Erik Lumban Gaol Website

Selamat kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Konferensi PBB Antikorupsi yang berlangsung pekan ini di Bali. Kepemimpinan Indonesia—secara internasional maupun nasional—dalam reformasi antikorupsi merupakan indikasi kuat untuk kemajuan di masa datang.

Presiden Yudhoyono menekankan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prioritas utama. Pemerintah Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam memerangi korupsi dan AS mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan Indonesia.

”Korupsi membunuh bangsa”. Slogan yang dicanangkan KPK merangkum dengan sempurna: korupsi adalah kekuatan yang merusak, yang menghantam inti demokrasi di Indonesia. Apakah itu berupa menyuap atau penggelembungan harga, korupsi membuat bangsa dan masyarakat menderita.

Korupsi memakan korban

Korupsi adalah kejahatan yang selalu memakan korban. Korupsi merebut dana dari masyarakat paling membutuhkannya, yaitu kaum miskin. Persepsi yang berkembang, nyata atau imajiner, korupsi di Indonesia telah menghambat investasi asing dan dalam negeri, yang akhirnya memupus peluang kerja di Indonesia.

Korupsi tak akan dapat teratasi dalam hitungan hari atau minggu, namun perlu komitmen bertahun-tahun dari para pemimpin dan masyarakat. Reformasi institusional jangka panjang adalah proses yang kompleks. Meski demikian, kemajuan terukur yang ditunjukkan berbagai institusi yang mengupayakan reformasi antikorupsi bisa mendapat berbagai keuntungan nyata.

Mengakhiri korupsi merupakan tantangan lintas generasi, tetapi perubahan lintas generasi hanya akan terjadi sebagai hasil kumulatif dari langkah-langkah kecil yang ditempuh selama proses tersebut berlangsung.

Kini, kita sedang menyaksikan langkah-langkah itu. Para anggota KPK telah mewarisi sebuah organisasi yang dapat membuktikan reputasinya sebagai pejuang antikorupsi nasional. Jaksa Agung memiliki pengalaman luas dalam menindak pelaku kejahatan, dan Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam menyelidiki berbagai tuduhan korupsi serta mengembalikan aset-aset yang dicuri.

Berkat Surat Keputusan (SK) tahun 2007 tentang Transparansi, kini masyarakat memiliki akses terhadap berbagai keputusan yang diambil Mahkamah Agung. Departemen Keuangan membangun institusi yang akan memperbaiki proses pajak dan kepabeanan serta mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Sementara itu, polisi menyelidiki dan memerangi korupsi dalam tubuhnya sendiri. Dan parlemen menyusun undang-undang yang akan memberi arah politik dan kewenangan institusional bagi upaya antikorupsi.

Peran media

Namun, memerangi korupsi bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah. Banyak hal mengagumkan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yang berupaya menggalakkan reformasi antikorupsi. Media bahkan memegang peran pengawasan yang lebih besar dalam mengidentifikasi dan mengangkat kasus korupsi. Dibutuhkan dua pihak untuk melakukan tindak korupsi, dan dunia usaha ikut berperan.

Pemilih juga mempunyai tanggung jawab; mereka dapat mengirim pesan ke kotak suara yang tidak akan ditolerir para pejabat yang korup.

Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan media untuk mendukung komitmen Presiden Yudhoyono menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami memberi bantuan teknis jutaan dollar guna mendukung upaya pemerintah mengembalikan aset yang dicuri dan mengadili koruptor. Kami juga mendukung reformasi layanan kelembagaan dan sipil. Pemain ”kakap” harus ditangkap. Begitu pula ”celah dan lubang” kelembagaan harus dibenahi guna mencegah terjadinya tindak korupsi di kemudian hari.

Saya salut dengan upaya Pemerintah Indonesia mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan masyarakat sipil yang baik, serta peran media yang selalu menuntut akuntabilitas dan kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indonesia sedang menorehkan bab baru dalam sejarahnya. AS akan selalu mendukung mitra di Indonesia dalam usaha menjalankan prioritas nasional ini. Tahun 2008 memberi peluang untuk bekerja sama mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan aturan hukum yang baik.