Erik Lumban Gaol Website

Pameran Produk Indonesia serta Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia yang dilakukan kali ini merupakan pameran terbesar yang pernah dilakukan di luarnegeri.

Pameran bertitel resmi The 1st Indonesian Expo in Central and Eastern Europe (IE-CEE) di Warsawa itu telah dibuka pada 7/5/2008 oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Ekonomi Polandia Waldemar Palwak dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mohammad Lutfi mewakili Presiden RI.

Hadir dalam pembukaan tersebut Duta Besar RI untuk Polandia Hazairin Pohan, Dirjen Amerika dan Eropa Deplu Retno Marsudi, Ketua BPEN Bachrul Chairi, serta kepala perwakilan RI dari wilayah Eropa dan Afrika.

“Kita sudah melangkah membangun jembatan. Langkah itu sudah kita tempuh lebih
dari seribu mil. Indonesia memiliki kedekatan politik dengan semua negara Eropa. Kedekatan politik itu harus menjadi kedekatan ekonomi, dan expo ini merupakan sebagian perwujudan itu,” demikian Dirjen Amerika dan Eropa Deplu Retno Marsudi dalam pembukaan expo, seperti dituturkan Korfungsi Pensosbud KBRI Brussel PLE Priatna langsung dari Media Center Expo Warsawa kepada detikFinance, Jumat (8/5/2008).

Melalui pameran ini masyarakat dan dunia usaha dari Polandia dan wilayah Eropa lainnya memperoleh kesempatan untuk lebih dekat mengenal produk Indonesia. Pameran akan berlangsung dari tanggal 7-10/5/2008, diikuti oleh 144 peserta pameran dari berbagai sektor dunia usaha Indonesia, BUMN dan lembaga pemerintah.

Pada kesempatan ini ditampilkan berbagai produk unggulan Indonesia seperti kerajinan, furnitur, perhiasan, kosmetik, spa, produk makanan, produk pertanian, produk alas kaki dan kulit, produk perikanan, elektronik dan permesinan, tekstil dan garmen, produk plastik dan gelas, kertas dan peralatan kantor serta berbagai jenis produk lainnya.

Dalam berbagai rangkaian kegiatan dalam pameran produk dan promosi budaya dan pariwisata Indonesia ini telah dilaksanakan Joint Seminar on Investment and Opportunities, Seminar on Indonesian Tourism, Seminar on Business Opportunities in Indonesia, Seminar on Indonesian Skilled Workers, serta gala dinner yang menampilkan seni budaya Indonesia.

Sepanjang berlangsungnya kegiatan ini setiap hari pada pukul 10.00-18.00, para pengunjung dimanjakan dengan penyajian pentas seni budaya Indonesia yang melibatkan 120 orang dari 14 tim kesenian dari Indonesia maupun partisipas beberapa perwakilan Indonesia di kawasan Eropa.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang cukup hangat yang ditandai dengan banyaknya jumlah pengunjung pada hari pertama kegiatan pameran dan buyers dari berbagai negara di kawasan Eropa dan Afrika.

Wakil Perdana Menteri Polandia menyampaikan terima kasih dengan dipilihnya Polandia sebagai tempat dilaksanakannya Expo Indonesia pertama di Eropa ini dan Polandia menyambut baik peluang untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat di masa-masa mendatang.

Wakil Perdana Menteri Polandia  Waldemar Pawlak menyampaikan penghargaan dengan dipilihnya Warsawa sebagai tempat penyelenggaraan Expo Indonesia yang pertama kalinya di Eropa yang dinilainya sangatlah tepat.

     Penilaian itu disampaikan Waldemar Pawlak pada acara pembukaan Expo Indonesia di Warsawa, Polandia, Rabu (7/5), ditandai dengan pengguntingan pita disaksikan Kepala BKPM Muhammad Lutfi yang mewakili Presiden RI serta Dubes RI untuk Polandia Hazaiirn Pohan.

     Lebih lanjut Waldemar Pawlak, mengatakan sangat penting bagi Indonesia memandang Polandia  sebagai regional dari sebelas Negara Eropa Tengah lainnya, karena Polandia merupakan negara yang cukup luas dengan penduduknya yang berjumlah sebanyak 160 juta.

     Dikatakannya gabungan Negara Eropa Tengah sama besarnya bila dibandingkan dengan  Negara Rusia. Untuk itu, katanya, sangat tepat dipilihnya Polandia sebagai tempat penyelenggaraan pameran dagang, investasi, dan pariwisata tersebut.

     Pada kesempatan itu Waldemar Pawlak juga menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Polandia seperti batubara yang dalam era globalisasi sangat tepat untuk melanjutkan dan mengefisienkan kerja sama antar negara dunia.

     Untuk itu diharapkannya kerjasama yang telah terjalin selama ini tidak saja di bidang ekonomi dan perdagangan tetapi juga kebudayaan dan diharapkannya dengan diselenggarakannya Expo Indonesia ini akan terjalin kerja sama yang lebih erat lagi diantara kedua negara. 

     Expo Indonesia yang perupakan pameran dagang, investasi, dan pariwisata Indonesia di wilayah Eropa Tengah dan Timur untuk pertama kalinya merupakan kerja sama sembilan duta besar RI, diprakarsai oleh Dubes RI di Polandia Hazairin Pohan.

     Sebelumnya Kepala BKPM Muhammd Lutfi yang mewakili Presiden saat membuka Expo Indonesia itu mengajak pengusaha Polandia untuk menjalin kerja sama dengan rekanan dari Indonesia dan diharapkan para pengusaha dari Polandia juga bisa berkunjung ke Indonesia dan melihat peluang yang ada.

     Muhammad Lutfi juga mengharapkan penyelenggaraan pameran dagang dan investasi ini tidak hanya sekali saja, tetapi juga diikuti dengan pameran lainnya, baik yang diadakan di Warsawa atau di Indonesia.

     Sementara itu Dutabesar RI di Polandia Hazaiirn Pohan meyebutkan bahwa pameran yang diadakan digedung Expo Center 21 Warsawa itu diikuti 100 perusahaan dari Indonesia dengan 20 biro perjalanan berlangsung hingga 10 Mei, antara lain diisi dengan seminar dan bisnis meeting antara pengusaha Indonesia dan Polandia.

     Expo Indonesia yang dipersiapkan sejak setahun lalu bertemakan Brindging  the Distance itu, juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian Indonesia serta acara Gala Dinner di Hotel Hilton. 

Himpunan Ratna Busana, pelestarian busana tradisional Indonesia, memberikan pencerahan kepada generasi muda tentang batik yang berkembang pada dekade 1960-1980-an.

Pada acara itu dibahas karya dari lima seniman batik tulis. Mereka itu adalah Go Tik Swan, Ibu Sud, Iwan Tirta, Nora Gunawan dan Setyowati.

Pencinta batik Neneng Alamsyah mengatakan batik karya Go Tik Swan Hardjonagoro memadukan motif gaya klasik Surakarta, Yogyakarta dan pesisiran dikenal sebagai Batik Indonesia yang terinspirasi dari perintah Bung Karno waktu itu.

Neneng mengatakan batik karya Go itu pada waktu Presiden Bung Karno dikenal sebagai Batik Indonesia yang menggabung motif keraton dan warna pesisiran sehingga dapat diterima oleh semua kalangan.

“Batik Indonesia juga menggabungkan dari rasa persatuan, rasa nasionalisme dan rasa romantisme sesuai dengan kehendak dari inspirator,” kata Neneng pada acara talkshow batik tahun 1960-80-an yang diadakan Himpunan Ratna Busana itu.

Menurut dia, untuk melestarikan batik jangan berupaya menurunkan mutu tapi mempersingkat proses pembuatannya sehingga harganya bisa lebih murah bila dibandingkan dengan batik tulis. Proses pembuatan batik tulis yang timbal balik, misalnya, bisa dikerjakan 5-6 bulan.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Ratna Maida Ning mengharapkan agar generasi muda dapat memahami dan melestarikan batik karya seni Indonesia. Kalau menghadiri acara resmi, kata Maida, perlu memakai busana yang digabung dengan kain. Tapi kalau untuk acara yang tidak terlalu resmi, katanya, batik itu dapat dipakai dalam berbagai bentuk seperti blus, rok, atau gaun.

Pada tahun 1960-an, kata Maida, harga batik Go atau Setyawati, sudah dijual dengan harga sekitar US$50, karena proses pembuatannya yang halus dengan isen-isen titik yang padat.

PAMERAN tunggal seniman Kun Adnyana ditampilkan di Gaya Art Space perkampungan seniman Ubud, Kabupaten Gianyar. Sebanyak 14 karya kanvas dan 33 patung sentuhan dihadirkan untuk mengisi hari kartini dan hari pendidikan nasional.

Pameran ikut menampilkan sebuah karya instalasi mengusung tema “Ibu” selama sebulan hingga 2 Juni mendatang,” kata Kun Adnyana di Denpasar, Jumat (2/05).

Kun mengatakan sosok Ibu dalam kehidupan manusia telah banyak dirajut dalam berbagai perayaan serimonial. Namun, masyarakat sangat jarang mengkritisi, sejauh mana sesungguhnya perayaan formal relevan bagi penghormatan terhadap sosok ibu.

Lewat karya kanvas kreasi dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar ini, patung dan instalasi, ia mengekspresikan ibu dalam segala atribut yang lekat ke dalam karya seninya.

Lewat karya seni seniman muda Bali yang kreatif tersebut,ia mengajak semua pihak untuk memahami lebih jauh sosok ibu yang penuh dengan sifat kasih dan sayang.

Aksi penyerahan sewa kawasan hutan lindung tahap kedua dari penggalangan donasi penyelamatan hutan lindung oleh publik kepada Departemen Keuangan ditolak. Donasi senilai Rp 281.500 (donasi pertama sebesar Rp 1.614.000 dan diterima Depkeu) yang merupakan hasil penggalangan lanjutan oleh WALHI dan Solidaritas Perempuan ditolak karena belum adanya aturan partisipasi publik dalam penyewaan kawasan hutan (Kompas, 11/03). Tidak seperti yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2008. Pemerintah “ngotot” PP kompensasi penyewaan hutan lindung ini hanya diperuntukkan bagi 13 perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan ijin sewa sesuai Kepres No.41 tahun 2004.

Bersikukuhnya Pemerintah, belum ada aturan partisipasi publik atas pengelolaan kawasan hutan (produksi dan konservasi atau lindung) semisal hal di atas, Pemerintah telah melakukan penihilan atas fakta lapangan. Diakui atau tidak, praktek-praktek partisipasi publik selama ini telah membuktikan beberapa pengembangan kawasan konservasi berasal dari partisipasi publik.

Sebut saja keterlibatan beberapa lembaga swadaya masyarakat internasional semisal Conservation International (CI), JICA, TNC, WWF, WCS, OCSP-USAID, BOSMAWAS (dan lain-lain) dalam pengembangan taman nasional baru di Indonesia, penyelamatan satwa langka dan proteksi kawasan kaya biodiversitas adalah partisipasi publik. Sekalipun melalui pendekatan programatik skema kerjasama(baca: kesepakatan) antarpemerintah atau independen tentang penyelamatan dan pengembangan kawasan konservasi (lindung) dari kerja lembaga-lembaga internasional tersebut tergolong partisipasi publik atas kelola kawasan hutan.

Belum ada aturan bagi partisipasi publik atas sewa kawasan hutan adalah pernyataan Pemerintah yang justru melecehkan PP No.2 tahun 2008. Sutrisno dari Baplan Kehutanan beberapa waktu lalu juga menjelaskan kompensasi harga sewa hutan lindung untuk pertambangan didasari oleh kesepakatan dengan 13 perusahaan penambang. Jika sama-sama didalamnya memuat aturan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan kehutanan dalam hal ini pemerintah dengan perusahaan, tidak ada alasan menolak partisipasi pemangku lain yaitu publik untuk melakukan hal yang sama (sewa lahan untuk perlindungan kawasan hutan). Dan ini juga diperkuat oleh tidak adanya isi PP ini yang secara khusus diperuntukkan bagi 13 perusahaan penambang sesuai hasil analisis banyak kalangan praktisi kebijakan dan hukum.

Bahkan pernyataan tersebut secara “bertepuk dada”, Pemerintah juga melecehkan upaya-upaya gerakan konservasi hutan, flora-fauna dan biodiversitas international yang sudah dilakukan jauh-jauh hari melalui program-program LSM internasional dengan badan-badan kehutanan pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal kesepakatan-kesepakatan dari program-program tersebut adalah model kehutanan partisipatif yang tidak hanya melibatkan publik nasional tetapi sekaligus publik internasional. Kehutanan partisipatif terlecehkan.

Ketua DPR Agung Laksono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)menggeledah Departemen Kehutanan terkait kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan dan Tanjung Siapi-api. “Agar tidak diskriminatif,” katanya di Gedung DPR, Rabu (30/04).

Senin lalu KPK menggeledah lima ruang kerja anggota Komisi Kehutanan DPR dan ruang Sekretariat Komisi Kehutanan. Dari enam ruang tersebut KPK menyita sejumlah dokumen tentang alih fungsi hutan lindung di Bintan dan Sumatera Selatan.

Penetapan status hutan lindung merupakan kewenangan Departemen Kehutanan. Namun pengalihan status hutan lindung tidak bisa dilakukan tanpa rekomendasi dari Komisi Kehutanan DPR.

Selain mendesak KPK segera menggeledah Departemen Kehutanan, Agung Laksono juga meminta penggeledahan dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan dan kantor Dinas Kehutanan. “Tapi jangan sampai heboh,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Kehutanan Sumatra Selatan di Palembang, Selasa (6/5) siang. Penggeledahan dilakukan oleh enam anggota KPK sejak pukul 11.00 WIT. Saat KPK Datang, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Dodi Supriadi tengah mengikuti rapat di kantor gubernur.

Tidak hanya Kantor Dinas Kehutanan Sumsel, KPK juga menggeledah Kantor Badan Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ruang kerja direktur umum, direktur utama, dan ruang administrasi tak luput dari penggeledahan.

Senin kemarin, KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel dan Kantor Chandratex, perusahaan kontraktor yang membangun jalan menuju Pelabuhan Api-Api. Kuat dugaan pemeriksaan ini berkaitan dengan keterlibatan anggota Komisi IV DPR Sarjan Taher. Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengalihan hutan mangrove menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api .

Pada tanggal 7 Mei 2008, di Lobi Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Menteri Kehutanan, H.M.S. Kaban, mencanangkan Program Percontohan Pengelolaan DAS Terpadu melalui pengembangan Desa Konservasi. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Departemen Kehutanan, United State Agency for International Development (USAID), dan Environmental Services Program (ESP).

Masih dalam satu rangkaian acara, sebelum pencanangan Desa Konservasi, telah dilaksanakan workshop Desa Konservasi yang dipandu oleh Kepala Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Dr. Bambang Supriyanto. Setelah acara pencanangan akan dilaksanakan pembacaan deklarasi bersama, dialog dengan Menteri Kehutanan, peninjauan pameran, dan Temu Mahasiswa Pecinta Alam se-Jakarta.

Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan, sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan.

Pengembangan desa konservasi merupakan salah satu program yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Departemen Kehutananan. Direktorat Jenderal PHKA telah merencanakan mengembangkan 132 Model Desa Konservasi (MDK) di sekitar 77 Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Taman Nasional. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, sejak tahun 2007, Ditjen PHKA bekerjasama dengan Environmental Services Program (ESP) yang didanai United State Agency for International Development (USAID), mengembangkan desa konservasi di 16 kawasan konservasi yang terletak di lima (5) provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah/DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Sebagian besar desa konservasi tersebut terletak di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, pengembangan model desa konservasi menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan pengelolaan DAS terpadu, guna mendukung tata kelola kawasan hutan dan konservasi yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pemilihan lokasi dengan pendekatan development pathways, pengembangan unit sekolah lapangan di desa-desa yang terletak di wilayah hulu dan dekat dengan kawasan konservasi. Juga pengembangan rencana aksi dan penggalangan dukungan para pihak dalam implementasi rencana aksi konservasi.

Desa konservasi merupakan sebuah inisiatif upaya konservasi yang partisipatif. Inisiatif ini sangat penting dan relevan dengan kondisi kawasan konservasi di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 22 juta hektar kawasan konservasi. Sebagian besar kawasan tersebut terancam rusak, karena beberapa faktor, seperti tuntutan konversi lahan, perambahan, kebakaran hutan, illegal logging, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa langka, serta tuntutan kebutuhan hasil hutan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Menurut data dari Ditjen PHKA, saat ini terdapat sekitar 2.040 desa di daerah penyangga kawasan konservasi, yang jumlah penduduknya sekitar 660.845 keluarga. Sebagian besar penduduk tersebut sangat tergantung pada sumberdaya alam di kawasan hutan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan upaya konservasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

AKHIR September 2004, media massa mulai mengangkat kasus penimbunan ribuan kantong “material organik” di Pulau Galang Baru, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Belakangan, setelah ditelusuri, di antara 1.762 kantong besar “material organik” itu ternyata mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3 seberat 1.149 ton. Lebih dari lima bulan, kantong-kantong itu ditampung di atas lahan sekitar dua hektar, yang telah dikeruk dengan ketinggian maksimal sekitar 20 meter.

Lahan bertanah kapur itu tersembunyi di lereng bukit, yang tentunya dibuat setelah menebangi pepohonan. Lokasinya sekitar 1,5 jam perjalanan darat dari Kota Batam. Dulu, sebelum akhirnya didesak untuk direekspor, jalan menuju lokasi dijaga dengan portal melintang. Kini, tinggal tanah kosong dengan bekas bakaran yang terasa menyengat di siang hari.

Pencemaran dipastikan terjadi. Sebab, selama berada di sana, kantong-kantong yang mengandung radioaktif itu sebagian telah rusak dan tertimpa hujan dan panas terik.

“Lingkungan dan masyarakat sekitar harus dilindungi dari pencemaran. Limbah harus direekspor,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang mengunjungi lokasi, Selasa pekan lalu.

Adalah PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) yang meng- impor “material organik” itu dari Singapura melalui Asia Resources Enterprises Ltd. Dokumen kepabeanan, sebagaimana diberitakan, menyebutkan barang impor itu material organik yang disebut “fertilizer” alias pupuk. Sementara hasil analisa Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonesia, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional, “material organik” tersebut mengandung limbah radio- aktif.

Sesuai ketentuan Sekretariat Konvensi Basel, negara pengirim wajib menerima kembali kirimannya bila negara tujuan menyatakan barang tersebut tidak memenuhi ketentuan. Namun, hingga kini belum ada lampu hijau dari Pemerintah Singapura untuk menerimanya. Alasan mereka, barang itu “material organik”. Selain itu, Singapura masih menunggu pertemuan yang difasilitasi Sekretariat Konvensi Basel.

Pernyataan itu diperkuat pernyataan National Environmental Agency (NEA) Singapura, bahwa barang impor benar-benar material organik yang tidak berbahaya. Perbedaan pendapat itu akhirnya melibatkan pembicaraan diplomatik antarpemerintah. Padahal, kedatangan limbah awalnya antarsektor swasta. Yang dipertanyakan Pemerintah Indonesia, bila memang itu material organik, mengapa pihak Singapura bersikeras menolak direekspor?

PADA formulir pendaftaran perusahaan yang diajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tertulis, kegiatan usaha pokok PT APEL adalah pertanian holtikultura (kata peternakan ikan dicoret). Usaha lainnya perdagangan. Adapun jenis perusahaan yang didaftarkan merupakan penanaman modal asing (PMA) dengan pemasaran 100 persen ekspor. Penanggung jawab seluruh pengurusan pendaftaran perusahaan adalah Rudy Alfonso, seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa data di atas sempat dipersoalkan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja dengan Menneg LH, Senin pekan lalu. Suasana rapat berlangsung panas. Salah satu “korbannya”, perwakilan PT APEL diusir dari ruangan karena dinilai melecehkan forum rapat yang dihadiri Menneg LH Rachmat Witoelar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrachman, dan salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pihak PT APEL hanya diwakili Managing Direkturnya, Cyprus A Tatali. Jabatannya tiba-tiba ia ubah menjadi Direktur PT APEL ketika diprotes salah satu anggota Komisi VII, bahwa seharusnya yang datang minimal setingkat direktur. Di dalam daftar pemimpin perusahaan dalam dokumen pendirian, nama Cyprus sama sekali tidak terdaftar. Di sana, sebagai komisaris tercantum nama Setya Novanto, dan tiga direkturnya masing-masing Rudy Alfonso, Irawan Darsono, dan Ong Gin Keat (Singapura).

Berbagai kejanggalan terus dijumpai ketika membicarakan impor “material organik” dari Singapura ini. Hampir seluruh anggota Komisi VII yang hadir mengaku heran, mengapa jajaran Bea dan Cukai Batam meloloskan masuknya “material organik” tadi.

“Sejak kapan Singapura jadi produsen pupuk. Ini kan tidak masuk akal,” tanya anggota Komisi VII , Tjatur Saptoedy.

Masih ada sederet kejanggalan lain. Mulai dari proses berdirinya PT APEL, keluarnya rekomendasi hingga masuknya limbah B3 itu, tidak ditemukannya nama PT APEL oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebagai perusahaan pengimpor. serta informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan rekanan PT APEL di Singapura bernama Asia Resources Enterprises Ltd tidak terdaftar di sana.

DARI berbagai kejanggalan di atas, wajar jika kemudian Komisi VII DPR mendesak agar kasus impor limbah itu tidak berhenti sebatas PT APEL bersedia mereekspor. “Kasus pidana harus diungkap tuntas,” kata Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf. Dewan juga merekomendasikan agar kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI dengan kewajiban melaporkannya kepada Presiden.

Hingga kini, pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah menentukan empat tersangka, tetapi mereka tidak hadir pada panggilan pertama. Kini, mereka dipanggil lagi untuk memenuhi panggilan kedua.

Ditarik ke belakang, kasus pembuangan limbah di kawasan Kepulauan Riau tidak istimewa lagi alias “sudah biasa”. Sejak tahun 1970, kawasan kepulauan di sekitar Batam telah tercemari tumpahan minyak yang diduga minyak bekas cucian kapal. Maraknya pembangunan sektor properti dan infrastruktur Singapura, di satu sisi menimbulkan persoalan pembuangan limbah. Di sisi lain, pasir-pasir dari perairan Kepulauan Riau terus dikeruk, baik legal maupun ilegal, untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di Singapura.

Dari rentetan pembuangan limbah yang terbongkar sejak tahun 1989, terbukti pula kawasan Kepulauan Riau merupakan “tong sampah”. Misalnya, kasus pembuangan limbah dalam kantong-kantong 25 kilogram di Pantai Trikora, Pulau Bintan, tahun 1992. Kejadian serupa mencemari ribuan kilometer pantai di Pulau Batam dan Pulau Trikora (1993).

Seperti diceritakan warga Tanjungpinang, yang pernah bekerja di tanker Singapura, berbagai jenis limbah-terutama endapan minyak mentah kapal tanker yang dicuci di Singapura-dibuang secara rutin di wilayah Berakit, Bintan Utara. Tanker bertolak malam hari, terutama dalam kondisi pasang dan bulan gelap. Setibanya di lokasi, tanker berkeliling sambil membuang limbah.

Kasus terakhir terjadi di penghujung tahun 2004, di mana minyak mentah membuat kawasan pinggir pantai Pulau Belakang Padang kehitam-hitaman. Akibatnya, para nelayan harus ekstra keras membersihkan mesin boat-nya agar tidak rusak (Kompas, 24/11/2004).

Entah berlaku umum atau tidak, persoalan penanganan lingkungan hampir tidak pernah menjadi perhatian khusus. Di Batam misalnya, tahun 2003 lalu diberitakan sebanyak 575 dari 719 perusahaan di Batam tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Dari 274 industri penghasil limbah B3, hanya 54 perusahaan yang mengelola limbahnya dengan baik. Tentu saja hal ini dibantah pihak berwenang.

Kasus impor “material organik” di Pulau Batam, lagi-lagi menunjukkan bahwa lingkungan terus dikorbankan secara sistematis akibat manajemen birokrasi yang amburadul dan ketiadaan komitmen lingkungan berkelanjutan. Mulai dari rentetan keluarnya izin usaha hingga kedatangannya di Batam, ditemukan kejanggalan.

Menurut informasi dari salah satu PPNS di Batam, tahun lalu pernah ada pertemuan yang dihadiri para pengusaha dari Singapura, Hongkong, dan Taiwan di Batam. Salah satu materi yang diperkirakan dibahas adalah soal pembuangan limbah.

Terlepas dari itu, keberadaan limbah di perairan Kepulauan Riau merupakan rutinitas. Kasus limbah B3 di Pulau Galang Baru hanya salah satu kasus yang terungkap. Hari-hari ke depan, bergantung pada keseriusan pemerintah pusat dan penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terkait kasus ini. Atau, selamat datang limbah-limbah berikutnya!

KAMPANYE peduli lingkungan menyentuh semua aspek, termasuk pernak-pernik pernikahan. Malah, saat ini kebanyakan calon mempelai lebih memilih tema green wedding untuk pesta pernikahan. Apakah tema ini akan menjadi tren 2008?

Kita lihat! Calon mempelai memilih gaun pernikahan hijau dengan garis pinggang nyata. Mengapa? Banyak wanita lebih memilih gaun pernikahan yang pas di tubuh daripada ornamen di beberapa bagian tubuh.

Kendati begitu, bukan berarti pengantin pada 2008 mengesampingkan model yang sedang in. Mereka tetap memilih gaun yang tampak agung dan elegan. Mereka juga lebih memilih gaun dengan garis leher lebih rendah yang menonjolkan bagian bahu dan leher.

Sentuhan bling semakin mempercantik penampilan. Tambahan bling pada beberapa tahun terakhir selalu disertakan pada gaun dan perhiasan. Metalilics, lace, dan satin sangat populer hingga saat ini. Adapun pemilihan warna cenderung cerah dominan seperti hijau.

Buket pemanis tangan tidak luput dari perhatian. Tambahan kristal menambah kemewahan buket. Karena itu buket di tangan semakin bersinar, berkilau, dan elegan sehingga Anda pun percaya diri melangkah ke pelaminan. Dibandingkan yang lain, kristal mendapat pengecualian. Penambahan kristal tidak ada batasan. Karena kristal sangat cocok dikenakan dalam berbagai variasi warna, ukuran, dan bentuk.

Beralih ke pemilihan warna. Merah, kuning, ungu, dan oranye merupakan warna umum yang sering digunakan pada buket pernikahan. Namun, warna hijau kini mendominasi dalam gelaran pesta pernikahan. Hijau mampu mengesankan aksen natural. Hal ini identik dengan ramah lingkungan dan mendukung konsep pernikahan luar ruangan. Segarnya warna hijau menjadi daya pikat tersendiri bagi pasangan yang mengabadikan momen bersejarah dalam hidup mereka.

Kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dan bersahabat lingkungan semakin ketara. Untuk mengurangi sampah tidak terurai, mereka lebih suka menggunakan bahan yang diolah kembali. Selain itu, menggelar pesta pernikahan di luar ruangan punya tujuan yang baik. Hal ini karena bisa mengandalkan sinar matahari sebagai penerang sehingga mengurangi pemakaian listrik.

Bagi pemerintah barangkali ekonomi dan politik merupakan persoalan terbesar bagi bangsa ini. Itu tercermin dari berbagai kebijakan termasuk dalam pengelolaan anggaran secara nasional. Tetapi bagi sebagian orang persoalan lingkungan hidup tampaknya lebih nyata, lebih konkrit dan kerusakannya bisa sangat luar biasa terutama untuk masa depan kita. Kita akan mendiskusikan persoalan-persoalan lingkungan hidup terutama mengatasi dan memperbaiki krisis ini dengan Prof. Dr. H. Endang Sukara, Deputi bidang ilmu pengetahuan hayati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Endang Sukara mengatakan lingkungan hidup baik flora, fauna, mikro organisme, dan barangkali virus juga, serta segala macam isinya itu sungguh mempunyai manfaat yang luar biasa untuk hidup dan kehidupan umat manusia. Karena itu jasa-jasa lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia penting dipahami untuk memperbaiki krisis lingkungan.

Menurut Endang Sukara, jasa-jasa lingkungan tersebut harus dimanfaatkan dengan menjadikan tiga unsur pembangunan menjadi satu, yaitu membangun ekonomi, membangun sosialnya dengan masyarakat dilibatkan dalam semua proses dan juga mendapat keuntungan dampak ekonomi dari sana, dan membangun lingkungan hidup. Kalau salah satunya saja, misalnya lingkungan hidup seperti hanya untuk proteksi-proteksi, maka itu tidak ada maknanya.

Berikut wawancara Faisol Riza dengan Endang Sukara.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah (Pemda) harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa lingkungan harus dijaga. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ingin menyewa lahan hutan yang oleh pemerintah akan disewakan kepada swasta. Itu hanya untuk menjaga lahan hutan agar tidak dirusak. Apakah langkah ini efektif?

Menurut saya kurang efektif. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kita selama bertahun-tahun setelah merdeka hanya berbasis kepada proteksi, proteksi, dan proteksi. Misalnya, membangun cagar alam, mendirikan taman nasional, tapi tidak ada tautannya dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Jadi masih kepada lingkungan hidup semata-mata. Itu tidak bisa juga. Tidak akan efektif. Bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia harus ikut serta. Dalam hal ini ada suatu konsep yang dikembangkan oleh United Nations Educational, Scientic and Cultural Organization (UNESCO) yaitu Man and the Biosphere (MAB). Kebetulan saya menjadi ketua dari program MAB UNESCO untuk Indonesia.

Apa itu program MAB?

Di dalam program itu konsepnya bukan lagi mengembangkan taman nasional, tapi namanya cagar biosfir. Ini sudah diakui oleh 115 negara di dunia dan sekarang sudah direpresentasikan di lebih dari 500 situs. Di dalam konsep cagar biosfir, pertama kita memang harus punya daerah atau kawasan yang dilindungi oleh undang-undang (UU). Mungkin itu sifatnya taman nasional, hutan lindung, cagar alam, atau apapun namanya. Namun itu saja tidak cukup. Kita harus mempunyai kawasan lain yang disebut buffer zone yang harus dibuat di tempat lain. Dalam pembuatan buffer zone pemerintah daerah harus bekerjasama dengan kepala-kepala taman nasional atau pengelola cagar alam, dan sebagainya. Nah di dalam buffer zone itu tidak mustahil kalau Pemda dan rakyatnya membangun kebun raya, misalnya. Tapi kebun raya itu menjadi tempat untuk menyimpan seluruh flora yang pernah diketahui ada di dalam taman nasional terutama flora yang mempunyai ekonomi tinggi.

Apa contohnya?

Misalnya, gaharu, atau bibit durian, atau bibit duku yang bagus dan ada di tempat itu. Jadi tergantung di mana lokasi kawasan yang dilindungi itu berada. Di Siberut, misalnya, saya melihat ada semacam jenis rambutan yang mungkin belum pernah ada orang yang mengetahuinya. Itu enaknya luar biasa. Kemudian di daerah buffer zone itu benih tersebut ditanam dan dibangun kebun raya sebagai pusat konservasi di situ, di luar lahan dari aslinya. Jadi, orang bisa segera melakukan penelitian yang cermat dan dahsyat di sana.

Ini memerlukan satu kemauan pemerintah yang betul-betul punya komitmen terhadap persoalan lingkungan. Apakah Anda melihat pemerintah sekarang mempunyai komitmen terhadap lingkungan dan lebih baik dari pemerintah yang sebelumnya?

Ini pertanyaan yang sulit, tapi saya melihat pemahaman pengetahuan tentang arti pentingnya lingkungan untuk pembangunan ekonomi itu belum ada. Saya lanjutkan tentang cagar biosfir. Ketika kita melakukan penelitian kajian, misalnya, satu jenis pohon filum yang baru dan telah diteliti oleh LIPI kemarin mempunyai senyawa aktif yang bisa dipakai sebagai bahan baku obat-obatan untuk anti kanker, misalnya. Itu pasti akan menjadi bisnis multi milyaran dolar kalau kita mau melakukannya. Untuk anti kolesterol saja seperti Lipitor yang dibuat perusahaan besar di AS beromzet US$ 19 milyar. Jadi jangan main-main. Di kawasan Siberut, selain buah-buahan ada semacam Calamus Draco yang menghasilkan buah merah seperti jenang, rotan. Marketnya luar biasa seperti untuk ke Cina. Maksud saya, kalau itu sudah diteliti lantas manfaatkan segera mungkin dengan membuat perkebunan-perkebunan. Perkebunan yang ada di Indonesia sekarang didominasi oleh tanaman introduksi bukan asli Indonesia, sehingga kompetisi kita juga lemah.

Saya kira persoalan lingkungan bukan hanya persoalan di Indonesia saja. Pemerintah negara besar pun merasa ini juga menjadi tanggung jawab mereka. Dengan pertemuan besar di Bali tahun lalu. Apa bahaya terbesar secara global terhadap negara-negara terutama negara miskin dari kerusakan lingkungan yang akan bisa kita rasakan setiap hari?

Saya kira lingkungan yang rusak mempunyai dampak yang luar biasa besarnya pada kehidupan kita semua. Pertama, kehidupan kita menjadi tak nyaman. Kedua, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh bangsa kita juga menjadi terbatas. Misalnya, dengan kondisi air sungai yang begitu buruknya pasti perusahaan daerah air minum (PDAM) akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengolah air sungai menjadi air minum. Coba kalau sungainya itu jernih.

Di China Barat ada program Bio Carpet Project. Tidak ada satu hari dari seluruh penduduk yang tidak menanam rumput. Walaupun sulit untuk ditanami rumput, mereka ada teknologi khusus. Jadi mereka menanam rumput semuanya. Rumput itu kemudian dikaitkan dengan industri peternakan modern. Selain mereka bisa mengurangi proses erosi dan pelumpuran terhadap sungai Kuning di sana, rumput itu diolah menjadi pakan ternak. Sekarang di Cina yang ikut industri peternakan modern ada 100 juta orang. Bayangkan.

Mengapa China bisa melakukan itu?

Nah itu, komitmen dan juga kepedulian dari pemerintah, termasuk pemahaman dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak paham, tidak jelas dampaknya bagi ekonomi dan nilai sosial mereka maka itu akan sulit. Karena itu sekarang tiga unsur pembangunan harus benar-benar menjadi satu, yaitu dalam membangun ekonomi, harus juga membangun sosialnya dengan masyarakat dilibatkan dalam semua proses dan juga mendapat keuntungan dampak ekonomi dari sana, dan satu lagi harus membangun lingkungan hidup. Kalau salah satunya saja, misalnya lingkungan hidup, seperti tadi disewa hanya untuk proteksi-proteksi, maka itu tidak ada maknanya.

Saya kira kerusakan lingkungan juga sudah sedemikian berat di Indonesia termasuk pembabatan hutan sehingga jutaan hektar sudah gundul. Saya kira mengembalikan itu membutuhkan waktu dan juga terkait kebutuhan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencari lahan mengembangkan bisnis di beberapa sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan hutan. Bagaimana cara untuk mengembalikan lagi hutan yang dahulu sudah gundul itu?

Apapun caranya harus mulai dari sekarang. Dalam hal ini perlu dibuat program-program konkrit yang masyarakat mau ikut berpartisipasi. Salah satu contoh di Kalimantan Barat, di sana banyak sekali sumber buah Tengkawang. Jadi setiap orang yang menikah di Kalimantan Barat wajib menanam 200 pohon Tengkawang. Kalau pohon Tengkawang sudah berusia 25 - 30 tahun boleh ditebang oleh orang itu. Kalau satu pohon itu harganya sekarang US$ 400, berarti 200 pohon senilai US$ 80.000. Pada masa depan, setiap anak usia 25 - 30 tahun di Kalimantan Barat mempunyai simpanan seperti asuransi tanpa premi Rp 720 juta kalau tinggi pohon Tengkawang itu satu meter persegi. Padahal pohon Tengkawang bisa mencapai 3m2 berarti bisa mencapai Rp 2,1 miliar. Masak sih bangsa Indonesia tidak mau begitu. Tentu sebelum Tengkawang itu bisa dipanen di bawahnya bisa ditanam komoditi yang produktif seperti kedelai atau jagung dulu atau kalau lahannya itu milik orang lain, maka hasilnya bisa bagi dua dengan yang punya lahan. Sekarang ujung tombak memang di otonomi daerah, bisa atau tidak menggerakkan hal tersebut. Kalau tidak mampu meyakinkan masyarakat di kabupaten tentang program ini maka di kecamatan atau satu desa dulu. Kalau di satu desa juga tidak mampu untuk meyakinkan masyarakat tentang program ini, maka coba di satu kampung dulu. Jadi di Kalimantan Barat dengan Tengkawang, misalnya. Sedangkan di Sulawesi bisa menanam Eboni dan itu nilainya lebih mahal lagi. Di NTT bisa menanam Cendana yang kita sudah tahu sangat tinggi nilainya. Saya dengan teman-teman LIPI sudah membuat satu-dua hektar di Flores untuk perkebunan Cendana.

Ada dua menteri yang mengurusi soal lingkungan hidup, yaitu menteri negara lingkungan hidup dan menteri kehutanan. Saya kira keduanya yang paling bertanggung jawab. Sejak zaman kemerdekaan, saya merasa hutan bukannya makin baik tapi kok makin tergerus, makin habis. Anggaran pemerintah yang demikian besar bukan untuk melindungi lingkungan hidup tetapi justru malah seperti menghambur-hamburkan uang. Apa pendapat Anda?

Saya melihat justru karena sektoral itu maka kita menjadi sangat terpuruk seperti ini. Pembangunan itu seharusnya dilakukan secara horizontal. Masing-masing departemen, sektor, maupun universitas, lembaga riset, dan komponen bangsa ini semuanya harus berdiri pada posisinya masing-masing untuk bisa memberikan kontribusi. Saya berikan contoh atau ilustrasi yang telah dilakukan Thaksin Shinawatra sewaktu menjadi Perdana Menteri Thailand dengan Ratu Sirikit. Mereka memberikan informasi pada masyarakat global bahwa negaranya ingin menjadi dapur dunia pada 2010. Sejak itu mereka melakukan pendekatan horizontal. Misalnya, menyediakan benih durian walaupun duriannya asal Indonesia sebanyak satu juta benih durian dan dibagikan kepada masyarakat. Dinas pekerjaan umumnya (PU) membuat irigasi, membuat jalan yang bagus. Kemudian pemerintah daerahnya (Pemda) membuat pusat sortasi. Universitas dan departemen pertanian menyediakan benih yang bagus. Hanya dalam waktu empat tahun sejak program itu diluncurkan, mereka menjadi raja durian dunia yang terkenal. Sekarang beras dari Thailand, sayuran dari Thailand, buah-buahan dari Thailand. Begitu merebaknya kehebatan mereka di sektor pertanian. Padahal tanah di Thailand adalah vulkanik, sedangkan tanah yang lebih subur ada di Indonesia, cahaya matahari yang lebih berlimpah itu ada di Indonesia. Jadi kita bisa membangun ekonomi tanpa harus memerlukan modal yang besar. Modalnya hanya sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki. Tapi bukan hanya Departemen Kehutanan atau Lingkungan Hidup, dalam hal ini menteri perdagangan, menteri dalam negeri, para gubernur, dan bupati juga harus ikut campur. Selain itu, universitas dan lembaga riset termasuk LIPI juga harus turut mengisi. Apa yang dikerjakan bangsa ini harusnya pendekatan horizontal karena tidak ada satu departemen atau sektor atau universitas yang bisa mengerti seluruhnya.

Persoalan lingkungan adalah persoalan yang tidak pernah berhenti, menguras tenaga dan menuntut perhatian yang lebih dari persoalan-persoalan lain. Kalau setiap tahun ada sekitar 10 juta hektar hutan dihabisi, maka bisa dibayangkan setiap hari ada ribuan hektar hutan. Kita seperti berlomba dengan kehancuran masa depan. Nah komitmen terhadap lingkungan dimana Indonesia dianggap sebagai jantung dunia hutan tropis turut menjadi perhatian dunia. Apa yang Anda bisa sampaikan?

Kita harus mulai dari sekarang juga. Kita harus menyadari bumi ini hanya satu dan masalah global climate change sudah bersama kita. Kita banyak yang tidak tahu bahwa dulu Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bersatu selama 600 tahun, namun perlahan tapi pasti terendam air sehingga kawasan itu menjadi dangkalan Sunda dan akhirnya terpisah menjadi pulau-pulau itu. Jika pemanasan global dibiarkan terus maka suhu akan terus naik, sehingga dapat dipastikan banyak pulau hilang dan Jakarta juga bakal terendam. Kemana kita harus lari? Padahal daerah kawasan semakin sempit, dan penyakit akan banyak muncul akibat pemanasan global. Malaria akan booming, kita juga akan mengalami TBC yang sangat akut di masa mendatang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali memperbaiki lingkungan sekaligus membangun ekonomi dan sosial yang tangguh, seperti tadi saya ungkapkan yaitu mengembangkan program penghijauan. Apakah bisa atau tidak program penanaman pohon tersebut ditautkan dengan program untuk mensejahterakan bangsa Indonesia? Kalau tidak bisa dengan satu termin masa pemerintahan, maka bisa selama 25 tahun untuk menjadi visi kita jangka panjang. Jadi sekarang segera lakukan penghijauan tapi kita tautkan dengan program sosial yang lebih tangguh dan kesejahteraan ekonomi.

Yang dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan adalah mereka yang bergerak di sektor industri terutama industri yang mencemari lingkungan. Sering menjadi berita dimana-mana bahwa perusahaan multinasional yang melakukan eksplorasi mengabaikan lingkungan. Begitu juga yang mengembangkan sektor pertanian yang memanfaatkan lahan hutan. Apa kira-kira komitmen yang semestinya mereka lakukan agar ekonomi tumbuh tapi lingkungan tidak hancur?

Saya kira kita semua harus sadar ilmu pengetahuan harus menjadi tulang punggung di sana. Saya yakin kalau kita tidak menjual bahan mentah tapi diproses dulu dengan paripurna maka tidak mencemari lingkungan. Misalnya, serpihan kayu dibuat nano material atau nano fiber. Di Kyoto, Jepang, ada dua staf LIPI bekerja di sana untuk serat kayu dibuat nano fiber. Sekarang mereka bisa membuat material baru dan itu sebening kaca, se-elastis plastik, sekuat baja, dan kekuatannya lima atau enam kali lebih kuat dari baja. Dia sudah membuktikan bahwa ternyata komponen itu mempunyai sifat sama dengan LCD. Dia sudah digaet oleh Mitsubishi untuk membuat LCD yang fleksibel. Dalam tiga tahun ke depan kita mungkin akan melihat flexible screen bukan flat screen. Ilmu pengetahuan harus menjadi soko guru. Kita harus berpacu memberikan nuansa yang keras untuk pentingnya ilmu pengetahuan sehingga semua bisa diolah dengan cermat, cerdas, menghilangkan limbah. Selama industri tidak bersandarkan pada science, kita akan selamanya membeli bahan baku pada orang lain. Seperti CPO belum diolah menjadi Betakaroten, obat-obatan yang strategis, dan diberi ikatan-ikatan rangkap sehingga minyaknya menjadi lebih bagus dari minyak apapun di dunia. Nah, itu belum ada. Yang menjadi masalah, justru itu sudah dimulai di Singapura. Untuk bioscience saja, Singapura menganggarkan dana US$ 3,7 milyar setahun. Sedangkan Indonesia mungkin cuma Rp 1-3 trilyun, dan dana itu kalah jauh dibandingkan dana untuk iklan.

Tapi menurut orang, sebanyak-banyaknya orang berkumpul tetap saja yang menang Amerika atau Jepang. Katanya kedua negara tersebut tidak setuju terhadap rumusan komitmen yang ada di Bali beberapa waktu lalu dimana mereka tidak mau mengurangi konsumsi energi. Terhadap mereka harus ada sesuatu yang dilakukan untuk mengingatkan bahwa kerusakan tidak pernah berhenti. Nah apa kira-kira hal itu?

Saya kira kita tidak harus menguras tenaga untuk hal itu karena itu memang urusan politik yang harus dijalankan. Menurut saya, di dunia itu ada tiga kelompok negara. Satu, adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan genetik yang akan menjadi tulang punggung pembangunan masa depan dunia, tapi memiliki ilmu sangat tinggi. Mereka direpresentasikan negara seperti Jepang, AS, Eropa, dan mungkin juga Kanada. Mereka jago-jago dalam ilmu pengetahuan meskipun tidak mempunyai sumber daya alam tapi mereka akan leading. Kedua, negara yang tidak mempunyai sumber daya alam atau kekayaan alamnya kurang dan SDM juga rendah. Ini mungkin seperti di negara-negara Afrika tropis. Sedangkan ketiga, seperti bangsa ini yang luar biasa kekayaan dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam berlimpah termasuk juga sumber daya genetik, tapi ilmu kita rendah. Kalau kita bisa berangkat dari sekarang dan berniat untuk membangun SDM yang handal, maka SDM yang sekolah di luar negeri disuruh kembali lagi seperti di Pakistan. Dia berani menggaji empat kali lebih besar gaji menterinya bagi seorang scientist yang mau pulang ke Pakistan. Jika meniru itu maka Indonesia akan maju. Karena itu Indonesia akan didongkrak ke atas menjadi negara yang kaya sumber daya alam tapi juga mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni. Jadi apakah sekarang kita bisa atau tidak memberikan apresiasi pada scientist, pada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di Indonesia? Kalau gaji dan anggarannya disamakan dengan anggaran kecamatan dan sistem pengelolaannya disamakan maka akan susah. Tapi kalau dia disuruh bekerja di pusat penelitian atau riset dan mendapat uang memadai dan ada audit penggunaan uang tersebut dan yang dihasilkannya maka itu mungkin menarik.

Jangan-jangan kita bekerja terus untuk memperbaiki lingkungan hidup tapi sebenarnya juga bekerja untuk Amerika yang menyedot, menguras dan menghancurkan lingkungan hidup.

Saya tidak berkata begitu karena bisa atau tidak kita untuk pandai-pandai membawa diri karena ada mutual agreement dan sebagainya. Itu juga sudah diatur dalam konvensi-konvensi yang jelas. Jadi itu harus dilaksanakan sesuai kepentingan kita dan kalau menjadi delegasi RI kemanapun juga, kita harus dibekali itu sehingga kita juga membawa nama bangsa ini. Kadang-kadang kita datang sebagai delegasi RI juga lonely, apa benar keputusan yang diambil itu? Sekarang kita juga duduk di komisi bio ethics international di bawah panji UNESCO atau cagar biosfir seperti tadi, lalu bagaimana komitmen kita terhadap itu? Kita sudah mendeklarasikan ada enam cagar biosfir tapi satupun belum ada yang dikelola mempunyai buffer zone transisi, belum ada pemerintah daerah yang membantu. Jadi yang ditugasi hanya kepala taman nasional yang hanya melindungi kawasan yang dilindungi UU tapi manfaatnya belum jelas. Menurut saya, sekarang ini waktunya bagi kita dan tidak usah menunggu-nunggu lagi untuk memperbaiki lingkungan hidup, membangun ekonomi, melibatkan masyarakat. Juga industri yang mengambil bahan-bahan baku harus mengolah dengan paripurna, olah dengan menggunakan ilmu modern sehingga tidak merusak lingkungan.

“We must alert and organise the world’s people to pressure world leaders to take specific steps to solve the two root causes of our environmental crises - exploding population growth and wasteful consumption of irreplaceable resources. Overconsumption and overpopulation underlie every environmental problem we face today.”

Jacques-Yves Cousteau

Populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Kalau populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya adalah populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah.

Antara 1960 dan 1999, populasi bumi berlipat ganda dari 3 milyar menjadi 6 milyar orang. Pada tahun 2000 populasi sudah menjadi 6.1 milyar. PBB memprediksi bahwa populasi dunia pada tahun 2050 akan mencapai antara 7.9 milyar sampai 10.9 milyar, tergantung ada apa yang kita lakukan sekarang. Dapatkah anda bayangkan berapa banyak bahan pangan, lahan untuk pertanian, lahan untuk perumahan, dan barang konsumsi lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk yang begitu banyak?

Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan makanan pun meningkat padahal lahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, maka hutan pun mulai dibabat habis untuk menambah jumlah lahan pertanian yang ujungnya juga makanan untuk manusia. Konversi hutan menjadi tanah pertanian bisa menyebabkan erosi. Selain itu bahan kimia yang dipakai sebagai pupuk juga menurunkan tingkat kesuburan tanah. Dengan adanya pembabatan hutan dan erosi, maka kemampuan tanah untuk menyerap air pun berkurang sehingga menambah resiko dan tingkat bahaya banjir.

Perkembangan urbanisasi di Indonesia perlu dicermati karena dengan adanya urbanisasi ini, kecepatan pertumbuhan perkotaan dan pedesaan menjadi semakin tinggi. Pada tahun 1990, persentase penduduk perkotaan baru mencapai 31 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2000 angka tersebut berubah menjadi 42 persen. Diperkirakan pada tahun 2025 keadaan akan terbalik dimana 57 persen penduduk adalah perkotaan, dan 43 persen sisanya adalah rakyat yang tinggal di pedesaan. Dengan adanya sentralisasi pertumbuhan dan penduduk, maka polusi pun semakin terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga udara pun semakin kotor dan tidak layak.

Kota-kota besar terutama Jakarta adalah sasaran dari pencari kerja dari pedesaan dimana dengan adanya modernisasi teknologi, rakyat pedesaan selalu dibombardir dengan kehidupan serba wah yang ada di kota besar sehingga semakin mendorong mereka meninggalkan kampungnya. Secara statistik, pada tahun 1961 Jakarta berpenduduk 2,9 juta jiwa dan melonjak menjadi 4,55 juta jiwa 10 tahun kemudian. Pada tahun 1980 bertambah menjadi 6,50 juta jiwa dan melonjak lagi menjadi 8,22 juta jiwa pada tahun 1990. Yang menarik, dalam 10 tahun antara 1990-2000 lalu, penduduk Jakarta hanya bertambah 125.373 jiwa sehingga menjadi 8,38 juta jiwa. Data tahun 2007 menyebutkan Jakarta memiliki jumlah penduduk 8,6 juta jiwa, tetapi diperkirakan rata-rata penduduk yang pergi ke Jakarta di siang hari adalah 6 hingga 7 juta orang atau hampir mendekati jumlah total penduduk Jakarta. Hal ini juga disebabkan karena lahan perumahan yang semakin sempit dan mahal di Jakarta sehingga banyak orang, walaupun bekerja di Jakarta, tinggal di daerah Jabotabek yang mengharuskan mereka menjadi komuter.

Pada akhirnya, pertumbuhan populasi yang tinggi akan mengakibatkan lingkaran setan yang tidak pernah habis. Populasi tinggi yang tidak dibarengi dengan lahan pangan dan energi yang cukup akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara supply dan demand yang bisa menyebabkan harga menjadi mahal sehingga seperti yang sedang terjadi sekarang, inflasi semakin tinggi, harga bahan makanan semakin tinggi sehingga kemiskinan pun semakin banyak. Semakin menurunnya konsumsi masyarakat akan menyebabkan perusahaan merugi dan mem-PHK karyawannya sebagai langkah efisiensi, sehingga semakin banyak lagi kemiskinan.

Jadi, kita mudah saja bilang, kapan negara kita bisa swasembada? Apa bisa kalau masih mau punya banyak anak? Bagaimana dengan masa depan anak cucu kita kalau lahan sudah tidak tersedia, tanah rusak akibat bahan kimia, air tanah tercemar dan bahkan habis sehingga tidak bisa disedot lagi? Bagaimana kita mau menghemat makanan dan air kalau populasi terus berkembang gila-gilaan?

Populasi seperti hal yang besar dan politis yang diomongkan banyak orang. Tetapi hal ini juga merupakan hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Seperti yang telah kita lakukan dahulu dan berhasil, kita bisa Ikut program Keluarga Berencana (KB) atau paling tidak memiliki rencana KB sebagai komposisi keluarga yang ideal. Kalau tidak mau pusing soal KB, paling tidak pakai kondom dan jika anda malu untuk beli kondom di tempat publik maka sekarang sudah bisa beli lewat internet melalui kondomku.com sehingga tidak perlu malu lagi untuk membeli di toko.

Krisis pangan sudah dimulai di seluruh dunia. Harga semakin melejit dan pada akhirnya bukan karena kita tidak mampu membeli makanan, tetapi apakah makanan itu bisa tersedia. Kalau bukan kita yang bertindak dari sekarang, masa depan anak dan cucu kita bisa benar-benar hancur sehingga kita yang berpesta pora pada saat ini baru akan merasakan akibatnya nanti.

Surat keputusan bersama 3 menteri terkait status Jamaah Ahmadiyah Indonesia selesai disusun Senin (5/5) siang. Namun, soal waktu diumumkan masih simpang siur, karena Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung masih perlu berkoordinasi terlebih dahulu.

Mendagri Mardiyanto mengatakan saat ini tim teknis dari Depdagri, Kejagung, dan Depag sedang melakukan finalisasi. “Siang ini selesai. Tapi ini masih dalam koordinasi dan diteliti, karena putusan ini merupakan produk hukum yang akan dijadikan acuan,” kata Mardiyanto di kantornya, Jakarta, Senin (5/5).

Mardiyanto enggan menjelaskan poin-poin isi SKB Ahmadiyah yang diusulkan tim teknis Depdagri. Dia meminta semua pihak menunggu hasil finalisasi. “Aturannya harus cermat, jangan sampai keliru interpretasinya,” ujarnya.

Mendagri mengaku sampai saat ini masih menunggu usulan isi SKB dari tim teknis Kejagung dan Depag. Mardiyanto berharap SKB diumumkan di kantor Depdagri karena hal itu menjadi tanggung jawab departemennya.

Ahmad Mubarik, mantan juru bicara Ahmadiyah, yang juga hadir di Depdagri menyatakan menyerahkan sepenuhnya masalah hukum Ahmadiyah kepada tim kuasa hukum. Menurut dia, semua keputusan pemerintah adalah produk hukum sehingga dapat digugat atas nama hukum. “Jika keputusan itu melarang, statusnya masih status quo dan hak kami masih terus berjalan.”

Dia menilai jika SKB 3 menteri nanti berisi larangan bagi pengikut Ahmadiyah untuk berorganisasi dan menjalankan kegiatan ibadah, hal itu justru akan merugikan pemerintah. “Yang rugi negeri ini. Sudah banyak konvenan yang diratifikasi. Tentu masyarakat internasional akan terus menyoroti kebebasan beragama di Indonesia,” ujarnya.

Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebelumnya menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran agama yang menyimpang. Bakor Pakem merekomendasikan pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri yang melarang aliran Ahmadiyah beribadah dan berorganisasi jika tidak mau kembali ke jalan Islam. Putusan Bakor Pakem ini dinilai sejumlah pihak mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kelompok penganut Ahmadiyah menyatakan akan menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, dengan menempuh langkah hukum.

“Saya menganggap apa pun keputusan pemerintah itu, adalah produk hukum,” kata juru bicara Ahmadiyah, Mubarik, di gedung Departemen Dalam Negeri di Jakarta, Senin.

Mubarik menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga siapa saja yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah berhak melakukan langkah hukum.

Ditanya apakah Ahmadiyah sampai saat ini masih melakukan kegiatan keagamaan, Mubarik menjelaskan, selama belum ada keputusan tetap maka seluruh kegiatan masih dilaksanakan.

Mubarik mengatakan, sebenarnya yang dikhawatirkan dengan dikeluarkannya SKB tiga menteri soal ajaran Ahmadiyah tersebut adalah adanya tindakan anarkisme di daerah.

“Baru fatwa saja, kita melihat seperti Masjid Ahmadiyah di Parakan Salak terbakar habis di tengah malam. Mereka datang menyerang pada saat orang masih tidur pada jam 11 malam dengan melakukan penyerangan dan membakar habis,” katanya.

Menurut dia , jemaat yang berada di kota tidak terlalu mengkhawatirkan kemungkinan adanya tindak anarkis.

“Di kota, mungkin tidak terlalu khawatir karena masyarakat kota besar pada umumnya tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Mubarik mengatakan, untuk mengantisipasi adanya tindakan anarkisme di daerah, maka pihaknya telah meminta agar kuasa hukum Ahmadiyah berkoordinasi dengan kepolisian.

“Kita kemarin sudah lapor ke Bareskrim (Polri) tentang kemungkinan terjadinya tindakan anarkis dan kepolisian telah menyiagakan personel untuk pengamanan,” katanya.

Lebih lanjut, Mubarik mengatakan sebenarnya Ahmadiyah bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang melakukan tindakan kriminal, dan bukan organisasi yang provokatif.

“Kita punya `track record` (rekam jejak) yang bagus, sejak negeri merdeka bahkan sebelum negeri ini merdeka. Bahkan beberapa teman katakan kita merupakan bagian dari `stakeholder` (para pihak) negeri ini juga,” katanya.

Senin (5/5) pagi, Mendagri Mardiyanto mengatakan naskah SKB tiga menteri soal ajaran Ahmadiyah tersebut masih dalam tahap finalisasi.

“Saya tadi, mendapat laporan dari tim kecil kami sedang melakukan finalisasi akhir dan mudah-mudahan siang ini selesai,” kata Mendagri.

Kuasa hukum Asian Agri (AA) berencana mempraperadilankan pihak Dirjen Pajak Darmin Nasution ,karena tuduhan dugaan pidana perpajakan AA selama ini dianggap prematur.

“Bisa saja upaya itu kami lakukan karena selama ini sangkaan yang dilontarkan itu juga tidak benar,” kata Alfriandi, salah seorang kuasa hukum AA, saat jumpa pers di Jakarta, Minggu.

Dia mengemukakan, banyak kejanggalan dan diskriminasi dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik pajak sehingga tidak mengherankan jika Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara AA ke Ditjen Pajak, Jumat (2/5).

“Sangkaan tersebut tidak benar karena didasarkan pada laporan seorang mantan karyawan AA yang kini pun tengah menjalani hukuman pidana,” ujar Pengacara AA lainnya, Alamsyah.

Selain itu, lanjut Alamsyah, Dirjen Pajak Darmin Nasution juga tidak pernah menyebutkan secara langsung jumlah penggelapan pajak yang diduga dilakukan AA.

“Yang ada hanyalah angka-angka yang disebutkan di media massa dan tidak pernah langsung dikatakan pada pihak AA,” ujarnya.

Dia menjelaskan, persoalan dalam kasus itu adalah selisih harga penjualan di pasaran dan hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai satu tindak pidana perpajakan.

Namun, lanjut dia, jika memang terjadi kekurangan dalam pembayaran pajak, maka Dirjen Pajak seharusnya memberi tahu berapa kekurangan tersebut dan pihak AA harus membayar kekurangannya.

Sementara itu Dirut AA, Semion Tarigan, menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut dan akan kooperatif dalam proses penyidikan.

“Kami mengharapkan terwujudnya penyelesaian yang cepat, fair, transparan dan akuntabel sehingga ada kepastian hukum,” ujarnya.

AA juga telah berkirim surat ke Dirjen Pajak yang menegaskan komitmennya untuk membayar kekurangan pajak berikut dendanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya mengecam upaya politisasi permasalahan pajak AA melalui pemberitaan di media massa yang bermotif persaingan usaha karena hal tersebut telah berdampak pada pencemaran citra perusahaan.

AA adalah perusahaan perkebunan sawit yang mempekerjakan lebih dari 24 ribu karyawan. Perkebunan AA berlokasi di Sumut, Riau dan Jambi.

Pulihnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kwartal kedua 2007 membawa harapan bahwa perekonomian akan segera kembali ke tingkat sebelum krisisi. Pertumbuhan ekonomi tiga triwulan terakhir yang di atas 6 persen pada tiga kwartal terakhir diharapkan terus berlanjut hingga 2008.

Optimisme membaiknya perekonomian membuat pemerintah cukup percaya diri akan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. Betapa tidak, akhir tahun 2007 saja target pertumbuhan yang dipatok 6,3 persen diperkirakan akan terlampaui mengingat hingga kwartal ketiga target tersebut telah tercapai.

Namun, sejumlah pandangan yang lebih pesimis menilai pemerintah terlalu optimis dengan target di 2008. Pasalnya, selain sektor riil yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya, sejumlah tantangan eksternal dipandang dapat mengancam perekonomian Indonesia.

Kinerja pertumbuhan ekonomi di 2007 yang cukup baik memang belum bisa diartikan bahwa Indonesia telah kembali ke masa sebelum krisis. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut masih didorong oleh sektor konsumsi, bukan oleh investasi yang efeknya memang berdampak lebih baik terhadap perekonomian.

Membaiknya daya beli masyarakat setelah sempat anjlok setelah kenaikan harga BBM akhir 2005 lalu memang menjadi pendorong utama pertumbuhan di 2007. Sedangkan investasi, meski sudah membaik dibanding 2006 yang hanya tumbuh 2,9 persen masih jauh dari yang diharapkan. Target pertumbuhan investasi 12 persen yang dipatok di awal tahun diperkirakan hanya akan tumbuh di bawah 10 persen pada akhir tahun.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi di 2007 ternyata juga banyak disebabkan oleh nasib baik dengan sejumlah upaya dari pemerintah yang pengaruhnya masih bisa diperdebatkan. Pertumbuhan 2007 utamanya ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, terutama produksi beras, memang terutama tertolong oleh kondisi cuaca yang ramah dengan pendeknya musim kemarau.

Kondisi tersebut berbeda jauh dengan kondisi 2006 sebelumnya dimana musim hujan datang terlambat yang berdampak pada singkatnya musim tanam. Tantangannya adalah seberapa ramah kondisi cuaca di 2008? Hal tersebut akan cukup berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Kinerja ekspor yang membaik di 2007 juga layak dicermati. Pasalnya, pertumbuhan ekspor yang diyakini akan mencapai target 14,5 persen hingga akhir tahun lebih banyak tertolong oleh naiknya harga - harga komoditas di pasar dunia seperti CPO dan Batubara yang turut terdongkrak akibat naiknya harga minyak dunia.

Meski harga - harga komoditas tersebut diperkirakan tetap tinggi di 2008 yang berarti positif untuk pertumbuhan ekspor Indonesia, tingginya harga minyak dunia juga akan berdampak negatif bagi kinerja ekspor Indonesia di luar komoditas tersebut. Harga minyak yang memicu perlambatan ekonomi dunia dipastikan juga berdampak terhadap permintaan ekspor Indonesia.

Di sisi lain, tingginya harga minyak perlu diwaspadai, sebab akan membebani neraca pembayaran Indonesia dari adanya peningkatan impor BBM. Selain karena faktor harga, pertumbuhan ekonomi juga pasti turut meningkatkan konsumsi BBM. Belum lagi, potensi penyeludupan yang meningkat akibat disparitas harga dari subsidi yang diberikan di dalam negeri.

Sedangkan sisi belanja pemerintah, sepanjang 2007 masih belum tampak meyakinkan. Selain penyerapan anggaran yang masih terus rendah, pemerintah juga terpaksa menurunkan belanjanya hingga Rp11,2 triliun, dari Rp763,6 triliun dalam APBN P 2007 menjadi Rp752,4 triliun akibat melesetnya target penerimaan pajak.

Terakhir, sekitar Rp75,23 triliun atau 10 persen dari pagu belanja pemerintah dalam APBN P 2007 diperkirakan tidak terserap dan terancam hangus. Pasalnya, Departemen Keuangan tidak akan membayar anggaran milik satuan kerja (satker) yang tidak selesai hingga 31 Desember 2007.

Di 2008, meski dari sisi besaran jumlahnya meningkat, penyerapan belanja masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Sejauh ini belum ada upaya signifikan yang diupayakan untuk meningkatkan kinerja belanja tersebut. Pemerintah memang telah mendorong bahkan menjanjikan sejumlah insentif bagi daerah untuk mempercepat penyusunan APBD nya, namun efektivitasnya masih harus dilihat di 2008.

Tantangan Eksternal

Sejauh ini, pengaruh dalam negeri memang masih cukup terkendali terhadap perekonomian di 2008. Namun, pengaruh eksternal terutama dengan tingginya harga minyak bumi dan perlambatan ekonomi global dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung.

Tingginya harga minyak dunia yang terjadi sejak dua bulan lalu memang cukup mengancam ketahanan anggaran pemerintah. Meski sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menegaskan kenaikan harga minyak akan berdampak positif terhadap APBN dengan kisaran surplus Rp0,3 - 0,5 triliun setiap kenaikan US $10 per barel. Namun, dalam perhitungan terakhir menunjukkan defisit bisa membengkak hingga 3 persen dari PDB di 2008.

Dalam sembilan langkah pengamanan yang direncanakan, upaya penurunan konsumsi BBM bersubsidi menjadi suatu upaya yang sangat kritis dilakukan. Meski belum ditetapkan mekanismenya, rencana pemerintah menggantikan premium dengan pertamax di wilayah Jabotabek dikhawatirkan akan memberi tekanan yang cukup besar.

Sedangkan perlambatan ekonomi global yang diprediksi oleh hampir seluruh dunia pada 2008 juga pasti berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan. Meski pemerintah optimistis bahwa perekonomian China dan India yang masih cukup kuat mampu menyerap pertumbuhan ekspor di 2008, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.

Faktor eksternal lainnya yang layak diwaspadai adalah tren naiknya harga komoditas pangan dunia. Pertumbuhan produksi pangan yang cukup tinggi sekalipun di Indonesia bahkan tidak akan menghindarkan Indonesia dari pengaruh tersebut, terbukti dengan kenaikan harga CPO dunia yang telah mendongkrak harga penjualan minyak goreng domestik.

Di tengah sejumlah hambatan eksternal dan belum mantapnya kondisi dalam negeri, memang tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi di 2008 masih cukup tinggi. Bahkan sejumlah prediksi pesimis pun memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh di level 6,0 persen di 2008.

Namun, tantangan sebenarnya bagi perekonomian Indonesia bukanlah pada angka makro ekonomi seperti pertumbuhan, inflasi, atau nilai tukar. Tantangan perekonomian ke depan adalah bagaimana menggerakkan sektor riil untuk dapat mengatasi persoalan utama bangsa ini, yakni kemiskinan dan pengangguran. 2008 merupakan tahun yang kritis bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Pasalnya, tahun 2008 dipandang sebagai tahun terakhir pemerintah mampu fokus untuk melaksanakan kebijakan sebelum persiapan Pemilu di 2009. Untuk itu, telah ditetapkan target yang optimistis untuk penurunan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran pada 2008 masing - masing sekitar 15 persen dan 8 persen. Sebelumnya, persentase penduduk miskin dan pengangguran pada 2007 adalah sebesar 16,58 persen dan 9,75 persen.

Selamat kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Konferensi PBB Antikorupsi yang berlangsung pekan ini di Bali. Kepemimpinan Indonesia—secara internasional maupun nasional—dalam reformasi antikorupsi merupakan indikasi kuat untuk kemajuan di masa datang.

Presiden Yudhoyono menekankan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prioritas utama. Pemerintah Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam memerangi korupsi dan AS mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan Indonesia.

”Korupsi membunuh bangsa”. Slogan yang dicanangkan KPK merangkum dengan sempurna: korupsi adalah kekuatan yang merusak, yang menghantam inti demokrasi di Indonesia. Apakah itu berupa menyuap atau penggelembungan harga, korupsi membuat bangsa dan masyarakat menderita.

Korupsi memakan korban

Korupsi adalah kejahatan yang selalu memakan korban. Korupsi merebut dana dari masyarakat paling membutuhkannya, yaitu kaum miskin. Persepsi yang berkembang, nyata atau imajiner, korupsi di Indonesia telah menghambat investasi asing dan dalam negeri, yang akhirnya memupus peluang kerja di Indonesia.

Korupsi tak akan dapat teratasi dalam hitungan hari atau minggu, namun perlu komitmen bertahun-tahun dari para pemimpin dan masyarakat. Reformasi institusional jangka panjang adalah proses yang kompleks. Meski demikian, kemajuan terukur yang ditunjukkan berbagai institusi yang mengupayakan reformasi antikorupsi bisa mendapat berbagai keuntungan nyata.

Mengakhiri korupsi merupakan tantangan lintas generasi, tetapi perubahan lintas generasi hanya akan terjadi sebagai hasil kumulatif dari langkah-langkah kecil yang ditempuh selama proses tersebut berlangsung.

Kini, kita sedang menyaksikan langkah-langkah itu. Para anggota KPK telah mewarisi sebuah organisasi yang dapat membuktikan reputasinya sebagai pejuang antikorupsi nasional. Jaksa Agung memiliki pengalaman luas dalam menindak pelaku kejahatan, dan Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam menyelidiki berbagai tuduhan korupsi serta mengembalikan aset-aset yang dicuri.

Berkat Surat Keputusan (SK) tahun 2007 tentang Transparansi, kini masyarakat memiliki akses terhadap berbagai keputusan yang diambil Mahkamah Agung. Departemen Keuangan membangun institusi yang akan memperbaiki proses pajak dan kepabeanan serta mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Sementara itu, polisi menyelidiki dan memerangi korupsi dalam tubuhnya sendiri. Dan parlemen menyusun undang-undang yang akan memberi arah politik dan kewenangan institusional bagi upaya antikorupsi.

Peran media

Namun, memerangi korupsi bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah. Banyak hal mengagumkan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yang berupaya menggalakkan reformasi antikorupsi. Media bahkan memegang peran pengawasan yang lebih besar dalam mengidentifikasi dan mengangkat kasus korupsi. Dibutuhkan dua pihak untuk melakukan tindak korupsi, dan dunia usaha ikut berperan.

Pemilih juga mempunyai tanggung jawab; mereka dapat mengirim pesan ke kotak suara yang tidak akan ditolerir para pejabat yang korup.

Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan media untuk mendukung komitmen Presiden Yudhoyono menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami memberi bantuan teknis jutaan dollar guna mendukung upaya pemerintah mengembalikan aset yang dicuri dan mengadili koruptor. Kami juga mendukung reformasi layanan kelembagaan dan sipil. Pemain ”kakap” harus ditangkap. Begitu pula ”celah dan lubang” kelembagaan harus dibenahi guna mencegah terjadinya tindak korupsi di kemudian hari.

Saya salut dengan upaya Pemerintah Indonesia mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan masyarakat sipil yang baik, serta peran media yang selalu menuntut akuntabilitas dan kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indonesia sedang menorehkan bab baru dalam sejarahnya. AS akan selalu mendukung mitra di Indonesia dalam usaha menjalankan prioritas nasional ini. Tahun 2008 memberi peluang untuk bekerja sama mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan aturan hukum yang baik.

Pemerintah Indonesia dipercaya oleh Australia dan Kanada untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada Myanmar terkait kasus Badai Nargis yang melanda negara yang masih dikuasai junta militer tersebut beberapa waktu lalu. Indonesia sendiri telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat setempat berupa uang tunai sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat, makanan, obat-obatan, selimut dan tenda yang dikirim hari ini melalui 2 pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia. Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Yohannes Kristiarto Soeryo Legowo, dalam acara Media Briefing Jumat (9/5/08) di Jakarta mengatakan, untuk sementara waktu, dalam insiden  alam yang menewaskan ratusan ribu orang itu belum ditemukan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban, namun kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Myanmar mengalami kerusakan.

“Pemerintah Indonesia telah didekati oleh beberapa negara yang meminta Indonesia dapat menjalankan jasa baiknya untuk meminta konfirmasi kepada pemerintah Myanmar atas kesedian mereka menerima bantuan-bantuan dari negara-negara tersebut. Atas dasar itu kemarin sore Menlu (Menteri Luar Negeri) juga secara langsung menelpon Menlu Myanmar, pertama untuk menyampaikan kembali secara langsung ungkapan simpati dan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia atas terjadinya musibah tersebut”, ungkap Kris.

Kristiarto yang selalu menjawab pertanyaan wartawan dengan kata “welcome” itu juga menjelaskan, melalui telewicara langsung antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Myanmar, telah ditegaskan bahwa pemerintah Myanmar akan menerima semua bantuan dari negara-negara lain dengan tangan terbuka. Adanya penegasan itu  karena banyak bantuan dari negara-negara lain termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum bisa masuk ke negara Pagoda tersebut.

Hongkong dengan populasi 6,96 juta jiwa dan pertumbuhan riil produk domestik bruto (PDB) 9,3 persen pada 2007, merupakan pasar potensial bagi Indonesia untuk menjaring sebanyak mungkin investor wilayah China itu.

Dengan menerapkan sistem ekonomi paling bebas di dunia, Hongkong memang sangat layak dilirik Indonesia agar pengusaha setempat mau menggelontor dananya dalam bentuk investasi ke Indonesia.

Data BKPM menunjukkan, jumlah perusahaan Hongkong yang menanamkan modalnya di Indonesia selama 1990-2007 sebesar 315 perusahaan dengan total nilai 3,68 miliar dolar AS.

Bidang usaha yang dilakukan antara lain sektor properti, kimia, industri metal, dan industri tekstil dan pakaian jadi yang tersebar di Jawa barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hongkong menempati urutan kesembilan sebagai asal investor asing terbesar di Indonesia, dengan total perusahaannya menyerap 146.556 tenaga kerja Indonesia.

Menyadari peluang yang masih sangat terbuka untuk menjaring sebanyak mungkin investor Hongkong datang ke Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong pun berupaya menarik sebanyak mungkin investor setempat menanamkam modalnya ke Indonesia.

Caranya, KJRI Hongkong, Selasa 29/4, untuk pertama kali menyelanggarakan “Forum Investasi” yang mempertemukan pengusaha setempat dengan pengusaha Indonesia, disamping dengan Kepala BKPM Muhamad Lutfi.

“Forum Investasi yang akan berlangsung di Hongkong tersebut merupakan upaya kita dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Hongkong, terutama sekali bidang investasi, perdagangan dan pariwisata,” kata Konjen RI di Hongkong, Ferry Adamhar.

Menurutnya, forum yang mengambil tema “Indonesia:An Emerging Land of Opportunities” tersebut merupakan kerjasama antara KJRI Hongkong dengan Kamar Dagang dan Industri Hongkong, serta Dewan Pengembangan Perdagangan Hongkong.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan itu, katanya, adalah untuk mempromosikan potensi ekonomi, investasi, perdagangan serta kerjasama pemerintahan antara wilayah di Indonesia dengan sejumlah masyarakat bisnis yang memiliki hubungan di Hongkong.

Selain itu juga menghubungkan serta mensinergikan sejumlah program di sejumlah daerah di Indonesia, terutama sekali sejumlah program yang bertujuan untuk menarik investasi asing langsung dari Hongkong ke Indonesia.

“Tujuan lainnya adalah menyukseskan Tahun Kunjungan Indonesia 2008 (VIY 200 dengan mempromosikan potensi pariwisata dan budaya serta industri pariwisata di Indonesia kepada warga dan masyarakat bisnis Hongkong,” kata Ferry.

Dalam forum itu, sejumlah pengambil keputusan dan pelaksana bisnis dari pemerintah pusat serta daerah memaparkan sejumlah potensi investasi dan melakukan pertemuan dengan masyarakat bisnis Hongkong.

“Forum itu juga mempertemukan para pihak terkait dari Indonesia dan Hongkong untuk bertemu dan melakukan pertukaran pandangan dalam rangka kemungkinan kerjasama ke depan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia,” kata Konjen RI.

Kesetaraan

Kepala BKPM Muhamad Lutfi dalam forum yang dihadiri sekitar 150 pengusaha Hongkong itu, mengatakan, pemerintah Indonesia menjanjikan kesetaraan investasi dengan investor negara lain kepada pengusaha Hongkong yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan menjamin kepastian hukum serta memberikan sejumlah insentif.

“Sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia bahwa kita harus memberikan kesan yang baik bagi para investor asing untuk memberikan kesetaraan usaha bagi investor dari negara manapun,” kata Lutfi.

Menurut Lutfi, pemerintah Indonesia tidak akan membedakan layanan dan perhatian kepada para investor asing yang ingin menanamkan modalnya dengan nilai yang mencapai puluhan juta dolar, ribuan juta dolar hingga miliar dolar dan dalam bentuk investasi yang akan diminati.

Untuk menjaring sebanyak mungkin serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, katanya, pemerintah juga telah menciptakan suatu kepastian hukum, penyelesaian sengketa, hingga layanan investasi.

Menurutnya, adanya kepastian hukum dari iklim usaha yang ada di Indonesia memang merupakan permintaan yang sering dikemukakan oleh investor asing, di samping layanan untuk menyelesaikan berbagai sengketa apabila terjadi.

“Kita juga berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan memberikan kepastian iklim usaha bagi para investor. Untuk itu kita telah berupaya untuk memperbaiki dan transparan,” katanya.

Di depan ratusan pengusaha Hongkong tersebut, Lutfi juga menekankan mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak korupsi, sebagai salah satu wujud upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, tidak ada kompromi bagi para pelaku tindak pidana korupsi baik itu dikalangan pejabat tinggi pemerintah pusat, lembaga tinggi negara, hingga di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Kita telah dan terus berupaya memberantas korupsi tanpa peduli, seperti yang terjadi di bank sentral hingga DPR. Seperti halnya di Hongkong, Indonesia juga serius memberantas korupsi dan itu sudah komitmen pemerintah Indonesia,” katanya.

Investasi yang dilakukan di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan suatu nilai tambah, yakni tidak lagi menciptakan atau menjual barang mentah tapi menciptakan barang setengah jadi.

“Kita harus mengubah cara pikir dari yang hanya menciptakan dan menjual barang mentah menjadi barang setengah jadi. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama-sama di pemerintahan,” katanya

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, baik bagi investor asing maupun bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Berbagai kemudahan yang dilakukan dan kebijakan yang ditempuh, kata Lutfi, merupakan upaya pemerintah dalam upaya memberikan kesan positif bagi para investor asing untuk datang membuka usahanya di Indonesia.

“Salah satunya dengan cara merubah kesan mentalitas, jikalau dulu mengurus investasi bisa dipersulit maka sekarang kita permudah dan waktu mengurusnya pun lebih singkat dan sederhana,” kata Lutfi.

Langkah lain yang diupayakan untuk menjaring sebanyak mungkin investor asing adalah dengan membenahi sejumlah sarana infrastruktur dan setidaknya pemerintah telah dan akan memperbaiki infrastruktur mencapai 100 miliar dolar AS sejak 2004 hingga 2009.

“Ini semua untuk menjadikan komitmen Indonesia sebagai tempat usaha bagi investor yang kompetitif,” kata Kepala BKPM.

Terkait dengan adanya investor asing yang nakal seperti dengan menggaji upah buruh di bawah upah minimal, ia mengakui bahwa hal itu memang ada dan terjadi di Indonesia.

Namun demikian, ulah tidak terpuji itu hanya dilakukan beberapa kecil saja investor asing dan tidak bisa disamaratakan kepada sebagian besar investor asing yang berusaha di Indonesia.

Untuk itu, katanya, pemerintah menyiapkan suatu sistem yang ketat di beberapa instansi seperti di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai.

Ia mengakui, kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha investasi di Indonesia tidak seperti “menggigit cabai”, yaitu ketika digigit langsung terasa “pedas”. Tapi masih membutuhkan waktu untuk menikmati hasilnya.

Namun Lutfi yakin bahwa suatu proses perbaikan iklim usaha yang selama ini telah dan akan dijalankan pemerintah akan mampu menghasilkan suatu proses efisiensi ekonomi yang baik dan terarah.

Charlie Wong, seorang pengusaha Hongkong, mengatakan bahwa dirinya belum terlalu banyak mengetahui potensi bidang usaha apa yang bisa dilaksanakan.

Menurutnya, adanya forum seperti ini hendaknya bisa dilakukan secara berkala karena sebetulnya cukup banyak pengusaha Hongkong yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia, tapi tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan informasi.

“Walaupun sudah ada beberapa pengusaha Hongkong yang investasi di Indonesia, tapi saya juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai potensi apa yang bisa menguntungkan untuk perusahaan saya,” katanya yang bergerak di bidang usaha pengolahan air.

Ia mengaku pemaparan dari BKPM mengenai iklim usaha di Indonesia, mendorong dirinya segera berinvestasi di sektor yang dia geluti.

KPK mempersiapkan kasus dugaan suap dengan tersangka anggota FPPP Al Amin Nur Nasution dalam proses penuntutan. Kasus ini dijamin tidak akan melumpuh.

“Proses kasusnya dalam persiapan kita untuk penuntutan. Kalau ada perkembangan dalam kasus ini, itu akan berproses, sehingga ada tahapan nanti ke penuntutan, akan terus seperti itu, tidak akan melumpuh,” kata Ketua KPK Antasari Azhar.

Hal ini disampaikan dia di sela-sela acara Rakornas FPPP di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (10/5).

Akan memanggil Menhut MS Kaban? “Kita tidak bicara akan. Kita profesional. Kalau memang ada alat buktinya terkait dengan apakah masalah alih fungsi hutan atau dugaan suap dan lain-lain, tolong dilihat secara profesional bahwa masalah alih fungsi hutan dan masalah suap itu hal yang berbeda, dan bisa juga ada hubungannya. Jadi jangan langsung fait accompli, atau otomatis kalau ada suap, alih hutannya ada masalah. Lihat ini secara profesional,” katanya.

Meski demikian, Antasari memastikan KPK bersikap indep