak akan berdampak positif terhadap APBN dengan kisaran surplus Rp0,3 – 0,5 triliun setiap kenaikan US $10 per barel. Namun, dalam perhitungan terakhir menunjukkan defisit bisa membengkak hingga 3 persen dari PDB di 2008.

Dalam sembilan langkah pengamanan yang direncanakan, upaya penurunan konsumsi BBM bersubsidi menjadi suatu upaya yang sangat kritis dilakukan. Meski belum ditetapkan mekanismenya, rencana pemerintah menggantikan premium dengan pertamax di wilayah Jabotabek dikhawatirkan akan memberi tekanan yang cukup besar.

Sedangkan perlambatan ekonomi global yang diprediksi oleh hampir seluruh dunia pada 2008 juga pasti berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan. Meski pemerintah optimistis bahwa perekonomian China dan India yang masih cukup kuat mampu menyerap pertumbuhan ekspor di 2008, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.

Faktor eksternal lainnya yang layak diwaspadai adalah tren naiknya harga komoditas pangan dunia. Pertumbuhan produksi pangan yang cukup tinggi sekalipun di Indonesia bahkan tidak akan menghindarkan Indonesia dari pengaruh tersebut, terbukti dengan kenaikan harga CPO dunia yang telah mendongkrak harga penjualan minyak goreng domestik.

Di tengah sejumlah hambatan eksternal dan belum mantapnya kondisi dalam negeri, memang tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi di 2008 masih cukup tinggi. Bahkan sejumlah prediksi pesimis pun memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh di level 6,0 persen di 2008.

Namun, tantangan sebenarnya bagi perekonomian Indonesia bukanlah pada angka makro ekonomi seperti pertumbuhan, inflasi, atau nilai tukar. Tantangan perekonomian ke depan adalah bagaimana menggerakkan sektor riil untuk dapat mengatasi persoalan utama bangsa ini, yakni kemiskinan dan pengangguran. 2008 merupakan tahun yang kritis bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Pasalnya, tahun 2008 dipandang sebagai tahun terakhir pemerintah mampu fokus untuk melaksanakan kebijakan sebelum persiapan Pemilu di 2009. Untuk itu, telah ditetapkan target yang optimistis untuk penurunan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran pada 2008 masing – masing sekitar 15 persen dan 8 persen. Sebelumnya, persentase penduduk miskin dan pengangguran pada 2007 adalah sebesar 16,58 persen dan 9,75 persen.

Tiga Risiko Ekonomi Global

Ada tiga risiko ekonomi global yang harus kita hadapi saat ini. Pertama, resiko resesi ekonomi Amerika Serikat yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi, akibat krisis subprime, pertumbuhan ekonomi AS bisa terpukul. Bahkan, kemungkinannya makin membesar dan  ekonomi AS akan tenggelam dalam resesi. Memang, dua bulan lalu, Alan Greenspan, mantan gubernur bank sentral AS, mengatakan kemungkinan ekonomi AS mengalami resesi cuma 30%, tetapi sekarang kemungkinan itu sudah naik menjadi fifty-fifty.  Oleh karena AS menggerakkan 20%  ekonomi dunia, kalau pertumbuhan ekonomi AS terpukul atau terlebih lagi tenggelam dalam resesi, maka pertumbuhan ekonomi dunia bisa ikut terhambat secara tajam. Sekarang saja, IMF, yang sebelumnya relatif optimistis, menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia itu kemungkinan turun dari 5,2% tahun ini menjadi 4,8% tahun depan. Angka 4,8%  itu merupakan revisi dari angka 5,2% sebelumnya. IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS tahun depan akan stagnan di angka 1,9%, sama seperti tahun ini. Akan tetapi,  itu juga dengan asumsi optimistis. Kalau, misalnya, pertumbuhan ekonomi AS ternyata lebih mendekati 1%, itu bisa sangat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.  

            Untunglah, pertumbuhan ekonomi Asia, terutama di luar Jepang, masih cukup tinggi. Hal ini yang membuat risiko resesi ekonomi dunia berkurang. Walaupun risiko resesi ekonomi AS meningkat, tetapi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Asia, paling tidak pertumbuhan ekonomi dunia tidak akan melambat terlalu banyak. Itu terutama karena ditopang oleh ekonomi Cina dan India. Ekonomi Cina diperkirakan  tumbuh 10% tahun depan, turun sedikit dari perkiraan pertumbuhan tahun ini yang 11%.

            Risiko kedua adalah kenaikan harga minyak internasional, apalagi kalau harga minyak internasional tembus hingga US$100 per barel dan bertahan di atas US$100 per barel tahun depan. Dampaknya terhadap ekonomi dunia akan negatif, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak. Memang kita melihat bahwa harga minyak internasional bisa menembus US$100 per barel, sebelum akhir tahun. Apalagi kalau, misalnya, AS menyerang Iran atau Turki menyerang Irak, maka sangat mungkin harga minyak dunia mendekati US$150 per barel.

            Namun, risiko tersebut diperkecil dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan akan melambat. Kalau seperti itu, artinya kebutuhan BBM di negara maju juga melambat sehingga permintaannya melambat. Apabila demand melambat, penawarannya justru naik. Mengapa supply naik? Sebab, kita melihat bahwa investasi perusahaan-perusahaan minyak di sisi refinery sudah akan menghasilkan produksi yang lebih baik atau lebih tinggi tahun depan. Jadi, pertumbuhan permintaan BBM dunia melambat, sementara pasokannya naik.

            Kita juga mesti ingat bahwa satu tahun terakhir ini kenaikan harga minyak sekitar 30% digerakkan oleh  spekulan. Kenaikan harga minyak bisa ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah kebutuhan riil dari negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang. Kedua, oleh aksi spekulan. Selama setahun terakhir, 30% dari kenaikan harga minyak itu dipicu oleh aksi spekulator. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab, dalam satu tahun terakhir, banyak sekali reksadana atau hedge fund yang dibentuk khusus untuk membeli komoditas. Jadi, mereka hanya membeli minyak, batu bara, dan kelapa sawit di pasar futures atau non-fisik.

            Tanpa membeli minyak secara fisik, mereka bisa membeli minyak lewat pasar futures. Hal ini yang mendorong kenaikan harga minyak. Itu ditambah dengan merosotnya kurs dolar AS, yang membuat  banyak investor  mengalihkan investasi dolar mereka ke minyak dan emas. Dengan merosotnya kurs dolar AS pula,  para pembeli BBM di negara-negara Eropa dan Jepang bisa membayar harga minyak lebih tinggi dalam dolar karena mata uang mereka (seperti euro atau yen) terhadap dolar AS,  tiba-tiba menguat. Oleh karena mata uangnya menguat,  harga minyak menjadi lebih murah bagi mereka karena harga minyak ditentukan dalam dolar AS. Maka, di pasar futures, mereka berani membeli minyak dengan harga lebih tinggi sehingga mereka turut mendorong pula kenaikan harga minyak internasional.

            Namun, kembali lagi, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dunia melambat dan AS tidak menyerang Iran, Turki tidak menyerang Irak, serta kapasitas refinery meningkat tahun depan,  otomatis real demand dan real supply minyak bergeser sehingga harganya mesti turun dan otomatis para spekulator akan menjual minyak. Hal itu akan membantu penurunan harga minyak ke  US$70 per barel pertengahan tahun depan. Akan tetapi, risiko harga naik hingga US$150 per barel masih ada, seandainya keadaan geopolitik di Timur Tengah memburuk dan produksi kilang minyak di Afrika terganggu akibat pemberontakan.

            Risiko ketiga, kalau kurs dolar AS terus merosot drastis, harga komoditas akan naik terus. Dampaknya bisa negatif terhadap ekonomi negara-negara yang tidak memiliki hasil minyak bumi. Di samping itu, kalau kurs dolar  terus melemah secara tajam, maka investor internasional akan keluar dari bursa saham AS secara besar-besaran, dan itu akan memicu penurunan bursa saham internasional. Jadi, pasar finansial global bisa terkena imbasnya pula.

            Lalu, jika pertumbuhan ekonomi AS melambat dan kemungkinan resesi di AS  makin besar,   maka kebutuhan impor AS akan melambat. Kalau itu terjadi, sementara ekspornya menguat karena kurs dolar melemah,  artinya neraca perdagangan AS akan membaik dan kurs dolar bisa kembali menguat pada 2008. Maka, kita mungkin akan melihat pada semester II atau pertengahan tahun depan kurs dolar bisa rebound. 

            Jadi, memang ada tiga risiko besar. Namun, kita tetap optimistis bahwa ketiga risiko global tersebut bisa diperkecil. Masalah terbesarnya adalah keadaan geopolitik di Timur Tengah. Apakah kita bisa yakin AS tidak akan menyerang Iran dan Turki tidak menyerang Irak? Faktor geopolitis ini yang bisa membuat risiko kenaikan harga minyak makin besar. Akan tetapi, kalau kita melihat fakta-fakta dan prediksi-prediksi ekonomi yang ada, seharusnya ketiga risiko itu mengecil di tahun depan. Lain halnya kalau keadaan geopolitik di Timur Tengah memburuk.

Kinerja Ekonomi Jangan Dikorbankan Demi Politik

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono meminta agar proses penguatan ekonomi nasional jangan dikorbankan demi kepentingan lain, termasuk politik, karena ekonomi akan menjadi jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ini perlu ditekankan karena stabilitas politik merupakan syarat penting terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. “Pada masa Demokrasi Terpimpin (sekitar akhir tahun 1950-an) seluruh pembicaraan ekonomi selalu diarahkan ke perspektif politik sehingga tidak menyelesaikan masalah. Misalkan, mencari kebijakan beras yang tepat selalu dilihat dari segi politik. Jadi, bukan mencari solusi bagaimana memberikan pupuk atau bibit, tetapi kebijakan politik sebagai panglima. Itu jangan sampai terjadi lagi,” ujar Boediono dalam Diskusi Forum Wartawan Keuangan dan Moneter di Jakarta, Sabtu (8/12).

Menurut Boediono, kebijakan ekonomi di semua negara disusun dengan perspektif jangka panjang dan tidak ada tujuan pembangunan ekonomi yang bisa dibentuk dalam waktu pendek.  Namun, suasana politik yang ada saat ini sangat menuntut kebijakan-kebijakan ekonomi yang manfaatnya dirasakan dalam jangka pendek.

Itu ditandai dengan adanya empat presiden yang menjabat, delapan menteri koordinator perekonomian, dan tujuh menteri keuangan dalam sepuluh tahun terakhir ini, dengan kebijakan ekonomi masing-masing.

Kebijakan Dipaksakan
Manfaat setiap kebijakan ekonomi dipaksakan harus terasa dalam jangka pendek karena ada banyak pergantian kabinet dalam waktu singkat. Itu tidak sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi yang jangka panjang. Oleh karena itu, sebagai solusinya, semua elite baik di DPR, pemerintahan, lembaga yudikatif, hingga pimpinan bisnis nasional harus membuat kesepakatan tentang bentuk perekonomian Indonesia yang diinginkan dan diharapkan tercapai.

Semua pihak perlu melepaskan kepentingan golongan dan pribadi. Itu diperlukan karena Indonesia belum memiliki kesepakatan bersama dalam membangun perekonomian nasional. “Kesepakatan bersama itu diperlukan karena selalu ada biaya yang harus dibayar untuk mencapai kondisi perekonomian yang diinginkan. Kesepakatan harus ditetapkan, terutama mengenai reformasi ekonomi yang diinginkan,” ujar Boediono.

Pengalaman Indonesia di akhir tahun 1950-an menunjukkan, sistem politik yang berganti-ganti telah membuat pembangunan ekonomi terbengkalai. Masyarakat menjadi tidak percaya pada sistem politik, bahkan tidak bersedia lagi memegang mata uang sendiri. Kondisi itu memicu hiperinflasi saat itu.

Sementara itu, Orde Baru yang menggantikan rezim Demokrasi Terpimpin memiliki kestabilan politik yang sangat kuat karena dalam 32 tahun hanya ada satu presiden. Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah masih menghadapi masalah dalam pengambilan keputusan. “Ada konflik di pemerintah yang muncul tiga tahun lalu, namun hingga saat ini belum juga dituntaskan. Itu lebih parah karena pengambilan keputusan di DPR sendiri lebih cepat,” ujar Didik.

Berbagai Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Tak Fokus

Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak fokus dengan langkah strategis yang diperlukan, sehingga kurang mencapai sasaran pemecahan masalah ekonomi. Anggota DPR Didik J. Rachbini mengatakan sejak 2005 hingga saat ini perhatian pemerintah berubah-ubah, sehingga benar-benar tidak fokus.

“Tidak ada yang fokus dalam kurun waktu terakhir ini. Kemarin masalah infrastruktur, kemudian balik lagi ke masalah minyak, masalah UKM, masalah investasi, keuangan, reformasi birokrasi. Intinya nggak ketemu fokusnya,” kata Didik akhir pekan lalu di Jakarta.

Menurut Didik, tidak fokusnya kebijakan ekonomi pemerintah terlihat dari banyaknya agenda dalam paket kebijakan yang mencapai puluhan bahkan ratusan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sederhana, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, tidak perlu ratusan langkah dan kegiatan.

Didik mencontohkan, pada waktu dulu tampak ada fokus kebijakan ekonomi, yaitu bidang pangan yang menjadi fokus pemerintah selama bertahun-tahun.”Fokus kebijakan pada masalah pangan menjadi isu tunggal yang penting selama lebih dari 20 tahun,” kata Didik.

Menurut dia, harus ada strategi besar atau grand strategi yang dapat menarik semua sektor untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi.”Sejumlah negara seperti China dan Korea Selatan sukses melaksanakan cara ini dengan menetapkan grand strategi peningkatan ekspor.

 Strategi ini menggeret semua kepentingan, termasuk pengusaha kecil masuk ke pasar global. Ini menjadi titik temu semua kepentingan,” katanya.Senada dengan Didik, pengamat ekonomi M Fadhil Hasan mengemukakan isi paket kebijakan ekonomi saat ini tidak fokus karena memuat banyak sekali langkah dan tindakan pemerintah.

“Namun dari berbagai langkah itu tidak ada sesuatu yang inovatif yang merupakan respon terhadap persoalan dunia usaha,” katanya.Fadhil menilai, berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini bukan kebijakan untuk mersepon persoalan mendesak yang dihadapi dunia usaha atau ekonomi secara keseluruhan.

Ia mengakui, tidak mungkin mengeluarkan dan melaksanakan paket kebijakan ekonomi yang sangat fokus seperti pada masa lalu, karena kondisi politiknya berbeda di mana anggota kabinet berasal dari berbagai partai politik.”Jadi bisa saja paket kebijakan ekonomi itu merupakan kompromi dari berbagai kepentingan, sehingga arah besarnya tidak ada,” katanya.

Sulit Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian, Mohammad Ikhsan, mengatakan saat ini masalah yang dihadapi sangat kompleks, sehingga akan sangat sulit menentukan mana yang prioritas untuk dijadikan fokus.

Ia mencontohkan dalam masalah konversi dari minyak tanah ke elpiji muncul masalah pembuatan tabung gas apakah cukup di dalam negeri atau impor. Kondisi seperti itu menyebabkan fokus masalah bergeser dan tidak akan pernah tuntas pembahasannya.

Menurut dia, harapan masyarakat terhadap pemerintah yang terlalu tinggi sejak Pemilu 2004 mengakibatkan pemerintah tidak bisa fokus pada satu masalah saja.”Dalam kondisi seperti itu, semua harus diperhatikan,” katanya.

Namun ke depan, menurut Ikhsan, pemerintah akan fokus kepada pelaksanaan kebijakan di departemen teknis, seperti Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan.

“Kita ingin fokus antara lain ke infrastruktur, karena kalau itu memadai, maka sektor lainnya juga akan bergerak,” katanya.

R45 Beragama tanpa Tuhan 2

1. Ekonomi (muamalah) merangkumi 3 aspek utama, pengadaan kekayaan (creation of wealth), penyimpanan dan pembahagian. Membentuk ekonomi yang sempurna memerlukan ketiga-tiga pekara utama ini. Dengan kepincangan hanya salah satu dati tiga aspek ekonomi, akan menjadikan keseluruhana ekonomi tidak dapat berfungsi dengan betul. Ekonomi adalah tentang kekayaan, yang sebenarnya semua milik Allah, sebelum ada yang mengatakan apa perlunya berekonomi. Bagaimanapun Allah menyuruh kita menjalankan kegiatan ekomomi dan Nabi saw mengingatkan kita tentang pentingnya perniagaan dalam kehidupan kita.

2. Pengadaan kekayaan bermula dengan kegiatan perniagaan. Pada zaman mula tamadun, perniagaan hanya dijalankan dengan pertukaran keperluan atau barter trade. Bagi mengemaskini dan menjadikan kegiatan perniagaan ini lebih rancak dan menyeluruh, maka sistem kewangan dicipta manusia, untuk memmudahkan perturaran barang dan keperluan. Bemacam jenislah pada mula media yang dijadikan bahan pertukaran yang dapat diterima pakai, seperti cengkerang, binatang ternakan, emas, perak dan akhirnya diterimalah sistem mata wang yang berdasarkan wang kertas, sebagai media pertukaran.

3. Berkembangnya kegiatan perniagaan, selari dengan keperluan manusia menyara kehidupan, dan penerimaan satu media mata wang, keperluan penyimpanan menjadi kritikal. Maka terbentuklah sistem perbankan. Sudah pasti semua ini berevolusi, dengan sistem yang tidak berkesan ditukar kepada sistem yang tahan lasak, sesuai teori Darwin, survival of the fittest. Sistem perbankan yang ada sekarang adalah hasil dari ujian masa dan keadaan, dengan kebanyakan, seperti biasa dalam apa bidang pun, Muslim tidak memainkan peranan penentu semasa pembentukkannya. Ibarat kita hanya berlegar di sekitar masaalah daun dan tidak pernah mahu terlibat dengan masaalah pokok, apatah lagi akar yang tak nampak.

4. Menghijaukan daun yang melekat pada dahan dan batang kelabu (bak kata Akhi Riyod samar) adalah kerja, yang layak diberikan kepada si Pandir, atau, bak kata Ustaz, “sistem sebegini mesti dianggap sebagai dalam proses penyempurnaan”. Sistem perbankan adalah hanya satu komponen dari tiga yang utama dalam berekonomi. Oleh itu sekiranya penekanan hanya diberikan kepada mengislamkan penyimpanan dan yang berkaitan, tidak akan mendatangkan kesan yang menyeluruh kepada ekonomi. Penyimpan hanya baik dari segi apa yang disimpan. Ibarat garbage in, garbage out. Yang perlu diberi penekanan lebih serius ialah kegiatan perniagaan itu sendiri.

5. Keseluruhan sistem ekonomi adalah pengadaan kekayaan atau satu sistem meletakkan harga kepada segala yang Allah berikan sebagai rezeki kepada kita. Sebenarnya kalau kita hendak menilaikan rendah dari segi matawang, pada sesuatu pemberian Allah, walaupun nilai sebenarnya tinggi, ia merupakan kesepakatan yang perlu diiktiraf bersama oleh ahli masyarakat yang terlibat. Malangnya pekara-pekara begini tidak berligar di minda dan akal Muslim, dengan membiarkan sistem pengkajian pemerintahan Alam dibuat oleh bukan-Muslim. Ia semuanya berkaitan, segala kegiatan manusia akhirnya, sekarang ini diukur dengan nilai matawang, yang sekiranya Muslim terlibat dari awal secara berkesan, tidak mengarah kepada pemikiran materialistik.

6. Keperluan meletakkan harga pada apa yang Allah berikan percuma, datangnya dari sifat semulajadi manusia yang malas dan ingin jalan pintas menyara kehidupan. Bagi memisahkan antara yang suka dengan pengunaan percaya dan yang suka pengunaan fikir, maka sistem penilaian kewangan tercipta dan menjadi penggalak kepada yang berusaha keras, dalam segala bidang, memastikan mereka mendapat imbuhan yang sesuai kepada apa yang mereka usahakan. Oleh kerana ramai Muslim yang bersifat creationist (mengharapkan segala dah ada), maka susah untuk mereka mehayati keperluan menjadi evolutionist (semua perlu diciptan dan mengalami penambah-baikan setiap masa)

7. Kunci kata, sistem perbankan tidak bertanggung-jawab secara lansung kepada kegiatan perniagaan, walaupun ianya sendiri menjalankan perniagaan. Sistem perbankan dipertanggung-jawab untuk mengurus penyimpanan dan pengurusan mata wang, yang mana mata wang sendiri bergantung penuh kepada macro ekonomi, bukan sesuatu yang dikawal oleh bank. Makro ekonomi adalah berkait rapat dengan kuasa pasaran di dalam masyarakat, yang selalunya dipimpin oleh sistem pemerintahaan atau politik. Politik tidak lain penyerahan kuasa dari ahli masyarakat kepada pemimpin masyarakat. Maka kalau ahli masyarakat, iaitu kita, tak mahu membincangkan makro ekonomi lepas solat Magrib, bagaimana nak harapakan ummah untuk faham.

Pengusiran Gepeng dan Ledakan Konflik

Apakah yang sebetulnya terjadi di negeri ini, ketika orang miskin dan telantar diusir, sementara konstitusi negara mengharuskan melindunginya? Hal memilukan dari sudut pandang moral bernegara itu kembali dipaparkan ke publik ketika media massa memberitakan sejumlah Perda anti orang miskin dari Pemda DKI, hanya satu hari menjelang Ramadan.

Banyak ajaran (tidak hanya dari Islam) menyebut, peminggiran orang tertindas membuat Tuhan marah, dan bala akan datang kepada sebuah bangsa. Bagaimanakah ajaran agama yang fundamental itu bisa dijelaskan dengan penjelasan rasional ilmu sosial atau ekonomi?

Untuk bala yang datangnya dari alam, tentu bukan proporsi kami menjelaskannya. Tapi, bala akibat peminggiran kaum termiskin oleh negara atau oleh bagian rakyat terkaya, sudah banyak contoh yang bisa menjelaskannya. Bentuk bala itu adalah kerusuhan massa yang bisa meledak suatu kali, akibat kaum papa yang marah terprovokasi. Baiklah kita penjelasan kita sederhanaan dengan hasil riset sebagai berikut.

Mengenai sebab ledakan konflik, debat sudah terjadi antara ahli ekonomi dan ahli politik. Ahli ekonomi berpendapat, konflik adalah soal ekonomi, dalam hal ini adanya pengangguran dan kelaparan rakyat kelas bawah. Sedang ahli politik mengatakan sebab konflik adalah persoalan politik yang tidak terkelola. Namun secara umum bisa dijelaskan bahwa sebuah ledakan konflik, dintaranya berupa kerusuhan, di satu wilayah biasanya karena beberapa sebab sekaligus. Latar belakang konflik, tentulah persoalan setruktural seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, dll. Dalam peristiwa Indonesia mutakhir 1998, krisis ekonomi memunculkan krisis politik, krisis politik berimbas pada krisis ekonomi yang merembet ke seluruh Indonesia, dan memunculkan lagi masalah politik, dan ketika konflik tidak terkelola, memunculkan kekerasan, diantaranya kerusuhan di beberapa daerah. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Surakarta, provokasi kepada massa yang marah karena kesulitan ekonomi bisa terlaksana. Tetapi, muara konflik yang tidak terkelola dengan baik di beberapa daerah lain, berbeda bentuknya.

Salah satu hasil riset konflik Indonesia yang paling banyak disebut berkaitan dengan potensi konflik yang tak terkelola baik dan bermuara pada kerusuhan massif adalah tentang kerusuhan di kota Surakarta. Di era modern kota bekas pecahan kerajaan Mataram Islam ini sudah pernah mengalami kerusuhan sebanyak 11 (sebelas) kali. Kerusuhan terakhir terjadi pada bulan Mei 1998, mengiringi jatuhnya Presiden Suharto dari kekuasaan (M. Hari Mulyadi, Sudarmono dkk., 1999). Dari sebelas kerusuhan itu, tercatat kerusuhan yang disebabkan oleh “gesekan etnis Cina-Pribumi” mencapai 7 kali, termasuk dalam peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu kerusuhan paling hebat, dan intensitasnya lebih besar daripada kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan para ahli adalah mengapa kerusuhan itu seperti “bersiklus” dan terulang kembali dengan tanpa bisa dicegah atau dihindari.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, barangkali bisa dijelaskan dengan paparan penjelasan teoritis dan hasil riset sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi di tingkat pusat yang terjadi sejak 1996, diikuti dengan krisis politik pada 1998. Lalu runtuhlah rejim otoriter Suharto. Mengikuti logika Zartman (Samarasinghe et.a., 1999), runtuhnya kekuasaan otoriter di tingkat pusat, biasanya diikuti dengan lenyapnya kontrol di tingkat bawah. Aparat lepas kendali dan bahkan di beberapa tempat terlibat konflik. Maka, konflik kekerasan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan berbeda dengan di Yogyakarta dimana warga dan para pemimpinnya berhasil mengelola konflik, di Surakarta konflik gagal dikelola, bermuara pada kerusuhan.

Dampak, konflik Mei 1998 terberat di pulau Jawa memang terjadi di Surakarta. Dalam kerusuhan Mei 1998 itu, korban tewas, maaf, memang “hanya” 3 orang saja. 1 tewas saat kejadian, dan 2 orang menyusul beberapa kemudian. Tetapi kerugian ekonomi amat besar, mencapai Rp 457.534.945.000. Dari jumlah itu sebagian besar, Rp 189.637.5000.000, diderita para pengusaha dimana plasa dan supermarketnya dibakar dan dijarah massa (M. Hadi Mulyadi, Sudarmono dkk.ibid). Tentu dampak lain yang tidak bersifat fisik, berupa trauma psikologis, hilangnya rasa aman, runtuhnya kepercayaan pada negara dan anta warga, adalah soal serius lain yang tidak boleh dilupakan.

Dari peristiwa Mei 1998 itu, paling tidak ada dua soal pokok yang harus dicatat. Bahwa peristiwa tersebut hanyalah imbas dari konflik di pemerintah pusat (Jakarta) yang tidak terkelola baik, dan menjadikan daerah-daerah sebagai korban. Detil-detil menarik 1998, sebetulnya bisa jadi pelajaran. Misalnya, terusirnya para preman Ambon pada 1999 dari Jakarta, ternyata menyumbang secara signifikan atas terjadinya konflik berdarah dan massif serta berlarut di Ambon. Kedua, soal rakyat yang kesulitan ekonomi, menjadi menjadi pemicu ledakan konflik (kerusuhan). Karenanya, sepanjang selalu ada konflik di tingkat pusat yang tidak terkelola, dan sepanjang rakyat kesulitan ekonomi pada saat konflik itu, sementara pola konflik merembes ke bawah selalu terjadi, maka peristiwa rusuh seperti terjadi di Surakarta dan kota lain, akan selalu ada, dan sepertinya membentuk sebuah siklus.

Studi Varsney, Panggabean dan Tadjudin (Varsney et.al., 2004) menunjukkan bahwa dampak konflik tidak sama antar satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah mengalami kerusakan parah, ada yang tidak begitu parah, bahkan banyak daerah aman saja. Dampak konflik di dua kota yang secara kultural nampak sama pun, bisa berbeda seperti Yogyakarta dan Suraarta (Cahyono, 2007). Ini karena ada perbedaan kemampuan mengelola konflik pada warga dan para pemimpinnya.

Apakah hubungan seluruh penjelasan teoritis di atas dengan akan terusirnya para gepeng dan pengemis dari Jakarta? Tentu saja ada. Apa yang akan terjadi di Jakarta tahun depan dengan diusirnya gepeng dan orang miskin, akan berdampak ke daerah secara langsung dengan mengalirnya orang kere ke daerah. Jika Pemda di luar DKI melakukan kebodohan dan kejahatan yang sama, maka mereka membuat Perda sejenis. Langkah lucu namun menyedihkan itu mungkin akan ditempuh kalau Pemda-pemda itu tidak mau repot atau tidak tahu harus berbuat apa.

Tentu saja ada jalan untuk mensolusi persoalan ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. Tapi, bagaimana agar soal pengentasan orang miskin ini tidak jadi ceramah atau wacana saja? Beberapa hal berikut layak untuk diperhatikan:

Pertama, Pemerintah Pusat dan Pemda harus memahami bahwa Indonesia adalah satu tubuh. Ibaratnya, jika Kepala (Pusat/Jakarta) sakit kepala, maka bagian tubuh yang lain (Daerah-daerah) juga akan linu-linu. Karena itu kebijakan negara atau daerah tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, dan hanya mementingkan kepentingan Pusat atau Daerah saja.

Kedua, Jakarta adalah ibukota negeri. Maka kebijaan yang dihasilkan Jakarta, akan berdampak ke daerah lain, meskipun itu dihasilkan Pemda atau Gubernur. Karena itu koordinasi untuk mengentaskan orang miskin, sebaiknya diselesaikan dalam konteks seluruh negara, dengan terlibatan Pemda-pemda. Dalam hal ini mestinya keluar larangan resmi pemerintah Pusat pada Pemda-Pemda atas Perda anti orang miskin sebagaimana sudah dikeluarkan Pemda DKI. Dengan begitu, maka pengentasan orang miskin adalah masalah bersama.

Ketiga,, karena uang beredar di Jakarta amat besar (diatas 70 persen) adalah penyebab datangnya manusia dari semua wilayah Indonesia, maka persolan menciptakan pola pemerataan capital atau dana negara harus dibicarakan dengan sadar dan tidak hanya dibicarakan ketika ada soal politik, seperti ada pemberontakan oleh daerah.

Banyak daerah tidak terima wilayahnya diekspoitasi Jakarta dan hanya mendapat remah-remah. Karena itu, konsep yang matang soal bagi hasil yang adil antar Pusat dan Daerah, juga juklak bagi orang daerah untuk menggunakan dana yang didapat dari eksploitasi sumberdaya alam itu dengan benar, akan ikut menentukan terselesaikannya persoalan orang miskin.

Selain eksploitasi itu, bagi daerah penghasil pajak atau cukai yang besar seperti Kediri dan Kudus tentu layak mendapat bagian dari trilyunan rupiah cukai yang mereka setor ke Jakarta. Pangsa yang didapat akan dapatdigunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi yang lain.

Keempat, karena orang miskin yang ada di jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain berasal dari sektor pertanian, maka upaya mengembalikan mereka ke sektor pertanian harus dilakuan. Cara-cara praktis yang sudah banyak diajukan oleh para ahli pertanian, diantaranya adalah dengan mengenalkan kembali para petani dengan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan murah. Sehingga, semangat untuk kembali menjadi petani benar-benar nyata. Sektor perkebunan juga harus digarap dengan benar agar mampu menyerap tenaga kerja sehingga warga kita tidak harus pergi ke Malaysia menjadi TKI. Sementara hutan-hutan kita yang gundul, tentu saja perlu dipulihkan, dan dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin sektor kehutanan juga akan menyerap tenaga kerja.

Kelima, peran pengusaha khususnya pengusaha kelas menengah bawah, amat penting. Mereka tidak boleh jadi sapi perahan para politisi lokal. Karena itu harus ada juklak dengan pengawasan yang kuat agar mereka terfasilitasi dengan baik. Dalam hal ini kita layak meniru Cina dan Korea, dimana birokrasinya memberikan apresiasi kepada pengusaha yang menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur. Bentuk apresiasi adalah pengurangan pajak dan tambahan fasilitas lain. Kita di Indonesia sudah melakukan langkah keliru dengan birokrasi yang membebani para pengusaha menengah kecil, dengan pajak yang mencekik juga pungli. Fasilitas yang diberikan di Cina dan Korea, secara langsung akan menyebabkan pengusaha senang berbisnis, pada gilirannya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan kemudian akan berakibat langsung pada berkurangnya orang miskin di jalan-jalan.

Masa Puasa, Bisnis Café Alami Penurunan Omzet

Mungkin akibat perilaku masyarakat yang lebih dominan makan di rumah, bisnis sejumlah café di Kota Pontianak saat bulan puasa alami penurunan omzet. Meskipun demikian tidak sepi sebab masih ada segmen anak muda yang turut meramaikan.

Salah seorang pengusaha café, Arie Mirza Wahyudin S.Sos, mengakui penurunan tersebut taklah terlalu besar. Namun tetap juga berpengaruh dengan pendapatan yang ada. “Mungkin itu tadi, akibat perilaku konsumen yang lebih banyak makan bersama keluarga baik sat buka maupun sahur. Sehingga yang biasa nongkrong di café mengurangi aktivitasnya. Penyebab lain banyak yang ingin khusuk berdoa sehingga banyak menghabiskan waktu di rumah atau tempat ibadah,” kata pemilik Café Nineteen yang berlokasi di bundaran Tugu Digulis ini.Penyebab lain kata dia, banyak event-event yang saat bulan ramadhan ini dikurangi atau ditiadakan. Sebab, cafénya juga berusaha mengisi bulan Ramadhan ini dengan amal ibadah. Sehingga ada nuansa lain dari hari-hari biasanya. Kali ini, Arie sengaja meleburkan karyawan dan menutup café. Diharapkan para karyawan dapat berlibur dan mengisinya. Saat masuk nanti diharapkan lebih bersemangat.

Jika hari-hari biasa terutama jika ada event, ia mengakui ada lonjakan-lonjakan omzet yang tak disangka-sangka. Misalnya saat piala dunia lalu, sebab cafenya membuka nonton bareng gratis. Sehingga para penggila bola berdatangan untuk menyaksikan pertandingan akbar empat tahunan itu. Saat ditanya kapan waktu tepat untuk kembali buka, Arie menuturkan saat dekat menjelang Idul Fitri adalah waktu yang tepat dan menungkinkan. “Sekitar seminggu sebelum Idul Fitri lah, namun bisa juga selepasnya,” tukas dia.

Di sisi lain, rumah makan yang buka hingga semalam suntuk mengalami omzet yang cukup menggembirakan. Terutama di kawasan kost-an mahasiswa atau karyawan. Terutama menjelang buka puasa dan sahur.

Gudang Sembako Terbakar Kerugian Telan Miliran Rupiah

Warga Sungai Pinyuh yang masih terlelap tiba-tiba tersentak mendengar dentuman akibat kebakaran yang menghanguskan gudang sembako, Kamis (28/9) sekitar pukul 02.00 dinihari.

Kebakaran ini setidaknya menghanguskan empat buah truk beserta isinya, satu buah pekap dan sebuah gudang yang berisi sembako milik Ah Hiong. Lokasi kebakaran sendiri bersebelahan dengan Polsek Sungai Pinyuh dan hanya dibatasi pagar beton yang cukup tinggi. Di dalam truk terlihat semen, gula, beras dan barang-barang yang lain.
Gudang sembako milik Ah Hiong dikenal warga sekitar dengan nama Toko Jaya Agung. Ia sebagai distributor sembako hingga di kabupaten lain baik di jalur utara maupun timur.

Pemadan kebakaran yang tiba sekitar 30 menit kemudian tak bisa berbuat banyak. Lidah api meratakan bangunan yang cukup besar berikut isinya. Namun dalam insiden ini tak ada korban jiwa dan pemilik diperkirakan mengalami kerugian miliaran rupiah. Pemadam kebakaran hanya bisa melokalisir lokasi kejadian dengan siraman air dari canon macine.

Meskipun lidah api menjilat gudang sembako, namun gudang karet yang letaknya bersebelahan tidak dimakan api. Bahkan beberapa karyawan masih sempat mengeluarkan tiga buah truk untuk menghindari api.

Gudang karet sendiri milik A Liku, saudara kandung dari Ah Hiong. A Liku yang dikenal dermawan ini tak mengalami kerugian apa-apa. “Mungkin ini karena beliau dermawan tak pandang siapapun. Bahkan sangat sering membantu warga membangun jalan atau tempat ibadah dengan mengirimkan material,” ujar sejumlah warga yang menonton kebakaran tersebut.

Kebakaran ini juga mengakibatkan ledakan beberapa kali. Kuat dugaan ledakan itu diakibatkan tangki truk atau tabung gas yang disulut api. Bahkan bunyi ledakan masih terdengar sekitar 1 KM dari tempat kejadian. Polsek Sungai Pinyuh bertindak cepat dengan melakukan pengamanan dan membantu pemadan kebakaran.

Tumbuh Kembangkan Industri Non Kayu

Pasca kolepnya sejumlah besar industri perkayuan akibat keterbatasan bahan baku, harus dicarikan solusi lain yang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih signifikan. Salah satunya dengan menggalakkan industri non kayu,selain industri perkebunan.

Kabid Industri Dinas Perindakop, Drawin SE MM saat diminta komentar soal hal tersebut mengatakan pihaknya memang sedang menggalakkan. Banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah mengarah kesana, yaitu home industri yang lumayan banyak menyerap tenaga kerja. “Memang kita berkomitmen untuk meningkatkan industri non kayu, apalagi salah satu visi misi pak Bupati untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan,” tegas Darwin.

Alumni Fakultas Ekonomi Untan ini menuturkan program Usaha Kecil Menengah (UKM) juga menjadi salah satu andalan dan harus terus dibina. Dimana program UKM adalah industri yang memprodukasi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utamannya berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional di daerah setempat.

Sementara ciri-cirinya antara lain bahan baku masih dapat dicari, menggunakan teknologi sederhana, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki, bersifat padat karya, peluang pasar cukup luas, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat serta secara ekonomi menguntungkan.

“Kalau kita lihat di Kabupaten Pontianak peningkatakan UKM dari waktu ke waktu menunjukkan ke arah yang lebih baik. Tinggal sedikit polesan maka akan berjalan apa adanya,” kata Darwin yang juga pembina pengrajin bidai di mempawah dan sejumlah VCO di Kabupaten Pontianak.