Erik Lumban Gaol Website

“RSPO akan menjadi prasyarat bagi CPO-CPO yang diproduksi oleh negara produsen CPO dunia sebagai standart pengelolaan kebun sawit secara berkelanjutan yang ramah lingkungan. Untuk itu, perlu adanya implementasi ketentuan RSPO di perkebunan sawit khususnya di Riau,” katanya.

Disinggung ketentuan RSPO menjadi sebuah peraturan yang baku semisal peraturan daerah, Isdjarwadi menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk menaikkan ‘kualitas’ CPO produksi Riau agar sesuai dengan standart RSPO di skala internasional, pemprov Riau melalui Disbun Riau akan membakukan ketentuan itu dalam bentuk peraturan daerah.

Pedoman Perkebunan sawit Berkelanjutan

Data resmi pemerintah Provinsi Riau menunjukkan bahwa luas perkebunanan kelapa sawit di Riau saat ini yaitu 1,5 juta hektar dengan produksi CPO (Crude palam Oil/minyak mentah sawit) mencapai 3,1 juta ton/tahun. Dari total luas perkabunan sawit tersebut meliputi 40% milik swasta murni, 10 % milik PTPN V dan 50 % milik rakyat (pola kemitraan dan swadaya). Nilai investasi pada sector perkebunan ini di Riau mencapai Rp. 47,3 Trilyun dan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 1.121.835 Orang.

Dengan fakta di atas, Direktur Scale-Up, Ahmad Zazali kepada Riauterkini rabu (14/11) menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit termasuk komoditi andalan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan Riau ke depan. Namun dibalik potensi yang besar tersebut, sector ini juga telah memberikan dampak social dan lingkungan yang luar biasa.

Sebut saja menyebabkan maraknya konflik pertanahan yang disebabkan oleh tumpang tindih izin perkebuanan dan tanah-tanah yang menjadi klaim adat/tradisional masyarakat local, seringkali konflik yang timbul menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap petani, pola penanganan konflik seperti ini tidak pernah dilaksanakan secara adil, masyarakat local lebih sering dikalahkan karena pedoman standar dalam penyelesaian konflik yang tidak jelas.

“Untuk Bidang Lingkungan, bukan asing lagi bahwa perkebunan sawit dibangun dengan mengkonversi hutan alam, menyebabkan pencemaran sungai baik dari limbah pabriknya maupun penggunaan zat kimia di dalam perawatan perkebunan. Karena itu harga minyak sawit sangat rentan menjadi sasaran kampanye lembaga-lembaga social dan lingkungan yang bias memberikan dampak pada penerimaaan pasar dan daya saing di internasional,” katanya.

Sejak tahun 2004, para pihak yang meliputi pemerhati bisnis sawit, pengusaha sawit, LSM dan lembaga keuangan internasional mulai menggagas forum yang kemudian dikenal dengan RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) yang tujuannya untuk merumuskan pedoman standar yang bisa di pakai oleh berbagai pihak untuk mewujudkan produksi minyak sawit yang berkelanjutan. RSPO telah bekerja menyusun Prinsip-Prinsip dan Kriteria-kriteria yang bias dipakai untuk menilainya. Secretariat bersama RSPO ditempatkan di KualaLumpur.

kata Jali, Pada tanggal 19-23 November 2007 mendatang pertemuan RSPO akan dilangsungkan di Kualalumpur dengan maksud untuk menyamakan kembali persepsi berbagai Negara sekaligus mengevaluasi perkembangan praktik RSPO di berbagai Negara anggota RSPO. Pada pertemuan ini nanti diharapkan akan menghasil Prinsip dan Kriteria Final yang bias diimplementasikan setiap anggotanya. Kelembagaan yang akan melakukan penilaian suatu perkebunan telah menerapakan RSPO atau belum juga akan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan ini. Sehingga kelak akan ada semacam setifikat untuk perusahaaan-perusahaan anggota RSPO yang lulus menjalankan RSPO.

“Pemerintah Indonesia sendiri memiliki 2 dokumen sebagai intepretasi versi Indonesia yang akan dibawa ke pertemuan RSPO di Kualalumpur nanti yaitu untuk Perusahaan dan khusus untuk petani sawit (kemitraan dan swadaya). Intepretasi versi Indonesia ini disusun melalui pertemuan regular yang diorganisir oleh secretariat RSPO Indonesia dengan melibatkan stakelholders utama bidang perkebunan sawit. Isinya telah disesuaikan dengan kondisi eksisting Indonesia, kendatipun masih banyak yang harus dibuat intepretasi lanjutannya,” ungkapnya.

Pertemuan RSPO di Kualumpur akan diikuti oleh stakeholders perkebunan sawit di Riau yang terdiri dari petani sawit, LSM, Perusahaan-perusahaan sawit anggota RSPO dan Asosiasi-asosiasi perkebunan sawit seperti GAPKI Riau.

SCALE UP (Sutainable Social Development Partnership/Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan) kata Jali merupakan salah satu LSM Riau yang akan terlibat dalam pertemuan tersebut telah mengadakan pertemuan dengan GAPKI Riau, Disbun Riau dan petani sawit yang tergabung dalam Aspekpir (Asosiasi Petani Perkebunan inti Rakyat) Riau serta kalangan pers dengan tujuan untuk mensosialiasi gagasan yang akan di bahas di RSPO sekaligus untuk mendapatkan input yang bias dijadikan bahan dalam pembahasan Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak sawit berkelanjutan yang akan dipakai secara Internasional.

Ditanyakan tentang afiliasi SCALE UP, Jali menyatakan bahwa SCALE UP merupakan sebuah LSM lokal Riau yang berafiliasi dengan Sawit Watch Indonesia yang merupakan anggota RSPO dan berkedudukan di Bogor dan sudah terlibat sejak awal penyusunan prinsip dan kriteria RSPO.