Erik Lumban Gaol Website

Surat keputusan bersama 3 menteri terkait status Jamaah Ahmadiyah Indonesia selesai disusun Senin (5/5) siang. Namun, soal waktu diumumkan masih simpang siur, karena Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung masih perlu berkoordinasi terlebih dahulu.

Mendagri Mardiyanto mengatakan saat ini tim teknis dari Depdagri, Kejagung, dan Depag sedang melakukan finalisasi. “Siang ini selesai. Tapi ini masih dalam koordinasi dan diteliti, karena putusan ini merupakan produk hukum yang akan dijadikan acuan,” kata Mardiyanto di kantornya, Jakarta, Senin (5/5).

Mardiyanto enggan menjelaskan poin-poin isi SKB Ahmadiyah yang diusulkan tim teknis Depdagri. Dia meminta semua pihak menunggu hasil finalisasi. “Aturannya harus cermat, jangan sampai keliru interpretasinya,” ujarnya.

Mendagri mengaku sampai saat ini masih menunggu usulan isi SKB dari tim teknis Kejagung dan Depag. Mardiyanto berharap SKB diumumkan di kantor Depdagri karena hal itu menjadi tanggung jawab departemennya.

Ahmad Mubarik, mantan juru bicara Ahmadiyah, yang juga hadir di Depdagri menyatakan menyerahkan sepenuhnya masalah hukum Ahmadiyah kepada tim kuasa hukum. Menurut dia, semua keputusan pemerintah adalah produk hukum sehingga dapat digugat atas nama hukum. “Jika keputusan itu melarang, statusnya masih status quo dan hak kami masih terus berjalan.”

Dia menilai jika SKB 3 menteri nanti berisi larangan bagi pengikut Ahmadiyah untuk berorganisasi dan menjalankan kegiatan ibadah, hal itu justru akan merugikan pemerintah. “Yang rugi negeri ini. Sudah banyak konvenan yang diratifikasi. Tentu masyarakat internasional akan terus menyoroti kebebasan beragama di Indonesia,” ujarnya.

Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebelumnya menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran agama yang menyimpang. Bakor Pakem merekomendasikan pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri yang melarang aliran Ahmadiyah beribadah dan berorganisasi jika tidak mau kembali ke jalan Islam. Putusan Bakor Pakem ini dinilai sejumlah pihak mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan.